China Klaim Usir Kapal Perang AS dari Pulau Sengketa Laut China Selatan

Populasi Pulau Woody diperkirakan lebih dari 1.000 jiwa, menurut penilaian intelijen Amerika. China telah membangun 20 pos terdepan di wilayah lain yang ditempatinya.

AS, meskipun tidak ikut mengeklaim kedaulatan atas Kepulauan Paracel atau wilayah sengketa lainnya di Laut China Selatan, telah lama menentang keputusan China yang mendeklarasikan “garis dasar lurus” di sekitar kepulauan tersebut, yang pada dasarnya memperluas batas laut teritorialnya ke beberapa zona maritim yang besar.

“Klaim maritim yang melanggar hukum dan meluas di Laut China Selatan menimbulkan ancaman serius terhadap kebebasan laut, termasuk kebebasan navigasi dan penerbangan, perdagangan bebas dan perdagangan tanpa hambatan, serta kebebasan peluang ekonomi bagi negara-negara pesisir Laut China Selatan,” imbuh pernyataan Armada Ketujuh AS, yang berbasis di Jepang.

“Terlepas dari penggugat mana yang memiliki kedaulatan atas pulau-pulau ini, menarik garis pangkal lurus di sekitar Kepulauan Paracel secara keseluruhan adalah melanggar hukum,” lanjut Armada Ketujuh Amerika, seraya menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Hukum Laut PBB tahun 1982.

“Lebih jauh lagi, hukum internasional tidak mengizinkan Negara kontinental, seperti RRC, untuk menetapkan garis pangkal di seluruh gugusan pulau yang tersebar. Dengan garis pangkal ini, RRC berupaya untuk mengeklaim lebih banyak wilayah perairan pedalaman, laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen dibandingkan dengan yang dimilikinya berdasarkan hukum internasional.”

Operasi kapal perang USS Halsey adalah manuver pertama Angkatan Laut AS tahun ini di wilayah tersebut, setelah empat manuver pada tahun 2023, yang dilakukan oleh FONOP USS Hopper di Kepulauan Paracel pada bulan November.

Pernyataan China menyertakan gambar para pelaut China sedang mengamati kapal USS Halsey saat berlayar di Laut China Selatan. Kapal perusak berpeluru kendali kelas Arleigh Burke itu sebelumnya berlayar melalui Selat Taiwan pada hari Rabu, memicu protes dari Beijing.

Pada tanggal 8 Mei, Pentagon merilis laporan tahunan yang merinci semua FONOP yang dilakukan pada tahun fiskal 2023—1 Oktober hingga 30 September.

“Pasukan AS secara operasional menantang 29 klaim maritim berlebihan yang diajukan oleh 17 negara pengeklaim berbeda di seluruh dunia,” katanya.

Dokumen tersebut merinci ketidaksepakatan dengan berbagai persyaratan hukum yang diberlakukan oleh Kamboja, Kolombia, Kroasia, China, Republik Dominika, Iran, Jepang, Latvia, Maladewa, Malta, Oman, Rusia, Taiwan, Thailand, Uni Emirat Arab, Vietnam, dan Yaman .