AS Jual Senjata Senilai Rp45,5 Triliun kepada Arab Saudi
loading...
Arab Saudi membeli peralatan militer senilai Rp45,5 triliun kepada Amerika Serikat. Foto/EPA
A
A
A
RIYADH - Amerika Serikat (AS) telah menyetujui potensi penjualan besar peralatan militer senilai USD2,8 miliar (Rp45,5 triliun) ke Arab Saudi. Itu menjadikan Washington terus menjadi salah satu pemasok senjata utama bagi kerajaan tersebut.
Dalam sebuah pernyataan, Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan Departemen Luar Negeri AS mengumumkan penjualan potensial utama yang "akan meningkatkan kemampuan Kerajaan Arab Saudi untuk mencegah ancaman saat ini dan masa depan dengan memberikan dukungan pelatihan dan pemeliharaan bagi platform dan armada pesawat Angkatan Udara Kerajaan Saudi yang ada."
Penjualan tersebut juga akan mendukung tujuan keamanan nasional AS dan tujuan kebijakan luar negeri di kawasan tersebut. Senjata tersebut juga mencakup logistik sistem dan dukungan pemeliharaan.
"Arab Saudi meminta untuk membeli dukungan dan layanan logistik lanjutan, termasuk untuk perangkat keras dan dukungan Joint Mission Planning Software (JMPS); perangkat kriptografi KIV-77/78 dan dukungannya; suku cadang dan suku cadang perbaikan," demikian keterangan Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan Departemen Luar Negeri AS, dilansir Middle East Monitor.
Sebelumnya, pada Mei 2024, AS mencabut larangan penjualan senjata ofensif ke Arab Saudi, kemungkinan. Segera setelah menjabat pada tahun 2021, Presiden AS Joe Biden memperketat sikap negara tersebut atas kampanye Arab Saudi melawan Houthi yang bersekutu dengan Iran di Yaman, yang telah menimbulkan banyak korban sipil.
Pemerintahan Biden awalnya menghapus Houthi dari daftar pengawasan teroris pada tahun 2021, di tengah kekhawatiran bahwa penunjukan tersebut menghambat upaya untuk mengurangi krisis kemanusiaan di Yaman.
Namun, pada bulan Januari 2024, pemerintah membatalkan keputusan tersebut, karena Houthi menyerang kapal dagang internasional di Laut Merah atas nama solidaritas dengan warga Palestina di Gaza.
AS juga berupaya menghukum Riyadh atas catatan pelanggaran hak asasi manusianya, khususnya pembunuhan jurnalis Washington Post dan pembangkang politik Jamal Khashoggi pada tahun 2018.
Arab Saudi, pelanggan senjata terbesar AS, merasa kesal dengan pembatasan tersebut, yang membekukan jenis penjualan senjata yang telah disediakan oleh pemerintahan AS sebelumnya selama beberapa dekade.
Dalam sebuah pernyataan, Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan Departemen Luar Negeri AS mengumumkan penjualan potensial utama yang "akan meningkatkan kemampuan Kerajaan Arab Saudi untuk mencegah ancaman saat ini dan masa depan dengan memberikan dukungan pelatihan dan pemeliharaan bagi platform dan armada pesawat Angkatan Udara Kerajaan Saudi yang ada."
Penjualan tersebut juga akan mendukung tujuan keamanan nasional AS dan tujuan kebijakan luar negeri di kawasan tersebut. Senjata tersebut juga mencakup logistik sistem dan dukungan pemeliharaan.
"Arab Saudi meminta untuk membeli dukungan dan layanan logistik lanjutan, termasuk untuk perangkat keras dan dukungan Joint Mission Planning Software (JMPS); perangkat kriptografi KIV-77/78 dan dukungannya; suku cadang dan suku cadang perbaikan," demikian keterangan Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan Departemen Luar Negeri AS, dilansir Middle East Monitor.
Sebelumnya, pada Mei 2024, AS mencabut larangan penjualan senjata ofensif ke Arab Saudi, kemungkinan. Segera setelah menjabat pada tahun 2021, Presiden AS Joe Biden memperketat sikap negara tersebut atas kampanye Arab Saudi melawan Houthi yang bersekutu dengan Iran di Yaman, yang telah menimbulkan banyak korban sipil.
Pemerintahan Biden awalnya menghapus Houthi dari daftar pengawasan teroris pada tahun 2021, di tengah kekhawatiran bahwa penunjukan tersebut menghambat upaya untuk mengurangi krisis kemanusiaan di Yaman.
Namun, pada bulan Januari 2024, pemerintah membatalkan keputusan tersebut, karena Houthi menyerang kapal dagang internasional di Laut Merah atas nama solidaritas dengan warga Palestina di Gaza.
AS juga berupaya menghukum Riyadh atas catatan pelanggaran hak asasi manusianya, khususnya pembunuhan jurnalis Washington Post dan pembangkang politik Jamal Khashoggi pada tahun 2018.
Arab Saudi, pelanggan senjata terbesar AS, merasa kesal dengan pembatasan tersebut, yang membekukan jenis penjualan senjata yang telah disediakan oleh pemerintahan AS sebelumnya selama beberapa dekade.
Lihat Juga :
