Drone Pembunuh Buatan India akan Dipakai Israel di Gaza
Selasa, 13 Februari 2024 - 15:04 WIB
loading...
A
A
A
“Drone Hermes 900 digunakan untuk membom warga sipil yang tidak berdaya di Jalur Gaza dan Tepi Barat,” ungkap Hever yang juga penulis Privatisasi keamanan Israel, mengatakan kepada MEE.
“Karena Israel menolak mematuhi keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) untuk menahan diri dari tindakan berdasarkan Pasal 2 Konvensi untuk mencegah Genosida, negara ketiga seperti India memiliki tanggung jawab menegakkan embargo senjata dan tidak terlibat dalam genosida,” ujar Hever.
Hever mencatat sejak keputusan ICJ, dua perusahaan senjata Jepang telah mengakhiri MoU mereka dengan Elbit Systems, produsen senjata terbesar Israel.
Sementara itu, pada 5 Februari, pengadilan tinggi Belanda melarang Belanda melanjutkan ekspor suku cadang F-35 ke Israel, mengingat konteksnya di Gaza sekarang.
“Momen ini adalah ujian bagi sistem hukum internasional, dan alih-alih berpihak pada genosida Israel dan mendukung kekuatan-kekuatan barat, India harus mengambil inspirasi dari kepemimpinan global-selatan Afrika Selatan dan mengakhiri keterlibatannya dalam genosida,” ungkap Hever.
Linganna, analis pertahanan, mengatakan kemitraan drone India-Israel kemungkinan akan menimbulkan beberapa masalah hukum dan etika bagi India, karena semakin banyak informasi yang terungkap mengenai kejadian terkini di Gaza.
Misalnya, pada tahun-tahun setelah operasi Israel di Gaza pada 2014, Pusat Hak Asasi Manusia Al Mezan menyimpulkan sekitar 37% warga Palestina yang terbunuh disebabkan drone Israel.
“Ketika India memasok drone ke Israel, hal ini secara tidak langsung terkait dengan tindakan apa pun yang dilakukan drone tersebut di Gaza. Hal ini mengaburkan batas antara pemasok dan calon pihak yang terlibat, bahkan jika India tidak memiliki kendali langsung atas bagaimana drone tersebut digunakan,” papar Linganna.
Kementerian Luar Negeri India tidak membalas permintaan komentar MEE.
Para aktivis HAM mengatakan meskipun Kementerian Luar Negeri India berusaha menggambarkan kebijakan luar negerinya terhadap Israel dan Palestina tidak berubah, tindakan mereka menunjukkan mereka sepenuhnya mendukung rencana Israel di Gaza.
Perdana Menteri India Narendra Modi adalah salah satu pemimpin pertama yang dengan tegas mengutuk serangan pimpinan Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan, dan pemerintahannya lambat dalam mengikuti seruan global untuk gencatan senjata.
New Delhi abstain dalam pemungutan suara pertama Majelis Umum PBB dan baru menandatangani resolusi tersebut pada Desember.
Menyusul permohonan pemerintah Afrika Selatan ke Mahkamah Internasional (ICJ) atas tuduhan genosida terhadap Israel, pemerintah India tidak mendukung kasus tersebut.
ICJ mengeluarkan keputusan awal pada tanggal 26 Januari, menegaskan risiko yang “masuk akal” bahwa Israel melakukan genosida di Jalur Gaza, dan India masih menolak mendukung penyelidikan tersebut.
Penulis dan aktivis India terkemuka, Achin Vanaik, mengatakan kepada MEE bahwa posisi India seharusnya tidak mengejutkan.
“Saat ini, tanggapan resmi India terhadap keputusan sementara ICJ terbaru adalah pemerintah India telah mencatat keputusan tersebut, sementara India menyatakan keprihatinan yang mendalam terhadap tuduhan Israel bahwa ada anggota Hamas di Unrwa yang diberhentikan sebelum dilakukan penyelidikan apa pun," ujar Vanaik.
Jurnalis independen dan penulis The Palestine Laboratory Antony Loewenstein mengatakan kepada MEE bahwa prospek Israel menggunakan senjata buatan India di Gaza adalah “mengagetkan namun tidak mengejutkan”, mengingat membaiknya hubungan antara India dan Israel selama dekade terakhir.
“Karena Israel menolak mematuhi keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) untuk menahan diri dari tindakan berdasarkan Pasal 2 Konvensi untuk mencegah Genosida, negara ketiga seperti India memiliki tanggung jawab menegakkan embargo senjata dan tidak terlibat dalam genosida,” ujar Hever.
Hever mencatat sejak keputusan ICJ, dua perusahaan senjata Jepang telah mengakhiri MoU mereka dengan Elbit Systems, produsen senjata terbesar Israel.
Sementara itu, pada 5 Februari, pengadilan tinggi Belanda melarang Belanda melanjutkan ekspor suku cadang F-35 ke Israel, mengingat konteksnya di Gaza sekarang.
“Momen ini adalah ujian bagi sistem hukum internasional, dan alih-alih berpihak pada genosida Israel dan mendukung kekuatan-kekuatan barat, India harus mengambil inspirasi dari kepemimpinan global-selatan Afrika Selatan dan mengakhiri keterlibatannya dalam genosida,” ungkap Hever.
Linganna, analis pertahanan, mengatakan kemitraan drone India-Israel kemungkinan akan menimbulkan beberapa masalah hukum dan etika bagi India, karena semakin banyak informasi yang terungkap mengenai kejadian terkini di Gaza.
Misalnya, pada tahun-tahun setelah operasi Israel di Gaza pada 2014, Pusat Hak Asasi Manusia Al Mezan menyimpulkan sekitar 37% warga Palestina yang terbunuh disebabkan drone Israel.
“Ketika India memasok drone ke Israel, hal ini secara tidak langsung terkait dengan tindakan apa pun yang dilakukan drone tersebut di Gaza. Hal ini mengaburkan batas antara pemasok dan calon pihak yang terlibat, bahkan jika India tidak memiliki kendali langsung atas bagaimana drone tersebut digunakan,” papar Linganna.
Kementerian Luar Negeri India tidak membalas permintaan komentar MEE.
Para aktivis HAM mengatakan meskipun Kementerian Luar Negeri India berusaha menggambarkan kebijakan luar negerinya terhadap Israel dan Palestina tidak berubah, tindakan mereka menunjukkan mereka sepenuhnya mendukung rencana Israel di Gaza.
Perdana Menteri India Narendra Modi adalah salah satu pemimpin pertama yang dengan tegas mengutuk serangan pimpinan Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan, dan pemerintahannya lambat dalam mengikuti seruan global untuk gencatan senjata.
New Delhi abstain dalam pemungutan suara pertama Majelis Umum PBB dan baru menandatangani resolusi tersebut pada Desember.
Menyusul permohonan pemerintah Afrika Selatan ke Mahkamah Internasional (ICJ) atas tuduhan genosida terhadap Israel, pemerintah India tidak mendukung kasus tersebut.
ICJ mengeluarkan keputusan awal pada tanggal 26 Januari, menegaskan risiko yang “masuk akal” bahwa Israel melakukan genosida di Jalur Gaza, dan India masih menolak mendukung penyelidikan tersebut.
Standar Ganda India
Penulis dan aktivis India terkemuka, Achin Vanaik, mengatakan kepada MEE bahwa posisi India seharusnya tidak mengejutkan.
“Saat ini, tanggapan resmi India terhadap keputusan sementara ICJ terbaru adalah pemerintah India telah mencatat keputusan tersebut, sementara India menyatakan keprihatinan yang mendalam terhadap tuduhan Israel bahwa ada anggota Hamas di Unrwa yang diberhentikan sebelum dilakukan penyelidikan apa pun," ujar Vanaik.
Jurnalis independen dan penulis The Palestine Laboratory Antony Loewenstein mengatakan kepada MEE bahwa prospek Israel menggunakan senjata buatan India di Gaza adalah “mengagetkan namun tidak mengejutkan”, mengingat membaiknya hubungan antara India dan Israel selama dekade terakhir.
Lihat Juga :
