Menelisik Sekularisme Mempengaruhi Agama dalam Kehidupan Publik Prancis

PARIS - Berjalanlah di sekitar kota metropolitan multikultural seperti Paris atau Marseille, atau desa kecil mana pun di pedesaan Prancis , dan tanda-tanda iman ada di mana-mana. Banyak wanita Muslim mengenakan jilbab dan gereja-gereja Katolik yang bersejarah menjadi jangkar di hampir setiap lingkungan.

Namun prinsip “laïcité” yang diterapkan di Prancis, yang secara longgar diterjemahkan sebagai “sekularisme,” berarti tidak ada salib, atau kippah, atau penutup kepala yang “berlebihan” yang boleh dikenakan oleh staf, siswa, dan pemain di sekolah umum, rumah sakit, lapangan, dan lapangan olahraga – meskipun demikian pengunjung dan penonton bisa.

Ketika perhatian dunia beralih ke Prancis, yang akan menjadi tuan rumah Olimpiade dua bulan lagi, cara unik untuk mendefinisikan peran agama dalam kehidupan publik ini semakin mendapat sorotan.

Sekulerisme Jadi Prinsip Konstitusi

Foto/AP

Konstitusi Perancis menyatakan bahwa “Prancis adalah Republik yang tidak dapat dibagi, awam, demokratis dan sosial.”

Undang-undang tahun 1905 yang mengatur pemisahan gereja dan negara, yang membebaskan satu sama lain dari pengaruh satu sama lain, serupa dengan sebagian besar negara demokratis modern lainnya yang juga memiliki sejarah konflik agama dan rezim absolut yang penuh kekerasan.

Namun versi Prancis, yang berbeda dari pendekatan multikulturalisme di Inggris atau Amerika Serikat, memperbolehkan pembatasan ekspresi keagamaan di ruang publik yang memberikan layanan kepada warga negara. Tempat-tempat seperti itu harus benar-benar netral, dengan menekankan “yang mempersatukan lebih dari yang memisahkan,” menurut sebuah panduan yang ditulis oleh dewan sekularisme Kementerian Pendidikan.

Tidak Ada Diskusi Agama di Kelas

Foto/AP

Melansir AP, ruang pertama yang dilegalkan adalah sekolah, kata Ismaïl Ferhat, profesor di Universitas Paris Nanterre. Undang-undang dari tahun 1880-an yang menjadikan pendidikan gratis dan wajib juga mengharuskan sekolah umum untuk tidak memasukkan sudut pandang agama dalam kurikulumnya, dan melarang pendeta mengajar serta simbol-simbol keagamaan di ruang kelas.

Konteks bagi para pendukungnya adalah, dan akan terus berlanjut, bahwa sekolah harus bebas dari segala ekspresi, politik atau agama atau lainnya, yang “mengganggu perdamaian.”

Bentrokan politik besar pertama terjadi pada tahun 1989, ketika tiga siswa menolak melepas jilbab mereka di ruang kelas dekat Paris dan diusir. Pengadilan administratif tertinggi di negara tersebut menyatakan bahwa sekolah dapat membatasi simbol-simbol agama yang bersifat mencolok atau dipakai “dalam semangat protes.”

Setelah meningkatnya insiden, undang-undang tahun 2004 melarang penggunaan apa pun yang “jelas-jelas menunjukkan kepemilikan agama” di sekolah umum, namun tidak di universitas. Tahun lalu, Menteri Pendidikan, yang sekarang menjabat sebagai Perdana Menteri, mengatakan larangan tersebut mencakup abaya dan qamis, pakaian yang secara tradisional dikenakan di negara-negara mayoritas Muslim – sebuah tindakan yang dikritik oleh Komisi Kebebasan Beragama Internasional di pemerintah AS.

Anti-Radikalisasi atau Diskriminasi?

Pendukung pendekatan ini mengatakan bahwa sekularisme, terutama di sekolah dan juga di klub olahraga, sangat penting agar generasi muda terbebas dari tekanan dakwah dan radikalisasi.

Hal terakhir ini sangat bergema di Prancis, yang masih terpukul oleh serangan tahun 2015 ketika teroris Islam menewaskan hampir 150 orang. Langkah-langkah khusus anti-terorisme akan diberlakukan untuk Olimpiade, dan petugas bersenjata lengkap secara rutin berpatroli di kota-kota besar, sementara tanda-tanda peringatan masyarakat akan ancaman tersebut dipasang dari taman hiburan hingga teater.

Namun para kritikus juga melihat bahwa pemerintahan tersebut merupakan respons terhadap munculnya partai-partai politik anti-imigran, yang mengobarkan persepsi Islam sebagai ancaman bagi negara.

Hal ini hanya membuat jengkel masyarakat yang sudah terpinggirkan. Di sana, ketakutan dan penolakan semakin meningkat, dan perasaan terasing dari Prancis sejalan dengan keterikatan terhadap identitas agama, kata Françoise Lorcerie, seorang profesor di Universitas Aix-Marseille.

Medan Pertempuran Eksistensi Sekularisme

Foto/AP

Perjuangan melawan sekularisme juga meluas ke bidang olahraga, mulai dari pendidikan jasmani di sekolah hingga atlet elit.

Kementerian Pendidikan, dengan alasan meningkatnya ancaman radikalisasi di bidang olahraga, baru-baru ini menerbitkan sebuah buku yang mengingatkan sekolah bahwa siswa tidak boleh “menolak mata pelajaran yang menurut mereka bertentangan dengan keyakinan mereka.” Laporan tersebut menyarankan apa yang harus dilakukan jika mereka menunjukkan surat keterangan medis yang “tidak dapat dibenarkan” untuk menghindari pelajaran renang atau kelas olahraga.

Tahun lalu, pengadilan administratif tertinggi Perancis memutuskan bahwa federasi sepak bola dapat melarang jilbab di kompetisi, hal ini merupakan pukulan telak bagi kelompok pemain sepak bola yang disebut “Les Hijabeuses” yang telah melakukan tindakan hukum terhadap larangan tersebut.

Berdampak pada Olimpaide

Foto/AP

Larangan Prancis terhadap simbol-simbol agama bagi para atletnya di Olimpiade tidak hanya sejalan dengan prinsip sekularisme dan netralitas negara tersebut, tetapi juga dengan piagam Olimpiade, kata Médéric Chapitaux, pakar olahraga dan agama yang juga anggota dewan pemerintah Prancis.

Aturan 50.2 piagam tersebut melarang “demonstrasi atau propaganda politik, agama atau ras” di lokasi Olimpiade – dan Prancis hanya menaatinya secara ketat dengan tidak membuat pengecualian, seperti untuk jilbab, tambahnya. Atlet dari negara lain akan mematuhi peraturan mereka sendiri.

Aturan piagam ini dibuat pada tahun 1975 setelah protes yang sangat nyata dari para atlet kulit hitam Amerika di podium Olimpiade, karena penyelenggara khawatir ketegangan rasial dan Perang Dingin akan meluas ke Olimpiade, kata Debbie Sharnak, seorang profesor Universitas Rowan yang mempelajari titik temu antara olahraga dan politik. .

Namun perdebatan mengenai peraturan tersebut telah lama memanas dan muncul di kancah global pada Olimpiade terakhir, di tengah kekhawatiran baru terhadap keadilan sosial dan kebebasan berekspresi.

“Olahraga tidak pernah menjadi sebuah entitas yang terpisah, dan jika kita mulai membatasi ekspresi atlet, kita akan menghilangkan platform yang sangat penting ini,” kata Sharnak.