PBB: Zona Penyangga yang Dibuat Israel Bisa Dianggap Kejahatan Perang
Jum'at, 09 Februari 2024 - 21:30 WIB
loading...
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk. Foto/UNHCR
A
A
A
GAZA - Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (UNHCR) Volker Turk memperingatkan laporan upaya Israel menciptakan “zona penyangga” di Gaza dapat dianggap sebagai kejahatan perang.
Dia menyatakan pasukan Israel dilaporkan menghancurkan semua bangunan di Jalur Gaza yang berada dalam jarak satu kilometer dari pagar Israel-Gaza, membersihkan daerah tersebut dengan tujuan menciptakan “zona penyangga”.
“Saya menekankan kepada pihak berwenang Israel bahwa Pasal 53 Konvensi Jenewa Keempat melarang penghancuran properti milik perorangan oleh Kekuasaan Pendudukan kecuali jika penghancuran tersebut benar-benar diperlukan melalui operasi militer,” papar dia.
Dia menambahkan, “Penghancuran yang dilakukan untuk menciptakan ‘zona penyangga’ untuk tujuan keamanan umum tampaknya tidak sejalan dengan pengecualian sempit ‘operasi militer’ yang ditetapkan dalam hukum humaniter internasional.”
“Lebih jauh lagi, penghancuran harta benda secara besar-besaran, yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dan dilakukan secara tidak sah dan tidak disengaja, merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa Keempat, dan merupakan kejahatan perang,” ujar dia.
Komisaris Tinggi mengatakan bahwa sejak akhir Oktober 2023, kantornya telah mencatat penghancuran infrastruktur sipil dan lainnya yang meluas oleh pasukan Israel, termasuk bangunan tempat tinggal, sekolah, dan universitas di wilayah di mana pertempuran tidak lagi terjadi.
Dia menyatakan pasukan Israel dilaporkan menghancurkan semua bangunan di Jalur Gaza yang berada dalam jarak satu kilometer dari pagar Israel-Gaza, membersihkan daerah tersebut dengan tujuan menciptakan “zona penyangga”.
“Saya menekankan kepada pihak berwenang Israel bahwa Pasal 53 Konvensi Jenewa Keempat melarang penghancuran properti milik perorangan oleh Kekuasaan Pendudukan kecuali jika penghancuran tersebut benar-benar diperlukan melalui operasi militer,” papar dia.
Dia menambahkan, “Penghancuran yang dilakukan untuk menciptakan ‘zona penyangga’ untuk tujuan keamanan umum tampaknya tidak sejalan dengan pengecualian sempit ‘operasi militer’ yang ditetapkan dalam hukum humaniter internasional.”
“Lebih jauh lagi, penghancuran harta benda secara besar-besaran, yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dan dilakukan secara tidak sah dan tidak disengaja, merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa Keempat, dan merupakan kejahatan perang,” ujar dia.
Komisaris Tinggi mengatakan bahwa sejak akhir Oktober 2023, kantornya telah mencatat penghancuran infrastruktur sipil dan lainnya yang meluas oleh pasukan Israel, termasuk bangunan tempat tinggal, sekolah, dan universitas di wilayah di mana pertempuran tidak lagi terjadi.
Lihat Juga :
