Tentara Bayaran Akan Dikerahkan di Gaza setelah Israel Mundur

Kepatuhan terhadap sistem paksa juga akan sepenuhnya menentukan penyediaan bantuan kemanusiaan, dengan siapa pun yang menolak untuk menerima metode biometrik dilaporkan terputus dari menerima bantuan vital.

Rencana tersebut kabarnya akan mengalokasikan USD90 juta bagi penduduk daerah tersebut untuk membangun kembali rumah mereka, dengan seorang "syekh lokal" yang ditunjuk untuk menduduki posisi "kepala dewan" di zona tertentu.

Perusahaan keamanan swasta yang menjadi garda terdepan dalam rencana yang dilaporkan adalah Global Development Company (GDC), yang menjuluki dirinya sebagai "Uber untuk zona perang". Dimiliki oleh pengusaha Israel-Amerika, Mordechai Kahana, para operator perusahaan tersebut meliputi mantan perwira tinggi militer Israel dan mantan anggota militer dan intelijen Amerika.

Dalam siaran pers pada hari Senin, GDC menyatakan bahwa mereka telah "mengembangkan strategi untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan secara aman kepada warga sipil di Gaza. Keamanan untuk konvoi kemanusiaan akan disediakan oleh perusahaan keamanan AS yang bertindak sebagai subkontraktor", yang diklaim GDC memiliki "pengalaman luas dalam beroperasi di luar negeri dengan standar integritas tertinggi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kepekaan budaya."

Mengungkapkan bahwa firma dan subkontraktornya "telah melakukan diskusi ekstensif dengan pemerintah Israel termasuk Kementerian Pertahanan, Pasukan Pertahanan Israel, dan Kantor Perdana Menteri tentang modalitas untuk inisiatif ini", disebutkan bahwa tujuan dari proposal tersebut "adalah untuk memungkinkan organisasi kemanusiaan untuk memberikan sejumlah besar bantuan kemanusiaan kepada warga Gaza yang membutuhkan tanpa ancaman Hamas, atau pihak lain mengalihkan atau mencuri bantuan tersebut dan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan di pasar gelap".