AS Siap Sanksi China Terkait Muslim Uighur
AS Siap Sanksi China Terkait Muslim Uighur
A
A
A
WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) sedang memantau lebih dekat tindakan keras pemerintah China terhadap minoritas Muslim di wilayah Xinjiang. Hal itu dikatakan seorang pejabat ekonomi AS saat Washington mempertimbangkan sanksi terhadap pejabat senior China dan perusahaan terkait pelanggaran hak asasi manusia.
"Kami sedang melihat situasinya, dan Global Magnitsky adalah alat yang kami gunakan untuk mengekang pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia," ujar Asisten Menteri Luar Negeri AS, Manisha Singh, pada sidang kongres seperti dikutip dari Reuters, Jumat (14/9/2018).
Singh menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan sanksi terhadap China atas perlakuannya terhadap etnis Uighur dan kelompok Muslim lainnya.
Global Magnitsky Act memungkinkan pemerintah AS untuk memberlakukan larangan visa dan sanksi yang ditargetkan pada individu di mana pun di dunia yang bertanggung jawab melakukan pelanggaran hak asasi manusia atau tindakan korupsi yang signifikan.
Panel hak asasi manusia PBB bulan lalu mengatakan telah menerima laporan yang dapat dipercaya bahwa hingga satu juta etnis Uighur mungkin ditahan di penahanan di luar hukum di Xinjiang, dan menyerukan agar mereka dibebaskan.
Departemen Luar Negeri pekan ini mengakui penerimaan surat dari kelompok bipartisan anggota parlemen AS yang meminta Menteri Luar Negeri Mike Pompeo untuk menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pejabat China yang dituduh mengawasi kebijakan di Xinjiang.
Para pejabat termasuk Chen Quanguo, ketua Partai Komunis di Xinjiang dan juga anggota politbiro partai.
Keputusan sanksi apa pun akan menjadi langkah langka dengan dasar hak asasi manusia oleh pemerintah Trump terhadap China di tengah perang dagang keduanya. Namun di sisi lain, AS membutuhkan bantuan Beijing untuk menyelesaikan kebuntuan atas senjata nuklir Korea Utara (Korut).
Menindak pejabat senior seperti Chen Quanguo belum pernah terjadi sebelumnya dan akan sangat membuat marah Beijing.
Pada hari Selasa, Departemen Luar Negeri AS menyatakan keprihatinan mendalam atas "tindakan keras" China yang memburuk pada Muslim di Xinjiang, sementara sumber kongres AS mengatakan diskusi tentang kemungkinan sanksi telah mendapatkan momentum dalam pemerintah AS, meskipun pembebanan langkah-langkah tidak muncul dalam waktu dekat.
Juga yang menjadi pertimbangan adalah sanksi yang dicari para anggota parlemen terhadap beberapa perusahaan China yang terlibat dalam membangun kamp tahanan dan menciptakan sistem pengawasan yang digunakan untuk melacak dan memantau warga Uighur.
Beijing mengatakan, Xinjiang menghadapi ancaman serius dari gerilyawan dan separatis Islam yang merencanakan serangan serta memicu ketegangan antara minoritas Uighur yang sebagian besar Muslim dengan anggota mayoritas etnis Han Cina.
"Kami sedang melihat situasinya, dan Global Magnitsky adalah alat yang kami gunakan untuk mengekang pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia," ujar Asisten Menteri Luar Negeri AS, Manisha Singh, pada sidang kongres seperti dikutip dari Reuters, Jumat (14/9/2018).
Singh menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan sanksi terhadap China atas perlakuannya terhadap etnis Uighur dan kelompok Muslim lainnya.
Global Magnitsky Act memungkinkan pemerintah AS untuk memberlakukan larangan visa dan sanksi yang ditargetkan pada individu di mana pun di dunia yang bertanggung jawab melakukan pelanggaran hak asasi manusia atau tindakan korupsi yang signifikan.
Panel hak asasi manusia PBB bulan lalu mengatakan telah menerima laporan yang dapat dipercaya bahwa hingga satu juta etnis Uighur mungkin ditahan di penahanan di luar hukum di Xinjiang, dan menyerukan agar mereka dibebaskan.
Departemen Luar Negeri pekan ini mengakui penerimaan surat dari kelompok bipartisan anggota parlemen AS yang meminta Menteri Luar Negeri Mike Pompeo untuk menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pejabat China yang dituduh mengawasi kebijakan di Xinjiang.
Para pejabat termasuk Chen Quanguo, ketua Partai Komunis di Xinjiang dan juga anggota politbiro partai.
Keputusan sanksi apa pun akan menjadi langkah langka dengan dasar hak asasi manusia oleh pemerintah Trump terhadap China di tengah perang dagang keduanya. Namun di sisi lain, AS membutuhkan bantuan Beijing untuk menyelesaikan kebuntuan atas senjata nuklir Korea Utara (Korut).
Menindak pejabat senior seperti Chen Quanguo belum pernah terjadi sebelumnya dan akan sangat membuat marah Beijing.
Pada hari Selasa, Departemen Luar Negeri AS menyatakan keprihatinan mendalam atas "tindakan keras" China yang memburuk pada Muslim di Xinjiang, sementara sumber kongres AS mengatakan diskusi tentang kemungkinan sanksi telah mendapatkan momentum dalam pemerintah AS, meskipun pembebanan langkah-langkah tidak muncul dalam waktu dekat.
Juga yang menjadi pertimbangan adalah sanksi yang dicari para anggota parlemen terhadap beberapa perusahaan China yang terlibat dalam membangun kamp tahanan dan menciptakan sistem pengawasan yang digunakan untuk melacak dan memantau warga Uighur.
Beijing mengatakan, Xinjiang menghadapi ancaman serius dari gerilyawan dan separatis Islam yang merencanakan serangan serta memicu ketegangan antara minoritas Uighur yang sebagian besar Muslim dengan anggota mayoritas etnis Han Cina.
(ian)
Explore More