Ismail Haniyeh: Gaza Harus Dikuasai Palestina setelah Perang Berakhir
loading...
Ismail Haniyeh menginginkan Gaza dipimpin Palestina setelah perang selesai. Foto/Reuters
A
A
A
GAZA - Ismail Haniyeh, pemimpin politik Hamas , menyerukan pembentukan pemerintah persatuan nasional untuk mengelola Gaza setelah berakhirnya perang Israel di daerah kantong Palestina.
“Hamas tidak bersikeras untuk menjadi satu-satunya otoritas dalam pemerintahan Gaza, tetapi kami adalah bagian dari rakyat Palestina dan dapat membentuk pemerintahan persatuan nasional berdasarkan kemitraan dan menyepakati pemerintahan Gaza," kata Haniyeh, dilansir Al Jazeera.
Pemerintahan Gaza, menurut Haniyeh adalah isu-isu nasional. "Kami tidak akan membiarkan situasi Palestina di Gaza, Tepi Barat, atau keduanya, diatur oleh penjajah atau pihak lain,” katanya.
Dia mengatakan Hamas telah melakukan seruan dua tahap untuk regulasi politik dalam negeri Palestina.
“Tahap pertama terdiri dari reorganisasi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang mencakup seluruh kelompok Palestina. Tahap kedua melibatkan pembentukan pemerintahan nasional yang akan melakukan rekonstruksi Gaza dan menyatukan lembaga-lembaga di Tepi Barat dan Gaza di bawah satu atap, dan memastikan terselenggaranya pemilihan presiden, legislatif, dan dewan nasional.”
Turki dan Israel saling bertukar kecaman atas pertemuan antara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh.
Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz sebelumnya mengutuk pertemuan di X, dengan mengatakan: “Aliansi Ikhwanul Muslimin: pemerkosaan, pembunuhan, penodaan mayat dan pembakaran bayi. Erdoğan, kamu memalukan!”.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki menanggapi tweet Katz, dengan mengatakan: “Pemerintah Israellah yang seharusnya merasa malu. Mereka telah membantai hampir 35.000 warga Palestina, kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak.”
Oncu Keceli menambahkan, “Upaya anggota Pemerintah Israel untuk mengubah agenda tidak akan membuahkan hasil. Prioritas Turki adalah mengakhiri pembantaian di Gaza, dan mendirikan negara Palestina untuk menjamin perdamaian abadi di wilayah kami.”
“Hamas tidak bersikeras untuk menjadi satu-satunya otoritas dalam pemerintahan Gaza, tetapi kami adalah bagian dari rakyat Palestina dan dapat membentuk pemerintahan persatuan nasional berdasarkan kemitraan dan menyepakati pemerintahan Gaza," kata Haniyeh, dilansir Al Jazeera.
Pemerintahan Gaza, menurut Haniyeh adalah isu-isu nasional. "Kami tidak akan membiarkan situasi Palestina di Gaza, Tepi Barat, atau keduanya, diatur oleh penjajah atau pihak lain,” katanya.
Dia mengatakan Hamas telah melakukan seruan dua tahap untuk regulasi politik dalam negeri Palestina.
“Tahap pertama terdiri dari reorganisasi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang mencakup seluruh kelompok Palestina. Tahap kedua melibatkan pembentukan pemerintahan nasional yang akan melakukan rekonstruksi Gaza dan menyatukan lembaga-lembaga di Tepi Barat dan Gaza di bawah satu atap, dan memastikan terselenggaranya pemilihan presiden, legislatif, dan dewan nasional.”
Turki dan Israel saling bertukar kecaman atas pertemuan antara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh.
Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz sebelumnya mengutuk pertemuan di X, dengan mengatakan: “Aliansi Ikhwanul Muslimin: pemerkosaan, pembunuhan, penodaan mayat dan pembakaran bayi. Erdoğan, kamu memalukan!”.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki menanggapi tweet Katz, dengan mengatakan: “Pemerintah Israellah yang seharusnya merasa malu. Mereka telah membantai hampir 35.000 warga Palestina, kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak.”
Oncu Keceli menambahkan, “Upaya anggota Pemerintah Israel untuk mengubah agenda tidak akan membuahkan hasil. Prioritas Turki adalah mengakhiri pembantaian di Gaza, dan mendirikan negara Palestina untuk menjamin perdamaian abadi di wilayah kami.”
(ahm)
Explore More