AS Siap Tempatkan Rudal Jarak Menengah di Indo-Pasifik untuk Lawan China

TOKYO - Amerika Serikat (AS) bermaksud mengerahkan rudal jarak menengah di kawasan Indo-Pasifik dalam waktu dekat, menurut Komandan Angkatan Darat Indo-Pasifik Jenderal Charles Flynn.

“Menemukan cara untuk melawan modernisasi rudal China adalah peran penting bagi pasukan darat AS,” ungkap dia dalam wawancara dengan surat kabar Jepang Yomiuri Shimbun.

Flynn menambahkan, dia menganggap orbit yang dituju China berbahaya. Pada tahun 2023, Flynn telah mengumumkan rencana AS mengerahkan rudal jarak menengah di kawasan Asia-Pasifik yang berpotensi menghalangi China mencaplok Taiwan.

Sementara itu, upaya pemerintah Taiwan mencapai kemerdekaan dengan bantuan Amerika Serikat dan senjata baru akan menciptakan bahaya militer di Selat Taiwan, menurut Zhu Fenglian, juru bicara Kantor Urusan Taiwan di Dewan Negara China.

Departemen Luar Negeri AS telah menyetujui kemungkinan penjualan peralatan pertahanan komunikasi, yang diminta Taiwan dan bernilai USD75 juta.

“Upaya pemerintah Partai Progresif Demokratik Taiwan untuk mencapai kemerdekaan dengan mengandalkan AS dan senjata, hanya akan menimbulkan bahaya militer di wilayah Selat Taiwan dan menempatkan rekan senegaranya di Taiwan dalam posisi berbahaya,” ujar Zhu.

China menyerukan AS untuk berkomitmen pada prinsip satu China, ketentuan tiga komunike bersama China-AS, serta berhenti menjual senjata ke Taiwan, menurut juru bicara itu.

“Kami menentang keras penjualan senjata AS ke wilayah Taiwan, posisi ini konsisten dan jelas,” tegas Zhu.



Sebelumnya pada Februari, Pentagon mengatakan telah menandatangani kontrak senilai lebih dari USD68 juta dengan perusahaan industri pertahanan Raytheon untuk produksi dan pengiriman 50 rudal udara-ke-darat ke Taiwan. Pekerjaan berdasarkan kontrak diharapkan selesai pada Maret 2028.

Ketegangan antara Amerika Serikat dan China melonjak pada Agustus 2022 setelah Ketua DPR AS saat itu Nancy Pelosi melakukan perjalanan ke Taiwan meskipun ada peringatan dari Beijing terhadap kunjungan tersebut.

Beijing mengutuk kunjungan Pelosi, yang dianggap sebagai tanda dukungan terhadap separatisme, dan meluncurkan latihan militer skala besar di sekitar pulau tersebut.

Taiwan telah diperintah secara independen dari daratan China sejak tahun 1949. Beijing memandang pulau itu sebagai provinsinya, sementara Taiwan, wilayah dengan pemerintahan terpilihnya sendiri, menyatakan Taiwan adalah negara otonom tetapi tidak mendeklarasikan kemerdekaannya.

Beijing menentang kontak resmi negara asing dengan Taipei dan menganggap kedaulatan China atas pulau itu tidak dapat disangkal.