Krisis Militer Israel saat Perang Gaza: Butuh 10.000 Tentara Baru, 900 Perwira Minta Mundur
Selasa, 02 Juli 2024 - 19:06 WIB
loading...
A
A
A
Kesembilan hakim pengadilan sepakat tidak ada dasar hukum bagi pemerintah untuk mengecualikan siswa Haredi Yeshiva dari dinas militer, menurut lembaga penyiaran publik Israel Kan.
Selain itu, pengadilan memutuskan pemerintah tidak dapat lagi memberikan dukungan keuangan kepada sekolah siswa Yeshiva tanpa pengecualian wajib militer.
Sejak tahun 2017, pemerintahan Israel berturut-turut telah berjuang mencapai konsensus mengenai wajib militer Haredi setelah Mahkamah Agung membatalkan undang-undang tahun 2015 yang mengecualikan mereka dari dinas militer, dengan alasan pelanggaran terhadap “prinsip kesetaraan.”
The Times of Israel melaporkan sekitar 67.000 pria Haredi memenuhi syarat untuk dinas militer.
Partai-partai keagamaan, yang merupakan sekutu utama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menentang wajib militer warga Yahudi Haredi.
Sebaliknya, partai-partai sekuler dan nasionalis mendukungnya dan menuntut agar para pelajar agama ikut menanggung “beban perang,” yang menciptakan tantangan besar bagi koalisi Netanyahu.
Selain itu, pengadilan memutuskan pemerintah tidak dapat lagi memberikan dukungan keuangan kepada sekolah siswa Yeshiva tanpa pengecualian wajib militer.
Sejak tahun 2017, pemerintahan Israel berturut-turut telah berjuang mencapai konsensus mengenai wajib militer Haredi setelah Mahkamah Agung membatalkan undang-undang tahun 2015 yang mengecualikan mereka dari dinas militer, dengan alasan pelanggaran terhadap “prinsip kesetaraan.”
The Times of Israel melaporkan sekitar 67.000 pria Haredi memenuhi syarat untuk dinas militer.
Partai-partai keagamaan, yang merupakan sekutu utama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menentang wajib militer warga Yahudi Haredi.
Sebaliknya, partai-partai sekuler dan nasionalis mendukungnya dan menuntut agar para pelajar agama ikut menanggung “beban perang,” yang menciptakan tantangan besar bagi koalisi Netanyahu.
Lihat Juga :
