14 Aktivis Didakwa di Hong Kong, Bentuk Penghinaan China terhadap Demokrasi
Sabtu, 08 Juni 2024 - 10:01 WIB
loading...
A
A
A
Menurut beberapa laporan, para terdakwa disebut telah membantu mengorganisir atau menjadi kandidat dalam jajak pendapat publik informal Juli 2020—yang secara efektif merupakan pemilihan pendahuluan tidak resmi—untuk memilih kandidat pro-demokrasi dalam pemilu legislatif.
Dalam putusannya, pengadilan Hong Kong mengatakan bahwa rencana para terdakwa merupakan "campur tangan serius, gangguan, atau merusak pelaksanaan tugas dan fungsi" pemerintah dengan "cara yang melanggar hukum”, yang merupakan "subversi negara”.
Para hakim juga menyebut bahwa "cara-cara yang melanggar hukum" tidak terbatas pada tindakan kriminal.
Kelompok HAM global, termasuk Human Rights Watch (HRW) dan Amnesty International, telah mengkritik keras tindakan Hong Kong berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional, yang telah digunakan China untuk menindak kebebasan Hong Kong dan memicu aksi protes massa di kota tersebut serta menuai kritik internasional.
Badan-badan HAM internasional menuduh ketiga hakim di persidangan tersebut telah "dipilih langsung kepala eksekutif Hong Kong yang dikendalikan Beijing”.
Baca Juga: Mengapa Hong Kong Ingin Undang Undang Keamanan Nasional yang Baru?
Menggambarkan penuntutan terhadap seorang warga negara Australia di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional, HRW mengatakan pihak berwenang Hong Kong telah melanggar standar proses hukum internasional, termasuk penahanan praperadilan berkepanjangan dan penolakan pengadilan.
Otoritas Hong Kong juga berulang kali menolak akses bantuan konsuler terhadap warga negara Australia tersebut, sebagaimana diwajibkan hukum internasional.
HRW meminta pemerintah Australia untuk bergabung dengan Amerika Serikat, yang hingga saat ini merupakan satu-satunya negara yang telah menjatuhkan sanksi yang ditargetkan kepada sejumlah pejabat China dan Hong Kong setelah pemberlakuan Undang-Undang Keamanan Nasional.
Demokrasi dan HAM
Dalam putusannya, pengadilan Hong Kong mengatakan bahwa rencana para terdakwa merupakan "campur tangan serius, gangguan, atau merusak pelaksanaan tugas dan fungsi" pemerintah dengan "cara yang melanggar hukum”, yang merupakan "subversi negara”.
Para hakim juga menyebut bahwa "cara-cara yang melanggar hukum" tidak terbatas pada tindakan kriminal.
Kelompok HAM global, termasuk Human Rights Watch (HRW) dan Amnesty International, telah mengkritik keras tindakan Hong Kong berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional, yang telah digunakan China untuk menindak kebebasan Hong Kong dan memicu aksi protes massa di kota tersebut serta menuai kritik internasional.
Badan-badan HAM internasional menuduh ketiga hakim di persidangan tersebut telah "dipilih langsung kepala eksekutif Hong Kong yang dikendalikan Beijing”.
Baca Juga: Mengapa Hong Kong Ingin Undang Undang Keamanan Nasional yang Baru?
Menggambarkan penuntutan terhadap seorang warga negara Australia di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional, HRW mengatakan pihak berwenang Hong Kong telah melanggar standar proses hukum internasional, termasuk penahanan praperadilan berkepanjangan dan penolakan pengadilan.
Otoritas Hong Kong juga berulang kali menolak akses bantuan konsuler terhadap warga negara Australia tersebut, sebagaimana diwajibkan hukum internasional.
HRW meminta pemerintah Australia untuk bergabung dengan Amerika Serikat, yang hingga saat ini merupakan satu-satunya negara yang telah menjatuhkan sanksi yang ditargetkan kepada sejumlah pejabat China dan Hong Kong setelah pemberlakuan Undang-Undang Keamanan Nasional.
Lihat Juga :
