Mengapa Bangladesh Menghadapi Kerusuhan Massal? Berikut 8 Pemicunya
Sabtu, 20 Juli 2024 - 22:22 WIB
loading...
A
A
A
“Selama tiga pemilu berturut-turut, tidak ada proses pemungutan suara yang kredibel dan bebas dan adil,” kata Meenakshi Ganguly, direktur Asia Selatan di Human Rights Watch, kepada BBC.
“[Hasina] mungkin meremehkan tingkat ketidakpuasan orang-orang karena tidak mendapatkan hak yang paling mendasar hak demokratis untuk memilih pemimpinnya sendiri,” kata Ganguly.
Oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) memboikot pemilu pada tahun 2014 dan 2024 dengan mengatakan pemilu yang bebas dan adil tidak mungkin dilakukan di bawah pemerintahan Hasina dan mereka ingin pemilu diadakan di bawah pemerintahan sementara yang netral.
Hasina selalu menolak permintaan ini.
Pemerintah dituduh membungkam perbedaan pendapat dan media, di tengah kekhawatiran yang lebih luas bahwa Sheikh Hasina semakin otokratis selama bertahun-tahun. Namun para menteri membantah tuduhan tersebut.
“Kemarahan terhadap pemerintah dan partai berkuasa telah terakumulasi sejak lama,” kata Luthfa. “Orang-orang menunjukkan kemarahan mereka sekarang. Orang-orang akan melakukan protes jika mereka tidak mempunyai jalan lain.”
Para menteri Hasina mengatakan pemerintah telah menunjukkan pengendalian diri yang ekstrim meskipun mereka menggambarkan tindakan provokatif yang dilakukan oleh para pengunjuk rasa. Mereka mengatakan demonstrasi telah disusupi oleh oposisi politik mereka dan partai-partai Islam, yang menurut mereka memprakarsai kekerasan tersebut.
Menteri Hukum Anisul Huq mengatakan pemerintah terbuka untuk membahas masalah tersebut. “Pemerintah telah menjangkau para pengunjuk rasa mahasiswa. Jika ada argumen yang masuk akal, kami bersedia mendengarkannya,” kata Huq kepada BBC awal pekan ini.
Protes mahasiswa mungkin merupakan tantangan terbesar yang dihadapi Hasina sejak Januari 2009. Cara penyelesaiannya akan bergantung pada cara dia menangani kerusuhan dan, yang paling penting, cara dia mengatasi kemarahan masyarakat yang semakin besar.
“[Hasina] mungkin meremehkan tingkat ketidakpuasan orang-orang karena tidak mendapatkan hak yang paling mendasar hak demokratis untuk memilih pemimpinnya sendiri,” kata Ganguly.
Oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) memboikot pemilu pada tahun 2014 dan 2024 dengan mengatakan pemilu yang bebas dan adil tidak mungkin dilakukan di bawah pemerintahan Hasina dan mereka ingin pemilu diadakan di bawah pemerintahan sementara yang netral.
Hasina selalu menolak permintaan ini.
8. Pelanggaran HAM
Kelompok hak asasi manusia juga mengatakan lebih dari 80 orang, banyak dari mereka adalah kritikus pemerintah, telah hilang dalam 15 tahun terakhir, dan keluarga mereka tidak memiliki informasi mengenai mereka.Pemerintah dituduh membungkam perbedaan pendapat dan media, di tengah kekhawatiran yang lebih luas bahwa Sheikh Hasina semakin otokratis selama bertahun-tahun. Namun para menteri membantah tuduhan tersebut.
“Kemarahan terhadap pemerintah dan partai berkuasa telah terakumulasi sejak lama,” kata Luthfa. “Orang-orang menunjukkan kemarahan mereka sekarang. Orang-orang akan melakukan protes jika mereka tidak mempunyai jalan lain.”
Para menteri Hasina mengatakan pemerintah telah menunjukkan pengendalian diri yang ekstrim meskipun mereka menggambarkan tindakan provokatif yang dilakukan oleh para pengunjuk rasa. Mereka mengatakan demonstrasi telah disusupi oleh oposisi politik mereka dan partai-partai Islam, yang menurut mereka memprakarsai kekerasan tersebut.
Menteri Hukum Anisul Huq mengatakan pemerintah terbuka untuk membahas masalah tersebut. “Pemerintah telah menjangkau para pengunjuk rasa mahasiswa. Jika ada argumen yang masuk akal, kami bersedia mendengarkannya,” kata Huq kepada BBC awal pekan ini.
Protes mahasiswa mungkin merupakan tantangan terbesar yang dihadapi Hasina sejak Januari 2009. Cara penyelesaiannya akan bergantung pada cara dia menangani kerusuhan dan, yang paling penting, cara dia mengatasi kemarahan masyarakat yang semakin besar.
(ahm)
Lihat Juga :
