Seorang Istri di Malaysia Bercerai setelah Suami Masuk Islam 24 Tahun Lalu

KUALA LUMPUR - Pengadilan Tinggi Malaysia mengabulkan cerai seorang perempuan dari suaminya setelah mereka terikat pernikahan selama 50 tahun. Pernikahan mereka buyar setelah suaminya masuk Islam sekitar 24 tahun lau dan menikah dengan perempuan Muslim Indonesia.

Mengutip Free Malaysia Today, Rabu (15/5/2024), pasangan suami istri tersebut, yang hanya bisa disebutkan dengan inisial HAL dan HAS, keduanya kini berusia 74 tahun, menikah pada bulan Januari 1974.

Pada Juli 2000, sang suami masuk Islam. Sang suami kemudian menikahi perempuan Indonesia, yang diidentifikasi hanya dengan inisial TEB, satu bulan kemudian.

Pada Mei 2021, sang suami mengajukan gugatan cerai dengan alasan dirinya masuk Islam. Sang istri membalas dengan petisi silangnya sendiri tiga bulan kemudian dengan tuduhan sang suami melakukan perzinaan.



Dalam putusan tertulis yang dikeluarkan pada Senin, Hakim Evrol Mariette Peters mengatakan kelahiran anak TEB adalah bukti perzinaan sang suami.

“Tanggal lahir anak perempuan tersebut mengarah pada kesimpulan yang tidak dapat disangkal bahwa pemohon [penggugat) dan TEB telah melakukan hubungan seksual sebelum pernikahan mereka,” kata hakim.

Meski begitu, Peters menolak klaim sang istri bahwa dia berhak bercerai atas dasar perzinaan sang suami. Hakim berpendapat bahwa sang istri, meski sadar akan perselingkuhan suaminya, tetap menoleransi hal tersebut.

“(Istri) mengaku mengetahui adanya perzinaan tersebut, meski dia bersikukuh baru mengetahui pernikahan berikutnya antara (suami) dan TEB, bersamaan dengan kelahiran putri mereka, beberapa tahun kemudian,” lanjut hakim.

“Bagaimanapun, meski mengetahui hal tersebut, dia memilih untuk tidak melanjutkan perceraian…dan bahkan terus menerima nafkah dari (suaminya), meski secara sporadis, setidaknya hingga tahun 2012,” kata hakim.

Menurut hakim, pilihan yang disengaja dari sang istri untuk mempertahankan ikatan perkawinan, meskipun ada perkembangan yang signifikan, melemahkan kredibilitas klaimnya bahwa perzinaan tidak dapat ditoleransi dan menyebabkan kehancuran pernikahan yang tidak dapat diperbaiki lagi.

Hakim mengatakan bahwa sebelum tanggal 15 Desember 2018, ketika salah satu pasangan masuk Islam, pasangan yang belum berpindah agama dapat mengajukan permohonan cerai berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Reformasi Hukum (Perkawinan dan Perceraian) tahun 1976.

Atas dasar itu, Peters mengatakan sang istri bisa saja mengajukan permohonan pembubaran pernikahannya ketika sang suami masuk Islam pada tahun 2000, atau segera setelahnya, baik atas dasar pindah agama atau perzinaan, namun gagal melakukannya.

Hakim juga mencatat bahwa sang suami pada tahun 2012 telah pergi ke pengadilan syariah untuk membubarkan pernikahannya, namun sang istri menolak untuk berpartisipasi dalam proses tersebut.

Peters mengatakan bahwa setelah amandemen undang-undang yang mulai berlaku pada 15 Desember 2018, pasangan yang pindah agama juga dapat mengajukan permohonan cerai. Meski begitu, kata Peters, sang suami juga menunda pengajuan cerai ke Pengadilan Tinggi.

“Penundaan ini menunjukkan kurangnya urgensi pihak (suami) dalam menyelesaikan perceraiannya dengan (istri) di pengadilan perdata,”katanya.

Meski ada penundaan di kedua belah pihak, Peters mengatakan perpindahan agama sang suami membuat pasangan tersebut berhak bercerai, dan memerintahkan agar keputusan nisi segera disahkan.

Terkait pembagian harta perkawinan, Peters memerintahkan agar sang suami mengalihkan bagiannya atas rumah perkawinan pasangan tersebut di Setapak, Kuala Lumpur, kepada sang istri karena beberapa alasan.

“Pertama, (suami) telah meninggalkan rumah perkawinan lebih dari dua dekade lalu, hanya menawarkan pembayaran pemeliharaan sporadis hingga tahun 2012, sementara (istri) dan anak-anak menjalani tantangan hidup secara mandiri,” katanya.

Peters juga mengutip “pamer kekayaan yang mencolok dan tidak sensitif” yang dilakukan oleh sang suami dan TEB di media sosial, yang telah menambah tekanan pada sang istri, yang tetap terikat secara hukum dengannya dan bergantung pada anak-anak mereka untuk stabilitas keuangan.

Hakim juga mengatakan itu adalah keputusan yang adil mengingat lamanya pernikahan pasangan tersebut.

Meskipun dia menolak permohonan tunggakan pemeliharaan dari sang istri, Peters memerintahkan agar sang suami mengalihkan kepada sang istri separuh bagiannya di properti lain, yang dikenal sebagai properti Bunga Raya, yang dia miliki bersama dengan putri mereka untuk memenuhi tuntutannya atas nafkah suami-istri.

“Pertama, tidak dapat dimungkiri bahwa kebutuhan finansial (istri) dipenuhi melalui pendapatan sewa properti Bunga Raya. Oleh karena itu, mempertahankan pengaturan ini akan mengurangi kebutuhan pembayaran pemeliharaan bulanan,” kata hakim.

Peters juga menemukan bahwa sang suami secara diam-diam telah menerima pengaturan yang mengizinkan istri untuk tetap menyimpan pendapatan sewa yang diperoleh dari properti tersebut selama bertahun-tahun. Hakim juga mempertimbangkan usia lanjut sang istri dan fakta bahwa proses perceraian, yang diprakarsai oleh sang suami, tidak menyalahkan istrinya.

Sang suami mengajukan banding atas keputusan tersebut ke Pengadilan Banding.