Tentara Bayaran Akan Dikerahkan di Gaza setelah Israel Mundur

GAZA - Israel dan Amerika Serikat dilaporkan mempertimbangkan rencana gabungan untuk mengerahkan perusahaan tentara bayaran asal Amerika-Israel untuk mengatur Gaza.

Bahkan, tentara bayaran di Gaza sudah mulai bekerja dengan melakukan pemeriksaan biometrik terhadap warga Palestina dengan ancaman menahan bantuan kemanusiaan.

Menurut laporan media, berdasarkan laporan awal oleh jurnalis Israel, Shlomi Eldar, pada hari Senin minggu ini, AS dan Israel berencana untuk menjalankan program percontohan – dimulai dengan desa Al-Atatra di Gaza barat laut – yang melibatkan 1.000 tentara bayaran swasta yang akan menciptakan "komunitas berpagar" di dalam Jalur Gaza tempat mereka akan mengendalikan penduduk dan pergerakan mereka melalui penggunaan biometrik.

Melansir Middle East Monitor, rencana tersebut dilaporkan akan melihat Pasukan Pendudukan Israel membersihkan pejuang Perlawanan Palestina dan operasi Hamas dari daerah tersebut, dengan tentara bayaran kemudian mendirikan tembok pemisah di sekitar lingkungan tersebut 48 jam kemudian, memaksa hanya penduduknya untuk masuk dan keluar melalui penggunaan identifikasi biometrik.



Kepatuhan terhadap sistem paksa juga akan sepenuhnya menentukan penyediaan bantuan kemanusiaan, dengan siapa pun yang menolak untuk menerima metode biometrik dilaporkan terputus dari menerima bantuan vital.

Rencana tersebut kabarnya akan mengalokasikan USD90 juta bagi penduduk daerah tersebut untuk membangun kembali rumah mereka, dengan seorang "syekh lokal" yang ditunjuk untuk menduduki posisi "kepala dewan" di zona tertentu.

Perusahaan keamanan swasta yang menjadi garda terdepan dalam rencana yang dilaporkan adalah Global Development Company (GDC), yang menjuluki dirinya sebagai "Uber untuk zona perang". Dimiliki oleh pengusaha Israel-Amerika, Mordechai Kahana, para operator perusahaan tersebut meliputi mantan perwira tinggi militer Israel dan mantan anggota militer dan intelijen Amerika.

Dalam siaran pers pada hari Senin, GDC menyatakan bahwa mereka telah "mengembangkan strategi untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan secara aman kepada warga sipil di Gaza. Keamanan untuk konvoi kemanusiaan akan disediakan oleh perusahaan keamanan AS yang bertindak sebagai subkontraktor", yang diklaim GDC memiliki "pengalaman luas dalam beroperasi di luar negeri dengan standar integritas tertinggi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kepekaan budaya."

Mengungkapkan bahwa firma dan subkontraktornya "telah melakukan diskusi ekstensif dengan pemerintah Israel termasuk Kementerian Pertahanan, Pasukan Pertahanan Israel, dan Kantor Perdana Menteri tentang modalitas untuk inisiatif ini", disebutkan bahwa tujuan dari proposal tersebut "adalah untuk memungkinkan organisasi kemanusiaan untuk memberikan sejumlah besar bantuan kemanusiaan kepada warga Gaza yang membutuhkan tanpa ancaman Hamas, atau pihak lain mengalihkan atau mencuri bantuan tersebut dan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan di pasar gelap".

Meskipun dilaporkan telah disetujui oleh pemerintahan Biden dan Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, rencana tersebut memerlukan otorisasi resmi dari pemerintah AS dan Israel agar dapat dilaksanakan. Sebagai firma keamanan swasta AS, GDC tampaknya juga memerlukan persetujuan dari Senat AS untuk menawarkan layanan bersenjata kepada pemerintah Israel.

Israel tampaknya juga akan menyetujui rencana tersebut, dengan kabinet perangnya yang telah membahas proposal tersebut pada hari Minggu, yang mengakibatkan kesiapannya yang dilaporkan untuk mengesahkan program percontohan tersebut dalam dua bulan ke depan.