Mengenal Hamas, Gerakan Politik yang Konsisten Usung Cita-Cita Kemerdekaan Palestina
Rabu, 31 Juli 2024 - 13:42 WIB
loading...
A
A
A
Dalam hal ini, mereka sama saja menolak untuk menjadi bagian dari Otoritas Nasional Palestina, otoritas yang mulai diakui secara internasional–meskipun tidak secara bulat–sebagai otoritas Palestina yang sah dan embrio negara Palestina di masa depan.
Meskipun ada perubahan dalam pernyataan-pernyataan publik para pemimpinnya,penyangkalan terhadap keabsahan Israel sebagai sebuah negara menjadi tekanan bagi Israel.
Cara Hamas untuk mencapai tujuan politiknya adalah menggabungkan mobilisasi sosial, organisasi politik, dan negosiasi dengan penggunaan kekerasan. Oleh karena itu, Hamas secara umum dianggap sebagai kelompok jihadis, dalam arti mereka tidak meninggalkan kekerasan sebagai strategi politik untuk mencapai tujuannya.
Perlu klarifikasi lebih lanjut mengenai modus operandi Hamas. Namun, Hamas bukanlah kelompok jihadis pada umumnya, tidak seperti halnya Al-Qaeda atau ISIS, yang menganjurkan perjuangan bersenjata secara eksklusif.
Hamas, seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir, meningkatkan aktivitas kekerasan sebagai strategi untuk menyertai negosiasi politik. Oleh karena itu, Hamas dapat mengikuti pemilihan umum dan duduk untuk bernegosiasi, sembari merencanakan dan melaksanakan aksi-aksi teror terhadap warga sipil dan militer, seperti yang dilakukannya akhir pekan lalu ke Israel.
Pelabelan Hamas hanya sebagai kelompok teroris merupakan hal yang rumit. Komunitas internasional, yang diwakili oleh badan-badan internasional, memang berupaya mengobjektifikasi dan menguraikan definisi terorisme secara ketat, tapi klasifikasinya masih sumir.
Meski demikian, PBB beserta Uni Eropa, Amerika Serikat (AS), Kanada, Jepang, Australia, Paraguay, Organisasi Negara-Negara Amerika, dan Mesir tetap memasukkan Hamas ke dalam daftar organisasi teroris. Sementara, negara-negara lain seperti Swiss, Norwegia, Rusia, Brasil, Turki, dan China, tidak memasukkannya.
Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, kita bisa melihat dengan jelas anomali dalam hal pengakuan Hamas sebagai teroris.
Ikhwanul Muslimin di Mesir, yang saat ini sudah dilarang, juga pernah menjadi gerakan politik yang sah di waktu yang berbeda dan di mata aktor-aktor yang berbeda pula.
Hamas menganggap dirinya (dan merupakan) sebuah gerakan politik. Bahkan, mereka memohon kepada Pengadilan Uni Eropa untuk menghapusnya dari daftar kelompok teroris Uni Eropa, yang sudah tercatat sejak 2001.
7. Penyangkalan Terhadap Negara Israel
Meskipun ada perubahan dalam pernyataan-pernyataan publik para pemimpinnya,penyangkalan terhadap keabsahan Israel sebagai sebuah negara menjadi tekanan bagi Israel.
8. Metode Operasi
Cara Hamas untuk mencapai tujuan politiknya adalah menggabungkan mobilisasi sosial, organisasi politik, dan negosiasi dengan penggunaan kekerasan. Oleh karena itu, Hamas secara umum dianggap sebagai kelompok jihadis, dalam arti mereka tidak meninggalkan kekerasan sebagai strategi politik untuk mencapai tujuannya.
Perlu klarifikasi lebih lanjut mengenai modus operandi Hamas. Namun, Hamas bukanlah kelompok jihadis pada umumnya, tidak seperti halnya Al-Qaeda atau ISIS, yang menganjurkan perjuangan bersenjata secara eksklusif.
Hamas, seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir, meningkatkan aktivitas kekerasan sebagai strategi untuk menyertai negosiasi politik. Oleh karena itu, Hamas dapat mengikuti pemilihan umum dan duduk untuk bernegosiasi, sembari merencanakan dan melaksanakan aksi-aksi teror terhadap warga sipil dan militer, seperti yang dilakukannya akhir pekan lalu ke Israel.
9. Labelisasi Hamas sebagai Kelompok Teroris Terbelah
Pelabelan Hamas hanya sebagai kelompok teroris merupakan hal yang rumit. Komunitas internasional, yang diwakili oleh badan-badan internasional, memang berupaya mengobjektifikasi dan menguraikan definisi terorisme secara ketat, tapi klasifikasinya masih sumir.
Meski demikian, PBB beserta Uni Eropa, Amerika Serikat (AS), Kanada, Jepang, Australia, Paraguay, Organisasi Negara-Negara Amerika, dan Mesir tetap memasukkan Hamas ke dalam daftar organisasi teroris. Sementara, negara-negara lain seperti Swiss, Norwegia, Rusia, Brasil, Turki, dan China, tidak memasukkannya.
Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, kita bisa melihat dengan jelas anomali dalam hal pengakuan Hamas sebagai teroris.
Ikhwanul Muslimin di Mesir, yang saat ini sudah dilarang, juga pernah menjadi gerakan politik yang sah di waktu yang berbeda dan di mata aktor-aktor yang berbeda pula.
10. Anggap sebagai Gerakan Politik
Hamas menganggap dirinya (dan merupakan) sebuah gerakan politik. Bahkan, mereka memohon kepada Pengadilan Uni Eropa untuk menghapusnya dari daftar kelompok teroris Uni Eropa, yang sudah tercatat sejak 2001.
Lihat Juga :
