Parlemen Ukraina Setujui Larangan Kegiatan Gereja Ortodoks Rusia
Rabu, 21 Agustus 2024 - 11:30 WIB
loading...
A
A
A
Namun, pemerintah Ukraina mengatakan mereka tetap terikat secara kanonik dengan gereja Rusia dan patriarknya yang berbasis di Moskow, yang menggambarkan invasi Rusia ke Ukraina sebagai perang suci.
Mayoritas besar warga Ukraina beragama Kristen Ortodoks, tetapi mereka terbagi dalam dua kelompok utama dengan nama yang mirip: UOC dan Gereja Ortodoks Ukraina, yang tidak akan terpengaruh oleh undang-undang tersebut.
Banyak warga Ukraina terus menyebut UOC sebagai Gereja Ortodoks Ukraina-Patriarkat Moskow, sebagaimana umumnya dikenal, meskipun baru-baru ini mengklaim kemerdekaannya.
Persetujuan undang-undang tersebut terjadi lebih dari satu setengah tahun setelah pertama kali disahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan mengalami beberapa kali revisi.
RUU tersebut mengharuskan tanda tangan Zelensky. "Adalah tugas bersama kita untuk menjamin kemerdekaan spiritual Ukraina," ujar Zelensky awal bulan ini.
RUU tersebut memberi wewenang kepada pemerintah untuk menyelidiki kelompok-kelompok agama yang dicurigai, meskipun penegakan hukum terakhir oleh pengadilan atas tindakan apa pun tidak dapat berlaku hingga sembilan bulan setelah undang-undang tersebut diterbitkan.
Mayoritas besar warga Ukraina beragama Kristen Ortodoks, tetapi mereka terbagi dalam dua kelompok utama dengan nama yang mirip: UOC dan Gereja Ortodoks Ukraina, yang tidak akan terpengaruh oleh undang-undang tersebut.
Banyak warga Ukraina terus menyebut UOC sebagai Gereja Ortodoks Ukraina-Patriarkat Moskow, sebagaimana umumnya dikenal, meskipun baru-baru ini mengklaim kemerdekaannya.
Persetujuan undang-undang tersebut terjadi lebih dari satu setengah tahun setelah pertama kali disahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan mengalami beberapa kali revisi.
RUU tersebut mengharuskan tanda tangan Zelensky. "Adalah tugas bersama kita untuk menjamin kemerdekaan spiritual Ukraina," ujar Zelensky awal bulan ini.
RUU tersebut memberi wewenang kepada pemerintah untuk menyelidiki kelompok-kelompok agama yang dicurigai, meskipun penegakan hukum terakhir oleh pengadilan atas tindakan apa pun tidak dapat berlaku hingga sembilan bulan setelah undang-undang tersebut diterbitkan.
Lihat Juga :
