Menhan AS: Ekspansi NATO Tak Bisa Disalahkan atas Perang Ukraina, yang Salah Rusia

SINGAPURA - Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS) Lloyd Austin mengatakan ekspansi NATO ke arah timur tidak bisa disalahkan atas pecahnya perang Rusia-Ukraina.

Menurutnya, Moskow satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas pertumpahan darah tersebut.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengidentifikasi aspirasi Ukraina untuk bergabung dengan NATO sebagai salah satu alasan tindakan militernya. Kremlin melihat potensi keanggotaan Kyiv dalam blok militer pimpinan AS itu sebagai ancaman besar terhadap keamanan nasional Rusia.

Dalam forum pertahanan Shangri-La Dialogue di Singapura pada hari Sabtu (1/6/2024), Cao Yanzhong—seorang jurnalis China dan peneliti di Institut Studi Perang di negara tersebut—berpendapat bahwa ekspansi NATO ke wilayah timur telah menyebabkan krisis di Ukraina.



Dia kemudian bertanya kepada Austin apakah Washington berupaya mewujudkan pembentukan NATO versi Asia, dan apa implikasi potensial dari penguatan sistem aliansi AS di Asia-Pasifik terhadap keamanan dan stabilitas kawasan tersebut?

Menhan AS menjawab: “Saya dengan hormat tidak setuju dengan pendapat Anda bahwa ekspansi NATO menyebabkan krisis di Ukraina. Krisis Ukraina jelas disebabkan karena Putin mengambil keputusan untuk menyerang tetangganya secara tidak sah.”

Mengenai aktivitas AS di kawasan Asia-Pasifik, Austin membantah bahwa Washington berupaya membangun aliansi militer di kawasan tersebut, namun hanya bekerja sama dengan negara-negara yang memiliki pemikiran serupa dan memiliki nilai-nilai serupa.

Para pejabat tinggi Rusia, termasuk Presiden Vladimir Putin, dalam beberapa kesempatan menggambarkan konflik militer Moskow dengan Kyiv sebagai perang proksi yang dilancarkan NATO melawan Rusia, di mana tentara Ukraina berperan sebagai “umpan meriam.”

Minggu ini, muncul laporan bahwa Presiden AS Joe Biden telah memberi lampu hijau kepada Ukraina untuk menggunakan senjata jarak jauh Amerika untuk menyerang sasaran di wilayah tertentu di Rusia. Keputusan tersebut kemudian dikonfirmasi oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken.