9 Pemodal dan 6 Produsen Senjata Terbesar yang Disebut Mempersenjatai Israel

Muhaimin

Jum'at, 21 Juni 2024 - 11:32 WIB

Ada 9 pemodal Eropa dan 6 produsen senjata terbesar di dunia yang disebut telah mempersenjatai Israel. Foto/REUTERS

A A A

LONDON - Sebuah laporan baru yang diterbitkan oleh 19 organisasi masyarakat sipil dan serikat pekerja mengungkap lembaga keuangan terbesar Eropa menginvestasikan miliaran euro pada produsen senjata internasional yang menjual senjata ke Israel.

Berjudul "The Companies Arming Israel and Their Financiers (Perusahaan Mempersenjatai Israel dan Pemodalnya)", laporan tersebut mengungkapkan bahwa lembaga keuangan Eropa telah memberikan pinjaman dan penjaminan sebesar 36,1 miliar Euro, dan memegang 26 miliar Euro dalam bentuk saham dan obligasi di perusahaan yang menjual senjata ke Israel.

Laporan itu dirilis Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia (FIDH) pada Kamis. FIDH menjadi salah satu organisasi yang terlibat dalam pengungkapan tersebut.

Baca Juga

PBB: Pasukan Israel Adalah Salah Satu Tentara Paling Kriminal di Dunia!

Menurut pernyataan FIDH, dari tahun 2019 hingga 2023, enam produsen senjata terbesar di dunia—Boeing, General Dynamics, Leonardo, Lockheed Martin, RTX, dan Rolls-Royce—telah menjual senjata atau sistem senjata ke Israel.

Disebutkan bahwa bank Prancis; BNP Paribas, sejauh ini merupakan penyedia pembiayaan terbesar bagi perusahaan-perusahaan yang telah menjual senjata ke Israel. Bank itu telah memberikan pinjaman dan penjaminan sebesar 5,7 miliar Euro sejak tahun 2021.

Investor besar lainnya yang diidentifikasi dalam laporan tersebut termasuk bank Crédit Agricole, Deutsche Bank, Barclays dan UBS, serta dana pensiun pemerintah Norwegia; GFPG, dan perusahaan asuransi Allianz.

Lebih lanjut, laporan itu juga menyebutkan bank-bank seperti HSBC Inggris dan Standard Chartered sebagai pemodal.

“Menurut standar internasional mengenai bisnis dan hak asasi manusia, lembaga keuangan memiliki tanggung jawab yang jelas untuk memastikan bahwa mereka tidak berinvestasi di perusahaan yang berkontribusi terhadap pelanggaran hak asasi manusia," kata Gaëlle Dusepulchre, Wakil Direktur Bidang Bisnis, Hak Asasi Manusia & Lingkungan FIDH, seperti dikutip Palestine Chronicle, Jumat (21/6/2024).

PAX, organisasi lainnya yang juga ikut dalam penulisan laporan tersebut, menunjukkan bahwa keenam perusahaan senjata itu telah memasok senjata ke negara-negara yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia atau hukum kemanusiaan internasional, termasuk ke Israel.

Laporan tersebut menyatakan bahwa pasokan senjata dari perusahaan-perusahaan senjata ke Israel telah dianggap berisiko tinggi selama bertahun-tahun. "Karena senjata-senjata tersebut telah digunakan untuk menegakkan pendudukan dan pelanggaran terkait terhadap hukum kemanusiaan internasional dan hukum hak asasi manusia di Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur," kata PAX.

"Serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Gaza sejak 7 Oktober 2023 dan perintah tindakan sementara Mahkamah Internasional (ICJ) pada tanggal 26 Januari 2024 yang menetapkan adanya risiko genosida di Gaza membuat perusahaan senjata semakin mendesak untuk menghentikan pasokan mereka ke Israel dan lembaga keuangan menghentikan pembiayaan perusahaan yang terus memasok senjata ke Israel," imbuh PAX.

Beberapa dari lembaga keuangan, termasuk Barclays, merespons laporan tersebut dengan mengatakan: “Kami tidak dapat mengomentari klien tertentu karena alasan kerahasiaan.”

Deutsche Bank mengatakan: “Kami memiliki serangkaian persyaratan dan prinsip panduan yang kami terapkan pada proses seleksi klien dan bisnis kami.”

Bank tersebut juga mengatakan bahwa pihaknya tidak melakukan bisnis dengan militer atau keamanan negara-negara yang dianggap sedang berkonflik. Untuk lebih memperkuat tata kelolanya, bank tersebut menunjuk pejabat hak asasi manusia pada tahun 2023.

BNP Paribas mengatakan pihaknya sadar sepenuhnya bahwa sektor pertahanan dan keamanan adalah sektor yang sensitif dan mempunyai risiko yang sangat spesifik.

"Pada saat yang sama, grup ini juga mengakui hak negara untuk membela diri mereka sendiri dan melindungi keamanan nasional mereka," kata BNP Paribas.

"Oleh karena itu, mereka telah menerapkan kebijakan ketat yang melampaui persyaratan hukum dan menetapkan kriteria tambahan yang harus dipenuhi oleh perusahaan pertahanan dan keamanan. Analisis ini mencakup kriteria hak asasi manusia,” katanya.