Eks Dubes Era Trump Ungkap AS Punya Kewajiban Alkitabiah untuk Dukung Satu Negara Yahudi

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) punya kewajiban "alkitabiah" untuk mendukung pencaplokan Israel atas Tepi Barat yang diduduki.

Pernyataan itu diungkapkan Duta Besar era mantan Presiden AS Donald Trump untuk Israel dalam satu buku baru. Dia mengungkap rencana untuk "satu negara Yahudi" yang katanya akan dia bagikan dengan Trump.

"Presiden Trump sering mengatakan bahwa dia acuh tak acuh terhadap satu negara atau dua negara, apa pun yang disetujui kedua belah pihak," tulis mantan duta besar AS David Friedman dalam buku, One Jewish State: The Last, Best Hope to Resolve the Israeli-Palestinian Conflict.

"Tujuannya selalu praktis dan ditujukan pada peningkatan nyata dalam kualitas hidup. Saya yakin bahwa jika Israel akan mendukung rencana ini, dia juga akan mendukungnya," menurut salinan buku yang diperoleh The Forward.

Friedman berpendapat AS harus mendukung aneksasi Israel "berdasarkan pertama dan terutama pada nubuat dan nilai-nilai alkitabiah", dengan mengatakan kebijakan semacam itu "mengingat kembali nilai-nilai dasar Yahudi-Kristen tentang kebaikan, martabat manusia, kerendahan hati, dan kesejahteraan.”

Friedman mengatakan kepada The Forward bahwa dia akan membagikan rencana aneksasinya dengan Trump “pada waktu yang tepat”.

Dalam unggahan di platform media sosial X yang mempromosikan bukunya, Friedman mengatakan buku tersebut berisi “perspektif akal sehat” tentang mengapa AS harus meninggalkan kebijakannya selama 70 tahun dalam mengadvokasi solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina yang akan menarik bagi para pembaca, “Baik Anda religius atau sekuler, kanan atau kiri.”

Menurut kutipan yang diperoleh The Forward, Friedman mengatakan rencana aneksasinya akan memerlukan pengalihan dana AS sebesar USD1 miliar yang dialokasikan untuk Palestina, termasuk untuk dinas keamanan Otoritas Palestina, ke Israel, untuk “menegaskan dan mempertahankan kedaulatannya atas Yudea dan Samaria”, menggunakan istilah Ibrani untuk Tepi Barat yang diduduki.

Friedman kemudian menghabiskan satu bab untuk merinci visinya tentang status hukum sekitar dua juta warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat yang diduduki.

Dia berpendapat "satu negara Yahudi" akan memberi mereka hak hukum yang setara dengan warga Puerto Riko, wilayah AS di Karibia.

"Warga Palestina, seperti warga Puerto Riko, tidak akan memberikan suara dalam pemilihan nasional... Warga Palestina akan bebas memberlakukan dokumen pemerintahan mereka sendiri selama dokumen tersebut tidak bertentangan dengan dokumen Israel," tulis Friedman.

Perbandingan Friedman kemungkinan akan menimbulkan kecurigaan karena warga Puerto Riko adalah warga negara AS dengan paspor Amerika dan memiliki akses ke layanan pemerintah AS seperti Medicare, Medicaid, dan Jaminan Sosial.

Namun, mereka tidak diizinkan untuk memberikan suara dalam pemilihan AS jika mereka tinggal di pulau tersebut.

Mereka dapat memberikan suara dalam semua pemilihan AS jika mereka tinggal di salah satu dari 50 negara bagian.

Buku Friedman ini sangat tepat waktunya bertepatan dengan pemilu presiden AS 2024. Dalam bukunya, mantan duta besar Trump menulis, "Ini adalah peluang besar untuk perluasan Perjanjian Abraham seputar konsep 'Satu Negara Yahudi'."

Meskipun Friedman telah lama menjadi pendukung perluasan permukiman Israel, yang dianggap ilegal menurut hukum internasional, sebagai duta besar dia sebelumnya mengatakan kepada Middle East Eye bahwa dia sedang menggarap rencana perdamaian Trump yang tidak akan mengarah pada pembentukan satu negara.

"Kami mencoba menciptakan negara-bangsa untuk orang-orang Yahudi dan negara-bangsa untuk orang-orang Palestina," ujar Friedman kepada MEE pada tahun 2020.

Rencana Trump untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina mencakup pertukaran tanah besar-besaran yang akan mengakibatkan sebagian besar tanah gersang di gurun Negev diserahkan kepada negara Palestina.

Proposal tersebut, yang disusun tanpa masukan dari kelompok Palestina mana pun, juga memungkinkan Israel untuk mempertahankan semua permukimannya di Tepi Barat dan mencaplok sebagian besar wilayah Palestina yang saat ini didudukinya.

Trump belum berkomitmen untuk mendukung solusi satu atau dua negara selama kampanye pemilu 2024. Ketika ditanya tentang posisinya pada debat presiden bulan Juni, dia menjawab, "Saya harus melihatnya."