PBB Setuju Diakhirinya Pendudukan Israel di Palestina, 14 Negara Menentang Termasuk Tetangga RI
Kamis, 19 September 2024 - 07:40 WIB
loading...
A
A
A
"Suara setuju Selandia Baru pada dasarnya merupakan sinyal dukungan kuat kami terhadap hukum internasional dan perlunya solusi dua negara," kata Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters, yang negaranya memilih mendukung resolusi.
Namun, Peters mengatakan Selandia Baru memiliki kekhawatiran tentang aspek-aspek teks resolusi tersebut.
"Resolusi ini tidak sempurna, dan Selandia Baru telah menjelaskan dengan jelas di PBB...keberatan kami terhadap aspek-aspek teks tersebut," paparnya seperti dikutip dari RNZ, Kamis (19/9/2024).
"Misalnya, kerangka waktu 12 bulan resolusi tersebut untuk penarikan Israel dari Wilayah Palestina yang diduduki terus terang tidak realistis," paparnya.
"Kami juga kecewa karena resolusi tersebut melampaui apa yang dibayangkan dalam pendapat penasihat dalam beberapa hal," ujarnya.
Resolusi yang disponsori bersama oleh Turki dan lebih dari 50 negara anggota tersebut menuntut agar pendudukan Israel atas wilayah Palestina dinyatakan ilegal menurut hukum internasional, termasuk keputusan dari Mahkamah Internasional (ICJ) dan Dewan Keamanan (DK) PBB.
Namun, Peters mengatakan Selandia Baru memiliki kekhawatiran tentang aspek-aspek teks resolusi tersebut.
"Resolusi ini tidak sempurna, dan Selandia Baru telah menjelaskan dengan jelas di PBB...keberatan kami terhadap aspek-aspek teks tersebut," paparnya seperti dikutip dari RNZ, Kamis (19/9/2024).
"Misalnya, kerangka waktu 12 bulan resolusi tersebut untuk penarikan Israel dari Wilayah Palestina yang diduduki terus terang tidak realistis," paparnya.
"Kami juga kecewa karena resolusi tersebut melampaui apa yang dibayangkan dalam pendapat penasihat dalam beberapa hal," ujarnya.
Resolusi yang disponsori bersama oleh Turki dan lebih dari 50 negara anggota tersebut menuntut agar pendudukan Israel atas wilayah Palestina dinyatakan ilegal menurut hukum internasional, termasuk keputusan dari Mahkamah Internasional (ICJ) dan Dewan Keamanan (DK) PBB.
Lihat Juga :
