Warga Yahudi Ultra-Ortodoks Protes Pemberlakuan Wajib Militer
loading...
Warga Yahudi ultra-ortodoks menolak pemberlakuan wajib militer. Foto/Reuters
A
A
A
GAZA - Serangkaian demonstrasi yang melibatkan kaum Yahudi ultra-Ortodoks, beberapa di antaranya berakhir dengan kekerasan terhadap polisi. Yang membuat mereka marah adalah tindakan pemerintah yang mungkin akan membuat mereka dicabut haknya untuk wajib militer.
Situasi ini dimulai sejak awal berdirinya negara Israel pada akhir tahun 1940-an, ketika pemerintah pada saat itu mengatakan kepada komunitas ultra-Ortodoks bahwa mereka tidak perlu melakukan dinas militer.
Melansir Al Jazeera, hanya ada 400 laki-laki yang mendaftar karena komunitasnya sangat kecil, namun sejak itu, komunitas ini telah berkembang pesat dan kini mencakup sekitar 13 persen dari seluruh populasi Israel, namun komunitas ini masih mendapatkan pengecualian.
Ketika banyak orang Israel merasa bahwa mereka sedang melakukan perang eksistensial melawan Hamas, mereka menganggap hal ini sangat tidak adil; bahwa komunitas ini tidak harus menanggung beban berperang di tentara.
Mereka juga mengatakan bahwa kaum ultra-Ortodoks sebagian besar didukung oleh negara sehingga mereka dapat melakukan keilmuan agama.
Jadi Mahkamah Agung pada dasarnya telah mengatakan kepada pemerintahan Benjamin Netanyahu bahwa mereka harus memperbaiki situasi ini, karena ini adalah situasi yang diskriminatif dan mereka perlu membuat undang-undang untuk menyelesaikannya.
Namun hal ini merupakan masalah besar baginya karena dua partai dalam koalisi pemerintahannya merupakan partai ultra-Ortodoks, dan jika ia terlalu memusuhi mereka maka mereka mungkin akan menarik diri dari pemerintahan dan hal ini dapat menyebabkan keruntuhan pemerintahan.
Situasi ini dimulai sejak awal berdirinya negara Israel pada akhir tahun 1940-an, ketika pemerintah pada saat itu mengatakan kepada komunitas ultra-Ortodoks bahwa mereka tidak perlu melakukan dinas militer.
Melansir Al Jazeera, hanya ada 400 laki-laki yang mendaftar karena komunitasnya sangat kecil, namun sejak itu, komunitas ini telah berkembang pesat dan kini mencakup sekitar 13 persen dari seluruh populasi Israel, namun komunitas ini masih mendapatkan pengecualian.
Ketika banyak orang Israel merasa bahwa mereka sedang melakukan perang eksistensial melawan Hamas, mereka menganggap hal ini sangat tidak adil; bahwa komunitas ini tidak harus menanggung beban berperang di tentara.
Mereka juga mengatakan bahwa kaum ultra-Ortodoks sebagian besar didukung oleh negara sehingga mereka dapat melakukan keilmuan agama.
Jadi Mahkamah Agung pada dasarnya telah mengatakan kepada pemerintahan Benjamin Netanyahu bahwa mereka harus memperbaiki situasi ini, karena ini adalah situasi yang diskriminatif dan mereka perlu membuat undang-undang untuk menyelesaikannya.
Namun hal ini merupakan masalah besar baginya karena dua partai dalam koalisi pemerintahannya merupakan partai ultra-Ortodoks, dan jika ia terlalu memusuhi mereka maka mereka mungkin akan menarik diri dari pemerintahan dan hal ini dapat menyebabkan keruntuhan pemerintahan.
(ahm)
Lihat Juga :
