Bapak Demokrasi Portugal Freitas do Amaral Tutup Usia

LISBON - Mantan presiden Majelis Umum PBB asal Portugal, Diogo Freitas do Amaral, meninggal dunia pada usia 78 tahun. Amaral adalah seorang politisi konservatif yang memaikan peran utama dalam memperkuat demokrasi di Portugal setelah Revolusi Bunga 1974.

Pemerintah Portugal mengumumkan kabar wafatnya Amaral pada Kamis waktu setempat tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Awal tahun ini, Presiden Portugal Marcelo Rebelo de Sousa menggambarkan Freitas do Amaral sebagai salah satu bapak demokrasi Portugal.

"Freitas do Amaral adalah salah satu pendiri sistem demokrasi kita," Perdana Menteri Portugis Antonio Costa mengatakan dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan kematiannya seperti dikutip dari AP, Jumat (4/10/2019).

Ia menambahkan bahwa orang-orang sebangsanya harus memberikan penghormatan kepadanya.

Costa, seorang mantan kolega, mengatakan bahwa dia terkesan dengan pengetahuan hukum, pengalaman politik dan kejernihan dan perasaan Freitas do Amaral yang mendalam tentang negara dan budaya demokratis.

Pemerintah akan mengumumkan hari berkabung nasional pada hari pemakamannya, yang masih akan diatur.

“Dia adalah ahli hukum dan cendekiawan terkenal dan politisi yang brilian, yang sepenuhnya mengabdikan diri untuk melayani publik, yang meninggalkan jejak yang sangat kuat sebagai Presiden Majelis Umum PBB,” kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, mantan perdana menteri Portugal.

Freitas do Amaral adalah salah satu pendiri dan pemimpin pertama Partai Demokrat Kristen, yang dibentuk hampir tiga bulan setelah kudeta tentara Portugal pada 25 April 1974. Para pemimpin kudeta menggulingkan kediktatoran empat dekade dan berjanji akan memperkenalkan demokrasi parlementer. Namun ambisi mereka diperlambat oleh kekacauan politik.

Partai Freitas do Amaral membantu menyeimbangkan semangat sayap kiri, dipimpin oleh Partai Komunis Portugal, yang melonjak setelah penggulingan kediktatoran yang didirikan pada 1930-an oleh Antonio Salazar.

Freitas do Amaral memainkan peran sentral dalam membantu menjauhkan Portugal dari jalur radikal di tahun-tahun pasca-revolusi, yang bertepatan dengan Perang Dingin dan memicu kekhawatiran di Eropa Barat dan Amerika Serikat (AS) bahwa negara itu, anggota NATO, mungkin sejalan dengan Moskow.

Setelah pemilihan parlemen pertama Portugal dengan hak pilih universal pada tahun 1976, Freitas do Amaral menjabat dalam serangkaian pemerintahan sebagai wakil perdana menteri, menteri luar negeri dan menteri pertahanan.

Dia adalah anggota kunci dari Aliansi Demokratik, yang menarik kelompok moderat dari berbagai partai untuk berdiri bersama dalam pemilihan tahun 1979. Partai itu kemudian memenangkan kursi mayoritas di parlemen.

Freitas do Amaral, seorang profesor hukum, adalah salah satu kekuatan pendorong di belakang Konstitusi baru yang disetujui pada tahun 1982.

Konstitusi awal pasca-revolusi 1976 diinspirasi oleh Marxisme, menyerukan nasionalisasi alat-alat produksi. Konstitusi ini juga memungkinkan para pemimpin militer yang melakukan kudeta untuk memiliki peran berbagi kekuasaan yang tidak dipilih dalam pemerintahan.

Reformasi 1982 menghapus referensi ideologis, menutup jalan militer ke kekuasaan, membuka ekonomi dan membentuk Mahkamah Konstitusi.

Freitas do Amaral kalah tipis dalam pemilihan presiden pada 1986, meraih 49% suara, dari kandidat Partai Sosialis Mario Soares.

Dia menjabat sebagai Presiden Majelis Umum PBB antara 1995 dan 1996, di mana dia mendesak negara-negara anggota - terutama AS - untuk membayar iuran luar biasa mereka.

Dia juga dengan keras menentang invasi pimpinan AS ke Irak pada tahun 2003.

Terlepas dari kepercayaannya yang demokratis, Freitas do Amaral dijauhi oleh partai yang ia bantu ciptakan setelah ia menerima jabatan menteri luar negeri dalam pemerintahan Partai Sosialis pada tahun 2005. Pejabat Partai Demokrat Kristen menurunkan fotonya dari tembok markas besar mereka di Lisbon dan mengirimkannya ke seberang kota ke Partai Sosialis. Freitas do Amaral mengatakan dia tidak pernah lagi diundang ke acara partai.