AS Menentang Pengakuan Sepihak 3 Negara Eropa atas Negara Palestina

WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengatakan pihaknya menentang pengakuan sepihak tiga negara Eropa atas Negara Palestina yang merdeka.

Menurut Gedung Putih, pengakuan atas Negara Palestina seharusnya dicapai melalui negosiasi diplomatik.

Tiga negara Eropa; Norwegia, Irlandia, dan Spanyol mengumumkan pada hari Rabu bahwa mereka akan secara resmi mengakui Negara Palestina mulai 28 Mei 2024 untuk mendukung apa yang disebut “solusi dua negara” yang dimaksudkan untuk membawa perdamaian di Timur Tengah.

Seorang juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih mengatakan kepada CNN dan Reuters, Kamis (23/5/2024) bahwa Presiden AS Joe Biden adalah pendukung kuat solusi dua negara dan telah mendukungnya sepanjang kariernya.



“Dia (Biden) yakin Negara Palestina harus diwujudkan melalui negosiasi langsung antarpihak, bukan melalui pengakuan sepihak,” katanya.

Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan memperkuat pernyataan penentangan AS atas langkah tiga negara Eropa tersebut.

Dia mengatakan setiap negara dapat membuat keputusannya sendiri mengenai pengakuan Negara Palestina, tetapi Presiden Biden berpendapat negosiasi langsung oleh para pihak adalah pendekatan terbaik.

“Presiden Biden percaya bahwa solusi dua negara yang menjamin keamanan Israel dan juga masa depan martabat serta keamanan bagi rakyat Palestina adalah cara terbaik untuk mewujudkan keamanan dan stabilitas jangka panjang bagi semua orang di kawasan,” kata Sullivan.

“Presiden Biden sama tegasnya dengan catatan bahwa solusi dua negara harus diwujudkan melalui negosiasi langsung melalui para pihak, bukan melalui pengakuan sepihak,” imbuh Sullivan.

Selama akhir pekan, Biden mengatakan dia mendukung solusi dua negara dalam pidatonya di pembukaan Morehouse College, dan menyebutnya sebagai “satu-satunya solusi di mana dua orang hidup dalam damai, keamanan, dan bermartabat.”

Pada hari Selasa, seorang pejabat AS mengatakan kepada wartawan bahwa Washington sedang mengadakan pembicaraan mengenai fase dua negara pasca-konflik dengan negara-negara Arab lainnya dan Israel.

Solusi dua negara, sebuah rencana untuk membentuk Negara Palestina di wilayah yang diduduki Israel sejak tahun 1967, didukung oleh PBB dan banyak negara. Jika diterapkan, kemungkinan besar hal ini akan memerlukan pengusiran pemukim Israel dari wilayah pendudukan.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka berjanji untuk mencegah pembentukan Negara Palestina.

Norwegia, Irlandia, dan Spanyol adalah negara-negara Barat terbaru yang mengakui Negara Palestina.

Bulgaria, Siprus, Republik Ceko, Hongaria, Malta, Polandia, Rumania, dan Slovakia melakukan hal yang sama pada tahun 1988, dan Swedia bergabung dengan mereka pada tahun 2014.

Rusia dan China mendukung negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Dorongan terhadap kedaulatan Palestina semakin meningkat sejak konflik antara Israel dan Hamas meningkat hampir delapan bulan lalu.

Israel melancarkan kampanye militer besar-besaran di Gaza setelah serangan mematikan Hamas ke wilayah Israel pada Oktober lalu.

Pada hari itu, menurut klaim rezim Zionis, Hamas membunuh sekitar 1.200 orang dan menyandera lebih dari 200 orang—setengah dari mereka kemudian dibebaskan melalui pertukaran tahanan.

Operasi militer Israel sejak itu telah merenggut nyawa lebih dari 35.000 warga Palestina, dan hampir 80.000 lainnya menderita luka-luka, menurut otoritas kesehatan di wilayah tersebut.