AS Akui Israel Membunuh Terlalu Banyak Warga Sipil Gaza

TEL AVIV - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengakui bahwa Israel sudah membunuh terlalu banyak warga sipil dalam perangnya melawan Hamas di Gaza, Palestina.

Pengakuan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dalam konferensi pers di Tel Aviv—sebuah kritik langka Washington terhadap sekutu utamanya.

Kritik itu muncul ketika jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan bahwa dukungan tradisional Arab-Amerika terhadap calon presiden (capres) dari Partai Demokrat merosot, seiring negara tersebut memasuki musim seleksi dan pemilu. Kandidat terunggul dari Partai Republik, Donald Trump, secara konsisten unggul dalam jajak pendapat dibandingkan Presiden Joe Biden.

“Orang Israel mengalami dehumanisasi dengan cara yang paling mengerikan pada 7 Oktober,” kata Blinken. "Tetapi hal itu tidak bisa menjadi alasan untuk tidak memanusiakan orang lain.”



“Mayoritas penduduk Gaza tidak ada hubungannya dengan serangan tersebut,” lanjut diplomat Amerika tersebut, seperti dikutip dari Times of Israel, Jumat (9/2/2024).

“Keluarga-keluarga di Gaza yang kelangsungan hidupnya bergantung pada pengiriman bantuan dari Israel sama seperti keluarga kami. Mereka adalah ibu dan ayah, putra dan putri, yang ingin mendapatkan penghidupan yang layak, menyekolahkan anak, dan memiliki kehidupan normal. Dan kita tidak bisa, kita tidak boleh melupakan hal itu," papar Blinken.

Blinken bersikeras bahwa AS terus menekan Israel untuk memperkuat perlindungan warga sipil. "Jumlah korban harian akibat operasi militer Israel terhadap warga sipil yang tidak bersalah masih terlalu tinggi," ujarnya.

Israel menanggapi serangan Hamas pada 7 Oktober dengan menyatakan perang terhadap kelompok perlawanan Palestina tersebut dan memberlakukan pengepungan total terhadap Gaza.

Dalam empat bulan pertempuran, pasukan Israel telah menewaskan hampir 28.000 orang, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.

Menurut angka terbaru dari badan PBB untuk pengungsi Palestina, lebih dari seperempat penduduk Gaza menghadapi kondisi kelaparan.

Meskipun AS pada awalnya bergegas memberikan bantuan militer ke Israel dan menjanjikan dukungan untuk perang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, meningkatnya jumlah korban sipil, ditambah dengan penolakan pemimpin Israel terhadap solusi dua negara dalam konflik tersebut, telah memperburuk hubungan dengan Presiden AS Joe Biden dan pemerintahan Netanyahu.

Bagi Washington, pembentukan Negara Palestina yang merdeka dipandang penting tidak hanya untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun, tetapi juga untuk memastikan bahwa Arab Saudi mengakui Israel.

Menjadi perantara kesepakatan normalisasi hubungan Arab Saudi-Israel adalah tujuan utama kebijakan luar negeri pemerintahan Biden, karena hal itu akan membangun hubungan diplomatik antara dua rival regional utama Iran, dan Arab Saudi berpotensi menandatangani pakta pertahanan dengan AS.

Meskipun Netanyahu telah menolak solusi dua negara, dan malah bersikeras pada kontrol keamanan penuh Israel atas seluruh wilayah di barat Yordania, Blinken mengatakan bahwa Washington ingin Israel berkomitmen pada perjanjian yang konkrit, terikat waktu dan jalan yang tidak dapat diubah menuju Negara Palestina.

Dalam konferensi pers yang disampaikan tepat sebelum Blinken, Netanyahu melontarkan nada yang jauh lebih agresif. Perdana Menteri Israel itu menolak rencana gencatan senjata yang dicanangkan Hamas, dan menyatakan: “Tidak ada solusi lain selain kemenangan mutlak atas Hamas."