Deretan Negara yang Mengeksekusi Mati Bandar Narkoba, Paling Kontroversial Dilakukan Singapura

SINGAPURA - Setidaknya 467 orang dieksekusi karena pelanggaran narkoba pada tahun 2023, sebuah rekor baru, menurut Harm Reduction International (HRI), sebuah lembaga nirlaba yang telah melacak penggunaan hukuman mati untuk narkoba sejak tahun 2007.

“Meskipun tidak memperhitungkan puluhan, bahkan ratusan, eksekusi yang diyakini terjadi di Tiongkok, Vietnam, dan Korea Utara, 467 eksekusi yang terjadi pada tahun 2023 mewakili peningkatan 44% dari tahun 2022,” demikian HRI dalam laporannya, dilansir Al Jazeera.

Eksekusi narkoba merupakan 42 persen dari seluruh hukuman mati yang dilakukan di seluruh dunia pada tahun lalu.

HRI mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi eksekusi terkait narkoba di negara-negara termasuk Iran, Kuwait dan Singapura. China memperlakukan data hukuman mati sebagai rahasia negara dan kerahasiaan melingkupi hukuman di negara-negara termasuk Vietnam dan Korea Utara.

“Kesenjangan informasi mengenai hukuman mati masih ada, yang berarti banyak (jika tidak sebagian besar) hukuman mati yang dijatuhkan pada tahun 2023 masih belum diketahui,” demikian keterangan HRI.

“Yang paling penting, tidak ada angka akurat yang dapat diberikan untuk China, Iran, Korea Utara, Arab Saudi, dan Thailand. Negara-negara ini diyakini sering menjatuhkan hukuman mati dalam jumlah besar karena pelanggaran narkoba.”

Hukum internasional melarang penggunaan hukuman mati untuk kejahatan yang tidak disengaja dan bersifat “paling serius”. PBB telah menekankan bahwa pelanggaran narkoba tidak memenuhi ambang batas tersebut.

Singapura menuai kritik internasional setelah melanjutkan penerapan hukuman mati pada Maret 2022, setelah jeda dua tahun selama pandemi.

Sekitar 11 eksekusi, dilakukan dengan cara digantung, terjadi pada tahun itu, dan setidaknya 16 orang telah digantung pada November 2023, menurut Human Rights Watch.

Di antara mereka yang dieksekusi adalah Saridewi Djamani, seorang wanita Singapura yang dihukum karena perdagangan narkoba pada tahun 2018. Dia adalah wanita pertama yang dieksekusi di negara kota tersebut selama hampir 20 tahun.

“Singapura membatalkan jeda eksekusi akibat COVID-19, membuat mesin terpidana mati bekerja terlalu keras,” kata Phil Robertson, wakil direktur Asia di Human Rights Watch dalam laporan tahunan organisasi tersebut. “Peningkatan penerapan hukuman mati oleh pemerintah hanya menunjukkan ketidakpedulian mereka terhadap perlindungan hak asasi manusia dan kekejaman yang melekat pada hukuman mati.”



Beberapa negara telah melakukan reformasi sistem hukuman mati dalam beberapa tahun terakhir, seperti Malaysia yang mengakhiri hukuman mati wajib, termasuk untuk narkoba, dan Pakistan menghapus hukuman mati dari daftar hukuman yang dapat dijatuhkan untuk pelanggaran tertentu dalam Undang-Undang Pengendalian Narkotika.

Namun, di negara lain, terdakwa tetap dijatuhi hukuman mati karena pelanggaran narkoba.

HRI mengatakan hukuman yang dikonfirmasi seperti itu tahun lalu meningkat lebih dari 20 persen dibandingkan tahun 2022. Sekitar setengah dari hukuman tersebut disahkan oleh pengadilan di Vietnam dan seperempatnya di Indonesia.

Pada akhir tahun 2023, sekitar 34 negara masih mempertahankan hukuman mati untuk kejahatan narkoba.

Di Singapura, terdapat lebih dari 50 orang yang dijatuhi hukuman mati, dan semuanya kecuali dua orang divonis bersalah karena pelanggaran narkoba, menurut Transformative Justice Collective, sebuah LSM berbasis di Singapura yang berkampanye menentang hukuman mati.

Pada tanggal 28 Februari, Singapura menggantung warga negara Bangladesh, Ahmed Salim. Dia adalah orang pertama yang dihukum gantung karena pembunuhan di negara kota tersebut sejak 2019.

“Hukuman mati hanya digunakan untuk kejahatan paling serius di Singapura yang menyebabkan kerugian besar bagi korbannya, atau masyarakat,” kata Kepolisian Singapura dalam sebuah pernyataan.