China Hadapi Berbagai Tantangan Perihal Klaim Seluruh Laut China Selatan

BEIJING - Ketika China terus meningkatkan aktivitas militer agresifnya di Laut China Selatan, ketegangan di perairan Samudra Pasifik Barat yang disengketakan sepanjang 3,5 juta kilometer persegi itu semakin memburuk dari hari ke hari.

Pada 7 Maret lalu, Amerika Serikat (AS) Jepang, Filipina, dan Australia melakukan latihan Angkatan Laut dan Angkatan Udara bersama di jalur perairan strategis utama dunia, yang menandakan keinginan bersama mereka untuk menghadapi China yang—berdasarkan klaim “sembilan garis putus-putus” mengeklaim seluruh Laut China Selatan.

Pada hari yang sama, China juga melakukan latihan Angkatan Laut dan Angkatan Udara di Laut China Selatan, yang secara jelas mengisyaratkan niatnya atas jalur air yang sangat penting di kawasan Indo-Pasifik itu.

Mengutip dari Mekong News pada Jumat (12/4/2024), ini adalah pertama kalinya AS dan tiga sekutu dekatnya di kawasan Indo-Pasifik berkumpul untuk melakukan latihan gabungan Angkatan Laut dan Angkatan Udara di Laut China Selatan untuk melawan agresi China di perairan tersebut.



Pertemuan ini dilakukan empat hari sebelum KTT trilateral pertama antara AS, Jepang, dan Filipina di Washington DC. Fokus utama pertemuan tersebut adalah memperkuat kerja sama maritim antara ketiga negara di Laut China Selatan untuk melawan Beijing.

Baru-baru ini, China telah meningkatkan aktivitas penindasannya terhadap negara-negara Asia Tenggara termasuk Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam untuk memaksa mereka mengakui klaim atas Laut China Selatan. Selain menjadi salah satu jalur perairan paling strategis dan penting secara ekonomi di dunia, Laut China Selatan memiliki cadangan minyak dan gas dalam jumlah besar yang terkubur di bawah permukaannya.

Menurut Administrasi Informasi Energi AS, Laut China Selatan menyimpan sekitar 11 miliar barel minyak dan 190 triliun kaki kubik cadangan gas. Para analis menganggap hal ini sebagai alasan utama mengapa China, importir minyak terbesar dunia, mengajukan klaim atas seluruh Laut China Selatan dengan mengabaikan klaim negara beberapa tetangganya dan keputusan pengadilan internasional di tahun 2016 yang menyatakan klaim Beijing atas perairan tersebut tidak berdasar.

Klaim China di Laut China Selatan

Namun, AS dan sekutunya khawatir akan konsekuensi mengabaikan pendekatan China terhadap jalur perairan internasional yang penting ini. Mereka khawatir bahwa klaim Beijing yang terang-terangan dan melanggar hukum atas seluruh Laut China Selatan dapat mengancam kebebasan navigasi dan jalur komunikasi laut (SLOCs) yang penting bagi jalur perdagangan maritim dan pergerakan pasukan Angkatan Laut. Setiap tahun, diperkirakan perdagangan internasional senilai USD5 triliun melewati Laut China Selatan.

Selama beberapa tahun terakhir, Angkatan Laut, Coast Guard, dan milisi maritim China telah berulang kali mengganggu Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Vietnam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) masing-masing di Laut China Selatan yang disengketakan. Dipersenjatai dengan kapal-kapal militer yang lebih besar dan lebih berat, Coast Guard China telah melakukan kunjungan yang lebih sering dan invasif ke ZEE ini. Langkah-langkah ini lebih sering mengakibatkan pertemuan dekat dengan Angkatan Laut negara-negara Asia Tenggara.

Pada 2021, kapal Coast Guard Indonesia dan kapal Coast Guard China saling membayangi selama berbulan-bulan di dekat Laut Natuna di Laut China Selatan tempat Indonesia melakukan latihan eksplorasi minyak. Indonesia menyatakan, berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), Laut Natuna Utara yang terletak di ujung selatan Laut China Selatan merupakan bagian dari ZEE-nya.

Pada Desember 2022, Indonesia harus mengerahkan kapal perang ke Laut Natuna Utara untuk memantau kapal Coast Guard China yang aktif di wilayah tersebut. Indonesia, yang bukan pihak dalam sengketa Laut China Selatan, mempunyai kepentingan strategis dan ekonomi karena ZEE-nya tumpang tindih dengan beberapa negara Asia Tenggara serta ”sembilan garis putus-putus” China.

Filipina, yang membenarkan latihan gabungan udara dan laut besar-besaran dengan Amerika Serikat, Jepang, dan Australia di Laut China Selatan pada 7 April, terus-menerus menghadapi gangguan dari Coast Guard dan milisi maritim China di ZEE-nya. Hanya dua hari menjelang latihan militer gabungan dengan sekutunya, Manila melaporkan kapal penangkap ikannya diganggu oleh kapal Coast Guard China yang menggunakan meriam air untuk menghalangi pergerakan mereka di laut.

Sebelumnya, pada bulan Maret, Coast Guard Filipina menuduh Coast Guard China melakukan “tindakan sembrono dan ilegal” di Laut China Selatan setelah Coast Guard tersebut menabrak kapal China, yang mengakibatkan kerusakan struktural kecil pada kapal tersebut. Masih di bulan yang sama, Manila melakukan protes keras setelah dua kapal Coast Guard China menyemprotkan meriam air ke kapal pasokan yang dioperasikan Angkatan Laut Filipina di dekat Second Thomas Shoal yang disengketakan di Laut China Selatan. Insiden tersebut mengakibatkan awak Angkatan Laut Filipina terluka dan kapal mereka rusak parah di Laut China Selatan.

Ketegangan Filipina-China

Permusuhan antara Manila dan Beijing terkait Laut China Selatan meningkat sejak tahun lalu. Hingga Oktober 2023, menurut Kementerian Luar Negeri Filipina, Manila telah mengajukan protes diplomatik sebanyak 55 kali terhadap Beijing terkait pelecehan terus-menerus yang dilakukan Angkatan Laut dan Coast Guard China terhadap Coast Guard Filipina di Laut China Selatan.

Vietnam juga sering menjadi sasaran intimidasi China di Laut China Selatan yang disengketakan dan diakui sebagai Laut Timur oleh Hanoi. Pada April 2020, Hanoi mengajukan protes kepada Beijing setelah kapal Coast Guard China bertabrakan dan menenggelamkan kapal nelayan Vietnam di Kepulauan Paracel di Laut China Selatan. Vietnam harus membatalkan proyek minyak besar di Laut China Selatan untuk kedua kalinya pada 2018 menyusul tekanan dari China. Pada tahun 1974, China menginvasi Pulau Paracel di Laut China Selatan, yang diklaim Vietnam sebagai miliknya sejak abad ke-17.

Tahun lalu, Malaysia menolak “peta standar” edisi terbaru China yang mengeklaim hampir seluruh Laut China Selatan, termasuk wilayah yang terletak di lepas pantai pulau Borneo. "Malaysia tidak mengakui klaim China di Laut China Selatan sebagaimana dituangkan dalam peta standar China edisi 2023 yang meluas hingga wilayah maritim Malaysia," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Malaysia pada 31 Agustus 2023.

Perkembangan ini menunjukkan hubungan buruk yang dialami China dengan Kuala Lumpur dan negara tetangga Asia Tenggara lainnya. Selain itu, sikap tegas Filipina terhadap Laut China Selatan dan tindakan intimidasi yang tidak terkendali terhadap negara tetangga seperti Filipina telah berdampak pada kredibilitas Filipina sebagai kekuatan internasional yang bertanggung jawab.

Perdamaian dan stabilitas di perairan marginal Samudra Pasifik Barat berada dalam ancaman karena pendekatan militeristik China di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, latihan militer gabungan AS dan sekutunya di Asia yang baru saja selesai di Laut China Selatan dipandang sebagai langkah penting untuk membuat Beijing memperhatikan upaya yang dilakukan untuk melawan rancangan agresif mereka di wilayah tersebut.

Para analis mengatakan kawasan ini akan menghadapi tindakan balasan yang lebih kuat terhadap China di Laut China Selatan dalam beberapa hari ke depan, karena AS dan sekutu-sekutunya tampaknya siap menjadikan wilayah perairan di Samudra Pasifik Barat itu sebagai zona perdamaian dan stabilitas.