86 Perempuan Diperkosa Setiap Hari di India, Negara Dinilai Melakukan Pembiaran
Minggu, 15 September 2024 - 18:40 WIB
loading...
A
A
A
Audrey D'Mello, Direktur di Majlis, sebuah organisasi nirlaba yang menawarkan bantuan hukum dan konseling untuk perempuan dan anak-anak yang menghadapi kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga, mengatakan kepada CNN bahwa penundaan polisi adalah sesuatu yang selalu mereka dengar. Selama 10-12 tahun terakhir, dari 2.500 kasus pemerkosaan yang ditangani Majlis, D'Mello mengatakan FIR tertunda pada 90% kasus.
Dokter meneriakkan slogan-slogan selama protes pada 19 Agustus, menuntut keadilan setelah pemerkosaan dan pembunuhan seorang dokter magang di rumah sakit yang dikelola pemerintah di Kolkata, India. Adnan Abidi/Reuters
Di luar penundaan ini, ia menggambarkan permusuhan terhadap korban pemerkosaan: "Bagi korban, dibutuhkan banyak keberanian, tekad" untuk pergi ke kantor polisi. Namun begitu sampai di sana, "mereka dipermalukan, dibuat menunggu, diinterogasi berulang kali," sementara polisi memberikan "penilaian moral."
Respons polisi ini, sebagian, dapat dikaitkan dengan kurangnya pelatihan yang memadai. PM Nair, mantan polisi yang bertugas di Biro Investigasi Pusat selama 10 tahun, mengatakan kepada CNN bahwa, menurut pandangannya, hanya 20% polisi yang terlatih dalam menangani kasus kekerasan seksual, dan menyebut ini sebagai kekosongan yang besar.
Nair, yang sekarang menjadi anggota komite eksekutif Yayasan Kepolisian India, menyuarakan komentar D'Mello tentang penundaan prosedural, dengan mengatakan bahwa meskipun penundaan pengajuan laporan informasi pertama juga umum terjadi pada kejahatan lain, hal itu sebagian besar ditemukan dalam kasus yang menangani kejahatan terhadap perempuan dan anak-anak "karena penyelidikannya panjang, dan mereka (para korban) tidak bersuara."
Yogita Bhayana, pendiri People Against Rapes in India mengatakan kepada CNN bahwa dalam interaksi rutin dengan polisi, ia menemukan bahwa "petugas investigasi, yang menjadi andalan kasus ini, tidak dapat menjawab pertanyaan dasar tentang Prosedur Operasional Standar". Prosedur tersebut menguraikan cara memperlakukan korban kejahatan, mengumpulkan bukti, dan menjaga tempat kejadian perkara.
CNN menghubungi Kementerian Dalam Negeri, yang bertanggung jawab atas hukum dan ketertiban, tentang klaim ini tetapi tidak mendapat tanggapan.
Dokter meneriakkan slogan-slogan selama protes pada 19 Agustus, menuntut keadilan setelah pemerkosaan dan pembunuhan seorang dokter magang di rumah sakit yang dikelola pemerintah di Kolkata, India. Adnan Abidi/Reuters
Di luar penundaan ini, ia menggambarkan permusuhan terhadap korban pemerkosaan: "Bagi korban, dibutuhkan banyak keberanian, tekad" untuk pergi ke kantor polisi. Namun begitu sampai di sana, "mereka dipermalukan, dibuat menunggu, diinterogasi berulang kali," sementara polisi memberikan "penilaian moral."
Respons polisi ini, sebagian, dapat dikaitkan dengan kurangnya pelatihan yang memadai. PM Nair, mantan polisi yang bertugas di Biro Investigasi Pusat selama 10 tahun, mengatakan kepada CNN bahwa, menurut pandangannya, hanya 20% polisi yang terlatih dalam menangani kasus kekerasan seksual, dan menyebut ini sebagai kekosongan yang besar.
Nair, yang sekarang menjadi anggota komite eksekutif Yayasan Kepolisian India, menyuarakan komentar D'Mello tentang penundaan prosedural, dengan mengatakan bahwa meskipun penundaan pengajuan laporan informasi pertama juga umum terjadi pada kejahatan lain, hal itu sebagian besar ditemukan dalam kasus yang menangani kejahatan terhadap perempuan dan anak-anak "karena penyelidikannya panjang, dan mereka (para korban) tidak bersuara."
Yogita Bhayana, pendiri People Against Rapes in India mengatakan kepada CNN bahwa dalam interaksi rutin dengan polisi, ia menemukan bahwa "petugas investigasi, yang menjadi andalan kasus ini, tidak dapat menjawab pertanyaan dasar tentang Prosedur Operasional Standar". Prosedur tersebut menguraikan cara memperlakukan korban kejahatan, mengumpulkan bukti, dan menjaga tempat kejadian perkara.
CNN menghubungi Kementerian Dalam Negeri, yang bertanggung jawab atas hukum dan ketertiban, tentang klaim ini tetapi tidak mendapat tanggapan.
(ahm)
Lihat Juga :
