Dewan Keamanan PBB Gagal Loloskan Resolusi AS untuk Gencatan Senjata Segera di Gaza
loading...
Warga Palestina bermigrasi ke selatan setelah pasukan Israel menggerebek Rumah Sakit Shifa dan memaksa penghuni rumah sakit dan sekitarnya mengungsi, melewati sungai bernama Lembah Gaza di Deir Al Balah, Gaza, pada 18 Maret 2024. Foto/Ashraf Amra/Anadolu
A
A
A
NEW YORK - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Jumat (22/3/2024) gagal mengeluarkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza sebagai bagian dari kesepakatan penyanderaan.
Kegagalan itu setelah Rusia dan China memveto resolusi yang diusulkan Amerika Serikat (AS), menurut laporan Reuters.
Resolusi tersebut, yang juga tidak disetujui Guyana, menyerukan gencatan senjata segera dan berkelanjutan yang berlangsung sekitar enam pekan untuk melindungi warga sipil dan memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan.
Hal ini menandai penguatan sikap Washington terhadap Israel. Sebelumnya dalam agresi Israel yang telah berlangsung selama lima bulan, AS menolak kata-kata gencatan senjata dan memveto tindakan-tindakan yang mencakup seruan untuk segera melakukan gencatan senjata.
“Mayoritas anggota dewan memberikan suara mendukung resolusi ini, namun sayangnya Rusia dan China memutuskan untuk menggunakan hak vetonya,” ujar Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield kepada Dewan Keamanan PBB.
Sebelum pemungutan suara, dia mengatakan akan menjadi “kesalahan bersejarah” jika dewan tidak mengadopsi resolusi tersebut.
Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia juga berbicara sebelum pemungutan suara, meminta para anggotanya tidak memberikan suara yang mendukung resolusi tersebut.
Dia mengatakan resolusi tersebut “sangat dipolitisasi” dan memberikan lampu hijau bagi Israel untuk melancarkan operasi militer di Rafah, kota di ujung selatan Jalur Gaza di mana lebih dari separuh dari 2,3 juta penduduknya berlindung di tenda-tenda darurat.
Para pengungsi berkumpul di Rafah setelah dievakuasi secara paksa dari rumah mereka di sisi utara Jalur Gaza.
Kegagalan itu setelah Rusia dan China memveto resolusi yang diusulkan Amerika Serikat (AS), menurut laporan Reuters.
Resolusi tersebut, yang juga tidak disetujui Guyana, menyerukan gencatan senjata segera dan berkelanjutan yang berlangsung sekitar enam pekan untuk melindungi warga sipil dan memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan.
Hal ini menandai penguatan sikap Washington terhadap Israel. Sebelumnya dalam agresi Israel yang telah berlangsung selama lima bulan, AS menolak kata-kata gencatan senjata dan memveto tindakan-tindakan yang mencakup seruan untuk segera melakukan gencatan senjata.
“Mayoritas anggota dewan memberikan suara mendukung resolusi ini, namun sayangnya Rusia dan China memutuskan untuk menggunakan hak vetonya,” ujar Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield kepada Dewan Keamanan PBB.
Sebelum pemungutan suara, dia mengatakan akan menjadi “kesalahan bersejarah” jika dewan tidak mengadopsi resolusi tersebut.
Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia juga berbicara sebelum pemungutan suara, meminta para anggotanya tidak memberikan suara yang mendukung resolusi tersebut.
Dia mengatakan resolusi tersebut “sangat dipolitisasi” dan memberikan lampu hijau bagi Israel untuk melancarkan operasi militer di Rafah, kota di ujung selatan Jalur Gaza di mana lebih dari separuh dari 2,3 juta penduduknya berlindung di tenda-tenda darurat.
Para pengungsi berkumpul di Rafah setelah dievakuasi secara paksa dari rumah mereka di sisi utara Jalur Gaza.
Explore More