Menlu Israel Serukan Pengusiran Warga Palestina di Tepi Barat

TEPI BARAT - Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel, Israel Katz, dikecam luas setelah menyerukan pengusiran warga Palestina dari rumah mereka di Tepi Barat saat serangan besar Israel dilancarkan pada Rabu (28/8/2024).

Israel Katz menulis di X tak lama setelah serangan dimulai, "Kita perlu mengatasi ancaman (teror) persis seperti kita menangani infrastruktur teror di Gaza, termasuk evakuasi sementara warga sipil Palestina dan langkah lain yang diperlukan."

Dia kemudian menulis, "Evakuasi sementara seperti itu akan terjadi dalam beberapa kasus pertempuran sengit, di mana warga Palestina akan dipindahkan dari satu lingkungan ke lingkungan lain di dalam kamp pengungsian untuk mencegah bahaya bagi warga sipil."

Komentar itu muncul saat Israel melancarkan operasi terbesarnya di Tepi Barat dalam beberapa dekade.

Drone menghantam Jenin, Tulkarm, dan Tubas saat pasukan kolonial rasis Israel menembaki warga Palestina di darat. Sebanyak 17 warga Palestina tewas, menurut kantor berita Wafa.

"Operasi militer besar Israel di Tepi Barat yang diduduki tidak boleh menjadi dasar perluasan perang dari Gaza, termasuk penghancuran skala penuh," tegas Josep Borrell, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE), di X.

"Persamaan yang digambarkan Menteri Katz, khususnya dalam mengevakuasi penduduk Palestina, mengancam akan memicu ketidakstabilan lebih lanjut," ujar Borrell.

Kemudian pada Kamis, dia mengatakan kepada wartawan bahwa komentar Katz "sama sekali tidak dapat diterima" dan mengatakan dia berharap para menteri Uni Eropa akan menentangnya.

Katz membalas Borrell, dengan mengatakan komentar Borrell termasuk "kebohongan terang-terangan, seperti kepalsuannya sebelumnya mengenai pernyataan saya tentang Gaza".

Katz menulis di X bahwa dia "menentang pemindahan penduduk mana pun dari rumah mereka".

Tidak Ada yang Sementara tentang Pemindahan Paksa

Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengatakan tindakan Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki adalah "eskalasi berbahaya yang harus dihentikan".

"Kawasan dan keamanannya tidak boleh tetap menjadi sandera radikalisme pemerintah Israel ini. Hukum internasional harus diterapkan," tegas Safadi.

Seorang mantan pejabat senior Yordania yang berbicara kepada MEE dengan syarat anonim mengatakan, “Serangan Israel dan komentar Katz adalah jenis skenario mimpi buruk yang selama ini diwaspadai kerajaan."

Kementerian Luar Negeri Turki juga mengutuk tindakan Israel di Tepi Barat, dengan menyatakan, “Kebijakan pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu adalah ancaman utama bagi keamanan internasional."

Sementara itu, Humza Yousaf, mantan menteri pertama Skotlandia, mengutuk Katz dan meragukan sifat "sementara" pengusiran warga Palestina tersebut.

"Siapa yang dia pikir dia tipu? Tidak ada yang sementara tentang pemindahan paksa dan pemindahan warga Palestina dari rumah mereka pada tahun 1948," tegas Yousaf di Instagram.

"Tidak ada yang bersifat sementara tentang warga Gaza yang harus meninggalkan rumah mereka saat bom Israel menghujani kepala mereka. Pengusiran orang-orang dari tanah mereka, untuk digantikan oleh orang lain dengan asal etnis yang berbeda, adalah definisi buku teks tentang pembersihan etnis," papar dia.

Sejak dimulainya serangan Israel di Gaza pada Oktober, telah terjadi peningkatan yang nyata dalam kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di Tepi Barat yang diduduki.

Sebanyak 628 warga Palestina tewas oleh tembakan dan serangan udara Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur antara 7 Oktober dan 27 Agustus, menurut Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.

Angka-angka dari kelompok-kelompok hak asasi manusia dan LSM menunjukkan lebih dari 10.000 warga Palestina telah ditahan, 1.000 orang mengungsi dan hampir 160.000 orang terkena dampak buruk dari pembongkaran rumah dalam 10 bulan terakhir di Tepi Barat.