Politisi Kyiv: Jika Ditolak Gabung NATO, Ukraina Butuh Senjata Nuklir

KYIV - Seorang politisi anggota parlemen Ukraina berharap negaranya diterima sebagai anggota NATO. Jika ditolak, Kyiv tidak punya pilihan lain selain mengembangkan atau memperoleh senjata nuklir.

Politisi bernama Oleksiy Goncharenko itu telah mendesak Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken untuk membahas kebutuhan Kyiv tersebut dalam Konferensi Keamanan Munich pada hari Sabtu.

Dia bertanya-tanya pilihan lain apa yang dimiliki Kyiv untuk melawan Moskow, selain menjadi anggota NATO, bersekutu dengan kekuatan nuklir atau memulihkan kekuatan nuklir Ukraina.



Namun Blinken mengelak dari pertanyaan tersebut.

“Sekali lagi saya akan mengatakan secara langsung dan terbuka: Saya mendukung kembalinya senjata nuklir ke Ukraina. Dan saya yakin ini adalah satu-satunya pilihan kita untuk bertahan hidup,” tulis Goncharenko dalam posting-an Telegram pada Minggu malam.

Dia, seperti dikutip RT, Senin (19/2/2024), membenarkan bahwa Blinken tidak menjawab pertanyaan tentang perlunya Ukraina memiliki senjata nuklir.

Anggota parlemen tersebut melanjutkan dengan berargumen: “Jika NATO tidak mau menerima kami, maka roket nuklir harus dibuat."

Dia menegaskan bahwa Kyiv akan dengan senang hati menanggung segala kemungkinan sanksi atas pelanggaran perjanjian non-proliferasi.

“Kami tidak membutuhkan seribu. Kami membutuhkan 20 unit,” ujarnya, tanpa menjelaskan lebih lanjut bagaimana tepatnya dia mengharapkan Kyiv mendapatkan senjata nuklir tersebut.

Ukraina hampir tidak memiliki peluang untuk memproduksi senjata nuklir sendiri, seperti yang diakui oleh Ketua Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional negara tersebut, Oleksiy Danilov tahun lalu—sambil mengisyaratkan bahwa Kyiv pada akhirnya mungkin akan menjadi tuan rumah bagi persenjataan atom buatan Barat.

Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Ukraina mewarisi sekitar sepertiga hulu ledak nuklir negara tersebut, beserta infrastruktur yang menyertainya.

Pada tahun 1994, mereka secara sukarela menyerahkan senjata nuklir warisan Soviet itu dengan imbalan jaminan keamanan dari AS, Inggris, dan Rusia berdasarkan Memorandum Budapest.

Namun, para pejabat Rusia telah berulang kali mengatakan bahwa campur tangan Barat dalam urusan dalam negeri Ukraina telah merusak perjanjian tersebut.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi isyarat bahwa Kyiv mungkin mencoba untuk merebut kembali status nuklirnya, sesaat sebelum dimulainya operasi militer Moskow pada tahun 2022.

Menurut Presiden Rusia Vladimir Putin, Ukraina sedang dalam pembicaraan untuk memperoleh senjata nuklir sebelum konflik dimulai, sementara mantan pemimpin Rusia Dmitry Medvedev mengatakan ancaman Kyiv untuk memulai kembali program nuklirnya adalah salah satu faktor utama yang mendorong Rusia melancarkan operasi militernya.