7 Dilema Suksesi Ayatollah Khamenei yang Membayangi Pemilu Iran

TEHERAN - Pada tanggal 1 Maret, rakyat Iran akan memberikan suara dalam dua pemilu paralel: untuk parlemen negara tersebut, atau Majelis Permusyawaratan Islam, dan badan ulama yang beranggotakan 88 orang di Majelis Ahli.

Pemilihan parlemen ini akan menguji cara pemerintah menangani perang Gaza dan merupakan pemilu pertama sejak protes nasional menyusul kematian Mahsa Amini.

Namun di Majelis Pakar, muncul pertanyaan yang lebih eksistensial: siapa yang akan mengambil alih posisi Pemimpin Tertinggi?

7 Dilema Suksesi Ayatollah Khamenei yang Membayangi Pemilu Iran

1. Ayatollah Khamenei Sudah Berusia 81 Tahun

Foto/Reuters

Majelis Ahli bertugas memilih Pemimpin Tertinggi negara berikutnya ketika Ayatollah Khamenei yang berusia 81 tahun, yang menjabat posisi tersebut sejak tahun 1989, meninggal dunia.

“Pemilihan Majelis Ahli tahun ini berlangsung di bawah bayang-bayang suksesi kepemimpinan setelah Ayatollah Khamenei,” ujar Ali Alfoneh, Peneliti Senior di Arab Gulf States Institute, kepada The New Arab.

“Hal ini tidak hanya menjelaskan mengapa orang-orang seperti mantan Presiden Hassan Rouhani sangat tertarik untuk mendapatkan kursi di Majelis, namun juga mengapa Dewan Penjaga, yang mungkin berada di bawah bimbingan Khamenei, mendiskualifikasi kandidat seperti Rouhani dan elemen-elemen lain yang tidak diinginkan.”

2. Khamenei Belum Mengumunkan Siapa Penerusnya

Foto/Reuters

Khamenei belum secara terbuka mengumumkan calon penerusnya, namun, sebagai Pemimpin Tertinggi, ia memiliki hak veto terhadap semua calon anggota Majelis Ahli dan parlemen.

“Saat Khamenei menunjuk penggantinya, semua pusat kekuasaan di rezim tersebut akan mengalihkan kesetiaan mereka kepada pemimpin masa depan,” tambah Alfoneh.

“Saya mengharapkan Khamenei untuk memajukan karir calon pemimpin pilihannya sebelum menunjuk penggantinya. Apa yang terjadi ketika Khamenei sudah tiada adalah masalah rezim dan khususnya Garda Revolusi.”

“Pemilihan Majelis Ahli tahun ini berlangsung di bawah bayang-bayang suksesi kepemimpinan yang akan datang setelah Ayatollah Khamenei”

3. Mencari Pemimpin Tertinggi Kedua

Foto/Reuters

Transisi yang akan datang ini hanya akan menjadi pergantian Pemimpin Tertinggi yang kedua sejak berdirinya Republik Islam pada tahun 1979.

Meskipun naiknya Ruhollah Khomeini ke tampuk kepemimpinan sudah ditentukan sebelumnya oleh peran sentralnya dalam menggulingkan rezim Shah dan mendorong revolusi, namun kenaikan Khamenei ke posisi Pemimpin Tertinggi lebih rumit.

Beberapa lembaga keagamaan di negara tersebut pada awalnya menentang kepemimpinannya karena kurangnya kualifikasi agama yang memadai. Majelis Ahli mengubah konstitusi negara untuk mengakomodasi Khamenei karena tidak mengizinkan siapa pun yang bukan Ayatollah atau Marja, otoritas agama tertinggi, untuk menjadi Pemimpin Tertinggi.

Bahkan Khamenei sendiri, pada saat itu, hanya memandang dirinya sebagai “pengurus” Pemimpin Tertinggi sampai muncul kandidat yang lebih berkualitas. Dia kemudian menjadi salah satu penguasa yang paling lama menjabat di wilayah tersebut.

4. Hanya Sekadar Panti Jompo

Saat ini, kekuasaan ulama Syiah di negara tersebut lebih kecil dibandingkan masa lalu. Mereka disalahkan atas banyak kesulitan yang dihadapi negara ini. Sebaliknya, IRGC-lah yang memegang sebagian besar kartu tersebut.

“Garda Revolusi memandang Majelis Ahli sebagai sebuah panti jompo, yang anggotanya akan cukup bijaksana untuk memilih calon penerus Garda Revolusi setelah Khamenei. Lagi pula, jika Garda Revolusi menarik dukungannya dari ulama Syiah, yang dianggap masyarakat sebagai penyebab semua penyakit di Iran, mereka akan kehilangan akal sehatnya,” kata Alfoneh kepada TNA.

5. Garda Revolusi Ikut Memainkan Peran

Foto/Reuters

Bagi Ali Vaez, Direktur Proyek Iran di International Crisis Group (ICG), pekerjaan IRGC untuk memastikan kandidat pilihannya mengambil posisi Pemimpin Tertinggi kemungkinan telah dimulai.

“IRGC kemungkinan akan merekayasa proses suksesi melalui jabatan pemimpin saat ini, sehingga deep state dapat mempertahankan kepentingan ekonomi dan politiknya di era pasca-Khamenei,” katanya kepada The New Arab.

“Pemimpin berikutnya kemungkinan besar tidak akan menjadi pemimpin ‘tertinggi’ karena kemungkinan besar dia akan tunduk pada IRGC. Dengan demikian, Iran akan terlihat seperti Pakistan atau Mesir, di mana militer adalah kekuatan sesungguhnya di balik tabir.”

Dia mengatakan mereka kemungkinan besar akan mencoba mengangkat Pemimpin Tertinggi yang tidak mampu memperoleh terlalu banyak pengaruh independen. “Pengganti Ayatollah Khamenei kemungkinan besar terlalu tua atau terlalu muda sehingga ia harus bergantung pada deep state yang ada untuk diperintah.”

Dan, meskipun Vaez menyebut proses yang dilakukan Majelis Pakar untuk menyetujui kandidat hanya sekedar “stempel” untuk mendukung keputusan yang dibuat di tempat lain, ia menambahkan bahwa “sistem tersebut tampaknya enggan mengambil risiko apa pun dan oleh karena itu sistem ini sangat membatasi siapa yang dapat mencalonkan diri. untuk Majelis Pakar”.

6. Mojtaba Khamenei Lebih Dijagokan

Meskipun di Iran diskusi mengenai suksesi Pemimpin Tertinggi adalah hal yang tabu, namun spekulasi berkembang mengenai dua kandidat utama: presiden saat ini Ibrahim Raisi, dan putra Ayatollah Khamanei, Mojtaba Khamenei.

Para analis di Middle East Institute (MEI) yang berbasis di DC berpendapat bahwa Raisi mungkin adalah favorit IRGC, karena kurangnya pengetahuan politik dan tingkat pendidikannya yang rendah. Dia akan menjadi “orang bodoh yang berguna” di bawah pengaruh IRGC, demikian pendapat para pakar MEI – yang sejalan dengan pendapat Vaez bahwa IRGC lebih memilih penguasa yang lemah.

Negar Mortazavi, Direktur dan Peneliti Senior di Pusat Kebijakan Internasional dan pembawa acara Iran Podcast, menjelaskan kepada The New Arab bahwa putra Khamenei tidak mungkin menjadi penerus karena Khamenei sendiri ingin menghindari terlihat seperti raja yang memulai garis suksesi secara turun-temurun.

Dia mengatakan situasinya berubah-ubah. “Ini akan menjadi momen transformasi penting bagi Republik Islam. Hal ini akan mempunyai konsekuensi politik dan bahkan sosial yang penting. Itu semua tergantung juga kapan waktunya dan faksi mana yang mempunyai kekuatan ketika momen itu tiba. Saat ini, kelompok konservatif/garis keraslah yang memegang kekuasaan penuh,” kata Mortazavi kepada TNA.

“Kaum moderat (seperti mantan presiden Hassan Rouhani) dan kaum reformis telah dikesampingkan” – namun ia menjelaskan bahwa status quo ini mungkin tidak akan bertahan selamanya, mengutip berbagai pergeseran politik antara pemerintahan moderat dan garis keras dalam sejarah Republik Islam.

7. Kandidat Moderat Diunggulkan

Foto/Reuters

Kandidat moderat yang sebelumnya potensial untuk posisi Pemimpin Tertinggi, sebelum Iran beralih ke sayap kanan, adalah Hassan Rouhani, yang menjabat ketika Iran menjadi perantara perjanjian nuklir penting dengan AS – sebuah perubahan diplomatik besar yang dibatalkan oleh pemerintahan Trump.

Meskipun Dewan Penjaga mendiskualifikasi dia dari seleksi, sifat struktur politik Iran yang berubah-ubah dan waktu kematian Khamenei berarti bahwa kandidat seperti Rouhani masih dapat berperan.

Potensi hasil lain setelah kematian Khamenei, kata Mortazavi, adalah tidak hanya satu orang, melainkan sekelompok orang yang bisa menggantikan Khamenei.

“Setelah dia meninggal, dewan kepemimpinan yang terdiri dari beberapa anggota dapat menggantikannya. Kalau calonnya sedikit dan tidak ada yang menang, bisa dibentuk dewan pimpinan semua, ”ujarnya.

“Seluruh prosesnya tidak jelas, tidak terlalu transparan, tidak bersifat publik, tidak terlalu demokratis, dan tidak dapat diakses oleh masyarakat – sehingga pemilihan Majelis Ahli ini adalah yang paling dekat dimana masyarakat dapat memperoleh akses atau pengawasan langsung dalam bentuk apapun."