Bocoran Laporan PBB Sebut Korut Belum Hentikan Program Nuklir
Sabtu, 04 Agustus 2018 - 15:36 WIB
Bocoran Laporan PBB Sebut Korut Belum Hentikan Program Nuklir
A
A
A
NEW YORK - Sebuah laporan PBB yang bocor ke media menyebutkan bahwa Korea Utara (Korut) sampai saat ini belum menghentikan program nuklir dan rudal mereka. Menurut laporan itu, tindakan Korut itu adalah pelanggaran terhadap resolusi PBB.
Laporan enam bulanan setebal 149 halaman itu dibuat oleh para ahli independen yang memantau pelaksanaan sanksi PBB. Laporan itu diketahui telah diserahkan ke komite sanksi Korut, semalam.
"Korut belum menghentikan program nuklir dan rudalnya dan terus menentang resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB melalui peningkatan besar-besaran pengiriman kapal ke kapal secara ilegal, serta melalui transfer batubara di laut selama 2018," bunyi laporan itu, seperti dilansir Reuters pada Sabtu (4/8).
Para ahli dalam laporannya mengatakan, pengalihan produk minyak yang tidak sah dari kapal ke kapal di perairan internasional telah meningkat dalam lingkup, skala dan kecanggihan. Mereka mengatakan teknik utama Korut adalah untuk mematikan sistem pelacakan kapal, tetapi mereka juga menyamarkan fisik kapal dan menggunakan kapal yang lebih kecil.
Dalam laporan itu juga disebutkan bahwa Korut bekerja sama secara militer dengan Suriah dan telah berusaha menjual senjata ke kelompok pemberontak di Yaman, Houthi.
"Kerja sama militer terlarang dengan Suriah terus berlanjut," ungkapnya dan menyebutkan teknisi Korut telah mengunjungi Suriah pada pada tahun 2011, 2016 dan 2017, serta dan terlibat dalam program rudal balistik dan kegiatan terlarang lainya di Suriah.
"Pyongyang juga melanggar larangan tekstil dengan mengekspor lebih dari USD 100 juta barang antara Oktober 2017 dan Maret 2018 ke Cina, Ghana, India, Meksiko, Sri Lanka, Thailand, Turki dan Uruguay," sambungnya.
Sejauh ini Perwakilan Tetap Korut di PBB belum memberikan respon apapun mengenai laporan tersebut. Bila menilik kebelakang, Korut biasanya akan menolak dan mengecam laporan semacam ini.
Laporan itu sendiri muncul ketika Rusia dan China menyarankan DK PBB membahas pengurangan sanksi setelah Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump dan pemimpin Kout, Kim Jong Un bertemu untuk pertama kalinya pada Juni lalu, di mana dalam pertemuan itu Jong-un berjanji untuk melakukan denuklirisasi secara penuh.
Laporan enam bulanan setebal 149 halaman itu dibuat oleh para ahli independen yang memantau pelaksanaan sanksi PBB. Laporan itu diketahui telah diserahkan ke komite sanksi Korut, semalam.
"Korut belum menghentikan program nuklir dan rudalnya dan terus menentang resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB melalui peningkatan besar-besaran pengiriman kapal ke kapal secara ilegal, serta melalui transfer batubara di laut selama 2018," bunyi laporan itu, seperti dilansir Reuters pada Sabtu (4/8).
Para ahli dalam laporannya mengatakan, pengalihan produk minyak yang tidak sah dari kapal ke kapal di perairan internasional telah meningkat dalam lingkup, skala dan kecanggihan. Mereka mengatakan teknik utama Korut adalah untuk mematikan sistem pelacakan kapal, tetapi mereka juga menyamarkan fisik kapal dan menggunakan kapal yang lebih kecil.
Dalam laporan itu juga disebutkan bahwa Korut bekerja sama secara militer dengan Suriah dan telah berusaha menjual senjata ke kelompok pemberontak di Yaman, Houthi.
"Kerja sama militer terlarang dengan Suriah terus berlanjut," ungkapnya dan menyebutkan teknisi Korut telah mengunjungi Suriah pada pada tahun 2011, 2016 dan 2017, serta dan terlibat dalam program rudal balistik dan kegiatan terlarang lainya di Suriah.
"Pyongyang juga melanggar larangan tekstil dengan mengekspor lebih dari USD 100 juta barang antara Oktober 2017 dan Maret 2018 ke Cina, Ghana, India, Meksiko, Sri Lanka, Thailand, Turki dan Uruguay," sambungnya.
Sejauh ini Perwakilan Tetap Korut di PBB belum memberikan respon apapun mengenai laporan tersebut. Bila menilik kebelakang, Korut biasanya akan menolak dan mengecam laporan semacam ini.
Laporan itu sendiri muncul ketika Rusia dan China menyarankan DK PBB membahas pengurangan sanksi setelah Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump dan pemimpin Kout, Kim Jong Un bertemu untuk pertama kalinya pada Juni lalu, di mana dalam pertemuan itu Jong-un berjanji untuk melakukan denuklirisasi secara penuh.
(esn)
