AS Menentang Rencana Zona Larangan Terbang di Perbatasan Korea

SEOUL - Amerika Serikat (AS) menentang rencana Korea Selatan (Korsel) dan Korea Utara (Korut) untuk memberlakukan zona larangan terbang di perbatasan mereka yang dijaga ketat. Ini adalah sinyal terbaru dari keretakan antara Seoul dengan Washington, sekutu utamanya.

Menurut dua sumber yang mengetahui masalah tersebut zona larangan terbang adalah titik kunci untuk AS karena akan secara efektif mencegah latihan dukungan udara jarak dekat. Sumber itu menambahkan bahwa Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, mengangkat masalah itu selama berbicara lewat telepon dengan Menteri Luar Negeri Korsel Kang Kyung-wha.

Kedua sumber tersebut berbicara kepada Reuters, Kamis (18/10/2018), dengan syarat anonim karena sensitifitas masalah.

Zona itu, yang efektif per 1 November, akan memperpanjang 40 kilometer utara dan selatan dari Garis Demarkasi Militer di Timur dan 20 kilometer di Barat untuk pesawat fixed-wing.

Kesepakatan itu juga melarang latihan langsung yang melibatkan pesawat fixed-wing dan senjata yang dipandu dari udara ke darat di area larangan terbang.

Korsel dan AS telah mengadakan latihan seperti itu secara teratur sampai menghentikan latihan bersama pada bulan Juni.

Ada pembatasan yang berbeda pada helikopter, pesawat tak berawak dan balon, dengan pengecualian untuk operasi komersial dan non-militer seperti medis, bencana dan penggunaan pertanian.

"Dalam dukungan udara jarak dekat, pesawat menyediakan senjata bagi pasukan yang mungkin beroperasi di dekat pasukan musuh. Sebagian besar jet tempur yang dioperasikan pasukan AS di Korsel, seperti F-16, dapat memainkan peran itu," salah satu sumber mengatakan.

Seorang pejabat di kementerian luar negeri Seoul mengatakan Pompeo belum mendapat pengarahan penuh ketika ia mengeluh tentang kesepakatan antar-Korea, dan menelepon kembali hari itu untuk mengucapkan semoga beruntung kepada Kang dengan KTT itu.

Juru bicara Pentagon, Letnan Kolonel Christopher Logan menolak berkomentar mengenai perjanjian itu tetapi mengatakan Departemen Pertahanan mendukung upaya untuk mengurangi ketegangan militer.

"Departemen tetap mendukung penuh para diplomat kami saat mereka bekerja untuk mencapai denuklirisasi diverifikasi dari DPRK sebagaimana disetujui oleh Ketua Kim (Jong Un)," kata Logan, mengacu pada nama resmi Korut, Republik Demokratik Rakyat Korea.