Dua Kandidat Kuat Capres AS dan Anggota Keluarganya Terjerat Kasus Hukum

WASHINGTON - Dalam lanskap politik Amerika Serikat (AS) yang dinamis, dua figur menonjol sebagai kandidat kuat dalam pemilu presiden mendatang yakni Donald Trump dan Joe Biden.

Meski demikian, keduanya menghadapi tantangan hukum yang signifikan. Trump telah dinyatakan bersalah atas semua tuduhan dalam persidangan uang tutup mulut terhadapnya bulan lalu.

Adapun Biden, yang terlilit kasus hukumnya adalah putranya, Hunter Biden. Hunter dinyatakan bersalah oleh juri pengadilan Delaware atas tiga dakwaan federal terkait kepemilikan senjata api saat kecanduan narkoba.

Kasus yang melibatkan Hunter itu dapat merusak citra Biden dalam pemilu presiden mendatang.

Sementara itu, mantan Presiden Donald Trump dijadwalkan untuk menjalani wawancara virtual pada Senin (17/6/2024) dengan petugas percobaan Kota New York dari rumahnya di Mar-a-Lago dengan pengacaranya Todd Blanche di sisinya setelah dia dinyatakan bersalah atas semua tuduhan dalam persidangan uang tutup mulut terhadapnya bulan lalu.

Tiga sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan perkembangan itu kepada NBC News.

Wawancara masa percobaan pra-vonis akan dilakukan melalui jaringan virtual khusus dengan langkah-langkah keamanan tambahan, dan pewawancara adalah seorang wanita, menurut dua sumber yang mengetahui situasi tersebut.

Panggilan tersebut tidak diharapkan akan dilakukan melalui Zoom, sumber-sumber tersebut menambahkan.

Trump, calon presiden dari Partai Republik, dihukum bulan lalu atas semua 34 tuduhan kejahatan memalsukan catatan bisnis dalam kasus bersejarah tersebut.

Baca juga: Pengadilan Nyatakan Putra Presiden AS Hunter Biden Bersalah, Bisa Dipenjara 25 Tahun

Wawancara masa percobaan diwajibkan oleh pengadilan sebagai bagian dari laporan pra-vonis mantan presiden tersebut.

Hakim Juan Merchan, yang memimpin kasus uang tutup mulut, mengizinkan Blanche hadir untuk wawancara masa percobaan setelah jaksa tidak keberatan.

Tim pembela Trump dijadwalkan untuk menyerahkan rekomendasi hukuman mereka pada tanggal 13 Juni.

Mantan presiden tersebut dijadwalkan dijatuhi hukuman atas semua 34 tuduhan kejahatan di New York pada tanggal 11 Juli, beberapa hari sebelum Konvensi Nasional Partai Republik dimulai.

Beberapa ahli hukum mencatat bahwa mengadakan wawancara masa percobaan melalui panggilan konferensi video adalah hal yang tidak biasa, tetapi menempatkan mantan presiden di kantor masa percobaan New York juga merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Martin Horn, mantan komisioner Departemen Pemasyarakatan dan Masa Percobaan Kota New York, mengatakan kepada NBC News, "Sangat tidak biasa wawancara investigasi pra-putusan dilakukan melalui Zoom," tetapi mengakui bahwa kunjungan langsung Trump ke kantor masa percobaan akan "sangat mengganggu."

"Tetapi Anda dapat berargumen kehadiran Trump di kantor masa percobaan di lantai 10 Gedung Pengadilan Pidana di Manhattan tempat persidangannya berlangsung, dengan Secret Service dan pers mengikutinya, akan sangat mengganggu kantor masa percobaan dan tidak adil bagi terdakwa lain yang mungkin tidak ingin diidentifikasi," ujar dia. "Jadi pada akhirnya, ini mungkin lebih baik bagi petugas masa percobaan."

Horn mencatat tujuan umum dari wawancara masa percobaan adalah untuk memperoleh informasi tentang riwayat sosial dan kriminal Trump, sumber daya keuangan, riwayat kesehatan mental, masalah fisik atau kecanduan serta untuk menilai situasi kehidupannya.

“Trump juga dapat ditanya apakah dia bergaul dengan seseorang yang memiliki catatan kriminal karena dia tidak dapat bergaul dengan mereka jika dia ditempatkan dalam masa percobaan,” papar Horn.

Petugas masa percobaan mungkin juga ingin mewawancarai orang lain di rumah Trump setelahnya. Meskipun petugas biasanya memenuhi permintaan mereka dalam satu sesi, mungkin ada wawancara lanjutan.

Petugas masa percobaan kemudian akan menulis laporan dan menyerahkannya kepada Hakim Merchan.

Mantan presiden tersebut menghadapi masa percobaan hingga empat tahun penjara. Beberapa ahli hukum berpendapat Trump tidak mungkin menghadapi hukuman penjara karena usianya, kurangnya catatan kriminal, dan faktor-faktor lainnya.

Adapun Putra Presiden AS Joe Biden, Hunter Biden, dinyatakan bersalah oleh juri pengadilan Delaware atas tiga dakwaan federal terkait kepemilikan senjata api saat kecanduan narkoba.

Hunter Biden dituduh berbohong pada formulir pembelian senjata pada tahun 2018, dengan memberikan kesaksian palsu bahwa dia bukan pecandu narkoba, padahal sebenarnya dia menggunakan kokain pada saat itu.

Putusan hari Selasa (11/6/2024) tersebut berarti Hunter adalah putra pertama presiden AS yang sedang menjabat yang dihukum di pengadilan federal.

Dia dapat dijatuhi hukuman hingga 25 tahun penjara, meskipun hukumannya diperkirakan akan jauh lebih ringan.

Selama persidangan selama sepekan, juri mendengarkan rincian tentang riwayat Hunter dengan narkoba, serta kesaksian dari mantan pasangan romantisnya.

Mereka juga melihat pesan pribadi dan foto pribadinya. Jaksa penuntut telah mengajukan laptop Hunter Biden, laptop yang sama yang memicu skandal tahun 2020 setelah putra presiden meninggalkannya di bengkel Delaware, sebagai bukti.

Mantan istri Hunter dan dua mantan pacarnya bersaksi tentang penggunaan kokain dan upayanya yang gagal untuk berhenti.

Meskipun Hunter tidak bersaksi, saksi kunci yang memberatkannya adalah Hallie Biden, janda mendiang saudara laki-lakinya, Beau, dan pasangan romantisnya dalam jangka pendek.

Hallie mengatakan dia menemukan pistol itu di truk Hunter pada bulan Oktober 2018, sebelum panik dan membuangnya ke tong sampah toko, tempat pistol itu ditemukan kemudian.

Jaksa penuntut mengajukan teks yang menyatakan Hunter mencoba membeli narkoba sekitar waktu ketika dia membeli senjata itu.

Dalam salah satu pesan teks, dia mengakui kepada Hallie bahwa dia sedang menghisap kokain. Pembela berpendapat Hunter Biden tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia tulis dan hanya berusaha menjauhkan Hallie.

"Kami meminta Anda (untuk) menemukan hukum yang berlaku sama untuk terdakwa ini seperti halnya untuk orang lain," ujar jaksa Derek Hines meminta juri dalam argumen penutup.

"Ketika dia memilih untuk berbohong dan membeli senjata, dia melanggar hukum. Kami meminta Anda mengembalikan satu-satunya putusan yang didukung oleh bukti, bersalah," papar Hines.

Tim pembela Hunter berargumen mereka telah membuktikan kasus mereka "dengan tujuh cara yang salah," dan mengecam bukti penuntutan sebagai "buruk."

Jaksa penuntut berusaha mendapatkan kesepakatan pembelaan dengan Hunter pada tahun 2023, tetapi kesepakatan itu gagal setelah dikritik hakim.

Joe Biden telah membela putranya di depan umum. "Sebagai presiden, saya tidak dan tidak akan mengomentari kasus-kasus federal yang tertunda, tetapi sebagai seorang ayah, saya memiliki cinta yang tak terbatas untuk putra saya, kepercayaan padanya, dan rasa hormat atas kekuatannya," ujar dia dalam pernyataan pekan lalu.