Larang Atlet Berjilbab, Ini Daftar Kebijakan Rasis yang Terkenal di Prancis

JAKARTA - Pemerintah Prancis melarang atlet perempuannya mengenakan jilbab dalam Olimpiade Paris 2024. Ini adalah kebijakan rasis terbaru di negara sekuler Eropa tersebut.

Amnesty International mengecam larangan atlet berjilbab di Prancis dengan menyebutnya sebagai "kemunafikan diskriminatif".

"Ini juga kelemahan” Komite Olimpiade Internasional (IOC)," kata kelompok hak asasi manusia (HAM) itu dalam laporannya Selasa lalu.

Amnesty mengkaji dampak negatif larangan jilbab atau pun hijab terhadap perempuan dan anak perempuan Muslim di semua tingkat olahraga di Prancis.



Menurut laporan Middle East Eye, pada September tahun lalu, Menteri Olahraga Prancis Amelie Oudea-Castera mengumumkan bahwa tidak ada anggota delegasi Perancis yang diizinkan mengenakan jilbab selama Olimpiade, yang akan berlangsung di Prancis dari 26 Juli hingga 11 Agustus 2024.

“Perwakilan delegasi kami di tim Prancis tidak akan mengenakan cadar,” kata menteri tersebut, menekankan “keterikatan pemerintah pada rezim sekularisme, yang diterapkan secara ketat di bidang olahraga”.

Daftar Kebijakan Rasis yang Terkenal di Prancis

1. Kebijakan Pengusiran Romani Tahun 2010

Pada tahun 2010, pemerintah Prancis di bawah Presiden Nicolas Sarkozy mengeluarkan kebijakan untuk mengusir secara massal kaum Romani dari negara itu.

Kebijakan ini menuai kecaman luas dari berbagai pihak, termasuk Uni Eropa dan kelompok hak asasi manusia internasional, yang menganggapnya sebagai tindakan diskriminatif terhadap minoritas etnis.