Khamenei Sebut Saudi Rezim Zalim, Korup dan Bergantung
Jum'at, 22 Maret 2019 - 03:47 WIB
Khamenei Sebut Saudi Rezim Zalim, Korup dan Bergantung
A
A
A
TEHERAN - Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengecam keras Arab Saudi dalam pidatonya di televisi untuk menandai Tahun Baru Persia. Kecamannya ini berpotensi semakin meningkatkan ketegangan dua negara yang bermusuhan di Timur Tengah tersebut.
"Saya tidak tahu negara bagian di kawasan ini, atau mungkin di mana pun di dunia, lebih buruk daripada rezim Saudi. Ini adalah rezim yang zalim, diktator, korup, tiran dan bergantung," katanya.
Khamenei juga mengecam rencana Riyadh untuk membangun reaktor nuklir dengan bantuan Washington dan untuk membangun pabrik produksi rudal. Kendati demikian, dia khawatir tentang hal itu.
"(AS) menyediakan rezim seperti itu dengan infrastruktur nuklir. Mereka mengumumkan bahwa mereka akan membangun pabrik nuklir untuk itu. Mereka mengumumkan bahwa mereka akan membangun bagian-bagian penghasil rudal. Sekarang bahkan jika mereka membangunnya, saya tidak akan khawatir, karena Saya tahu dalam waktu dekat mereka akan berada di tangan pejuang Islam, Insya Allah," papar Khamenei, dikutip Sputnik, Jumat (22/3/2019).
Riyadh memutuskan hubungan diplomatik dengan Teheran pada 2016 setelah fasilitas diplomatik Saudi di Republik Islam Iran diserang oleh orang-orang yang memprotes eksekusi ulama Syiah oleh otoritas Saudi.
Hubungan kedua negara juga terus memanas, di mana Riyadh berulang kali menuduh Teheran berusaha mempengaruhi kebijakan negara-negara Timur Tengah lainnya dan kelompok yang didukung Teheran dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh Kerajaan Arab Saudi.
Ketika berbicara tentang pengadaan infrastruktur nuklir, Khamenei merujuk pada negosiasi AS-Saudi mengenai pembangunan reaktor nuklir di Arab Saudi dengan bantuan Washington. Kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan, tetapi masalah ini telah menimbulkan pertanyaan di Senat AS, di mana anggota parlemen telah menyatakan keprihatinan tentang negosiasi yang dilakukan dengan cara yang sangat buram.
Para anggota parlemen juga meminta Presiden AS Donald Trump untuk menunda pembicaraan dengan Arab Saudi mengenai perjanjian nuklir sipil bilateral. Alasannya, otoritas Riyadh diduga memiliki peran dalam pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Namun, tudingan itu telah dibantah pemerintah Saudi.
"Saya tidak tahu negara bagian di kawasan ini, atau mungkin di mana pun di dunia, lebih buruk daripada rezim Saudi. Ini adalah rezim yang zalim, diktator, korup, tiran dan bergantung," katanya.
Khamenei juga mengecam rencana Riyadh untuk membangun reaktor nuklir dengan bantuan Washington dan untuk membangun pabrik produksi rudal. Kendati demikian, dia khawatir tentang hal itu.
"(AS) menyediakan rezim seperti itu dengan infrastruktur nuklir. Mereka mengumumkan bahwa mereka akan membangun pabrik nuklir untuk itu. Mereka mengumumkan bahwa mereka akan membangun bagian-bagian penghasil rudal. Sekarang bahkan jika mereka membangunnya, saya tidak akan khawatir, karena Saya tahu dalam waktu dekat mereka akan berada di tangan pejuang Islam, Insya Allah," papar Khamenei, dikutip Sputnik, Jumat (22/3/2019).
Riyadh memutuskan hubungan diplomatik dengan Teheran pada 2016 setelah fasilitas diplomatik Saudi di Republik Islam Iran diserang oleh orang-orang yang memprotes eksekusi ulama Syiah oleh otoritas Saudi.
Hubungan kedua negara juga terus memanas, di mana Riyadh berulang kali menuduh Teheran berusaha mempengaruhi kebijakan negara-negara Timur Tengah lainnya dan kelompok yang didukung Teheran dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh Kerajaan Arab Saudi.
Ketika berbicara tentang pengadaan infrastruktur nuklir, Khamenei merujuk pada negosiasi AS-Saudi mengenai pembangunan reaktor nuklir di Arab Saudi dengan bantuan Washington. Kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan, tetapi masalah ini telah menimbulkan pertanyaan di Senat AS, di mana anggota parlemen telah menyatakan keprihatinan tentang negosiasi yang dilakukan dengan cara yang sangat buram.
Para anggota parlemen juga meminta Presiden AS Donald Trump untuk menunda pembicaraan dengan Arab Saudi mengenai perjanjian nuklir sipil bilateral. Alasannya, otoritas Riyadh diduga memiliki peran dalam pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Namun, tudingan itu telah dibantah pemerintah Saudi.
(mas)
