Iran Beri Waktu 60 hari untuk Ketentuan Kesepakatan Nuklir Baru
Kamis, 09 Mei 2019 - 05:34 WIB
Iran Beri Waktu 60 hari untuk Ketentuan Kesepakatan Nuklir Baru
A
A
A
TEHERAN - Presiden Hassan Rouhani mengatakan Iran akan mengurangi kepatuhannya dengan perjanjian nuklir 2015 dalam 60 hari kecuali negara-negara penandatangan memenuhi janji dengan perjanjian itu.
Rouhani mengatakan Iran akan meningkatkan tingkat pengayaan uranium dan bersiap-siap untuk melakukan pembicaraan dengan Eropa mengenai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) di mana sanksi luas terhadap ekonomi Iran dicabut dan Teheran sebagai gantinya setuju menerima batasan pada program teknologi nuklirnya dan memungkinkan inspeksi instalasi nuklirnya.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan bahwa Teheran telah memutuskan untuk berhenti mengimplementasikan beberapa komitmennya sesuai dengan perjanjian nuklir, kantor berita resmi Iran, IRNA, melaporkannya pada hari Rabu.
Langkah-langkah yang akan diadopsi Iran diabadikan oleh Pasal 26 dan 36 JCPOA, kata Zarif saat tiba di Ibu Kota Rusia Moskow pada Selasa malam.
Menurut pasal-pasal tersebut, Teheran atau penandatangan kesepakatan lainnya berhak untuk berhenti mengimplementasikan bagian-bagian atau semua komitmen mereka jika ada pihak yang gagal untuk tetap berkomitmen pada kewajibannya. Laporan itu menambahkan bahwa Iran tidak akan meninggalkan JCPOA , dan lebih tepatnya, bertindak sepenuhnya dalam kerangka Pasal 26 dan 36 dari kesepakatan.
"Sayangnya, Uni Eropa dan anggota komunitas internasional lainnya tidak tahan terhadap tekanan AS," kata Zarif seperti dikutip dari Xinhua, Kamis (9/5/2019).
Zarif menambahkan bahwa langkah Iran memberikan peluang bagi pihak lain dalam kesepakatan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, tidak hanya mengeluarkan pernyataan.
Iran mengatakan sebelumnya bahwa mereka akan mengumumkan serangkaian tindakan pembalasan pada hari Rabu dalam menanggapi penarikan AS dari perjanjian nuklir 2015 dan pengenaan kembali sanksi terhadap Teheran.
Presiden AS Donald Trump menarik Washington keluar dari kesepakatan nuklir internasional Iran pada Mei 2018 dan memulai kembali sanksi energi dan keuangan terhadap negara tersebut.
Pemerintahan Trump bertujuan untuk mendorong Iran ke meja negosiasi dengan mengerahkan "tekanan maksimum." Washington berupaya untuk menyegel perjanjian nuklir baru dengan Iran, untuk lebih mengekang program nuklir Iran dan uji coba rudal balistiknya.
Rouhani mengatakan Iran akan meningkatkan tingkat pengayaan uranium dan bersiap-siap untuk melakukan pembicaraan dengan Eropa mengenai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) di mana sanksi luas terhadap ekonomi Iran dicabut dan Teheran sebagai gantinya setuju menerima batasan pada program teknologi nuklirnya dan memungkinkan inspeksi instalasi nuklirnya.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan bahwa Teheran telah memutuskan untuk berhenti mengimplementasikan beberapa komitmennya sesuai dengan perjanjian nuklir, kantor berita resmi Iran, IRNA, melaporkannya pada hari Rabu.
Langkah-langkah yang akan diadopsi Iran diabadikan oleh Pasal 26 dan 36 JCPOA, kata Zarif saat tiba di Ibu Kota Rusia Moskow pada Selasa malam.
Menurut pasal-pasal tersebut, Teheran atau penandatangan kesepakatan lainnya berhak untuk berhenti mengimplementasikan bagian-bagian atau semua komitmen mereka jika ada pihak yang gagal untuk tetap berkomitmen pada kewajibannya. Laporan itu menambahkan bahwa Iran tidak akan meninggalkan JCPOA , dan lebih tepatnya, bertindak sepenuhnya dalam kerangka Pasal 26 dan 36 dari kesepakatan.
"Sayangnya, Uni Eropa dan anggota komunitas internasional lainnya tidak tahan terhadap tekanan AS," kata Zarif seperti dikutip dari Xinhua, Kamis (9/5/2019).
Zarif menambahkan bahwa langkah Iran memberikan peluang bagi pihak lain dalam kesepakatan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, tidak hanya mengeluarkan pernyataan.
Iran mengatakan sebelumnya bahwa mereka akan mengumumkan serangkaian tindakan pembalasan pada hari Rabu dalam menanggapi penarikan AS dari perjanjian nuklir 2015 dan pengenaan kembali sanksi terhadap Teheran.
Presiden AS Donald Trump menarik Washington keluar dari kesepakatan nuklir internasional Iran pada Mei 2018 dan memulai kembali sanksi energi dan keuangan terhadap negara tersebut.
Pemerintahan Trump bertujuan untuk mendorong Iran ke meja negosiasi dengan mengerahkan "tekanan maksimum." Washington berupaya untuk menyegel perjanjian nuklir baru dengan Iran, untuk lebih mengekang program nuklir Iran dan uji coba rudal balistiknya.
(ian)
