Aktivis Dipenjara 5 Tahun karena Kecam Maroko Pro-Israel

Minggu, 14 April 2024 - 00:01 WIB
loading...
Aktivis Dipenjara 5...
Aktivis Abdul Rahman Zankad divonis penjara 5 tahun karena mengkritik pemerintah Maroko. Foto/press tv
A A A
RABAT - Aktivis Abdul Rahman Zankad ditangkap bulan lalu setelah memposting di Facebook tentang perang genosida Israel di Gaza dan keputusan Rabat pada 2020 untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Zionis.

Maroko telah menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada Abdul Rahman Zankad karena mengkritik keputusan pemerintah menormalisasi hubungan dengan Israel.

Pada Senin (8/4/2024), pengadilan memutuskan Zankad bersalah karena menghina lembaga konstitusi dan menghasut. Dia juga didenda 50.000 dirham Maroko (USD5.000).

Zankad dilaporkan sebagai anggota kelompok Al Adl Wal Ihsane yang dilarang namun ditoleransi di Maroko.

“Dalam pernyataan, organisasi tersebut mengatakan hukumannya hanya memperkuat kepastian bahwa kita berada dalam negara yang penuh dengan otoritarianisme dan tirani,” ungkap laporan Middle East Monitor (MEMO).

“Kami mengutuk keras keputusan yang tidak adil ini. Ini merupakan kelanjutan dari keputusan tidak adil yang menargetkan lawan dari Al Adl Wal Ihsane, jurnalis, dan pemimpin Gerakan Rif,” papar lembaga itu, merujuk pada gerakan protes tahun 2016 yang para pemimpinnya kemudian dijatuhi hukuman dan dipenjarakan.

Tuduhan Tidak Berdasar


“Kelompok tersebut juga mengecam penuntutan terhadap para penentang normalisasi dengan Israel lainnya, menyoroti kasus-kasus individu yang dihukum karena mengkritik monarki dan mengorganisir demonstrasi tanpa izin,” ungkap laporan MEMO.

Kelompok advokasi kebebasan sipil yang mengorganisir pembelaan hukum terhadap para pengunjuk rasa menyebut tuduhan tersebut tidak berdasar dan menyatakan proses hukum tersebut melanggar hak Zankad atas peradilan yang adil.

Puluhan ribu pengunjuk rasa turun ke jalan di negara Afrika Utara itu untuk mengecam serangan Israel di Gaza.

Para pengunjuk rasa juga mengkritik sekutu Israel, termasuk Amerika Serikat, dan menuntut pemerintah “membatalkan normalisasi,” menurut laporan itu.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1437 seconds (0.1#10.140)