Media Asing Soroti Peran Ganda Prabowo Menhan dan Capres Berisiko Salah Gunakan Wewenang

Waktunya yang terbatas juga berarti bahwa Prabowo cenderung melakukan aksi pertemuan massa besar-besaran di dalam gedung olahraga dan ballroom hotel.

Bagi jurnalis yang ingin meliput jejak kampanyenya, jadwal Prabowo juga sulit diprediksi. Agenda Prabowo biasanya terkonfirmasi pada menit-menit terakhir karena tim kampanyenya harus mengoordinasikan keberadaannya dengan Kementerian Pertahanan.

Pemilu tahun ini adalah pemilu ketiga bagi Prabowo untuk meraih jabatan puncak. Namun, pada pemilu 2014 dan 2019, Prabowo tidak memegang jabatan publik.

Saat itu, Prabowo dapat melakukan perjalanan lebih jauh untuk kampanyenya dan memiliki lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan para pendukungnya. Dia juga lebih mudah diakses oleh jurnalis, sering memberikan wawancara duduk dan konferensi pers kepada wartawan.

Dalam kedua pemilu tersebut, Prabowo kalah dari Jokowi, yang merupakan presiden petahana Indonesia.

Ketika mantan saingannya dilarang oleh Konstitusi untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga, Prabowo telah memimpin jajak pendapat dengan berbagai survei yang menunjukkan popularitasnya di kalangan pemilih lebih dari 45 persen.

Hasil jajak pendapat tersebut, menurut para analis, dapat dikaitkan dengan fakta bahwa Prabowo adalah kandidat paling berpengalaman dan paling dikenal pada pemilu kali ini. Dia juga memiliki basis dukungan yang telah dipupuk sejak pemilu 2014 dan pasangannya kali ini adalah putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Gibran lebih aktif mengampanyekan pasangan ini, mulai dari mengunjungi pesantren di ujung timur Pulau Jawa hingga bertemu dengan raja adat setempat di Kepulauan Maluku.

Karena tugasnya sebagai menteri menghalanginya untuk berkampanye seintensif dua kandidat lainnya, popularitas Prabowo tampaknya tidak menentu akhir-akhir ini.

“Empat puluh lima persen adalah jumlah suara yang sama yang diterimanya pada tahun 2019, ketika dia masih menjadi saingan Jokowi. Fakta bahwa dia tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kemitraannya dengan putra Jokowi berarti ada yang salah dengan kampanyenya,” kata Hendri Satrio, pengamat politik di Universitas Paramadina Jakarta, kepada CNA.

Fenomena Baru

Pada pemilu sebelumnya, undang-undang menyatakan bahwa menteri atau pejabat publik dengan pangkat yang sama harus mengundurkan diri dari jabatannya masing-masing jika ingin mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden.

Presiden, wakil presiden, anggota parlemen, gubernur, dan wali kota yang sedang menjabat dikecualikan dari persyaratan ini karena jabatan mereka dianggap terlalu strategis bagi negara atau provinsi dan kota masing-masing.

Ada empat mantan menteri di Indonesia yang mengundurkan diri dari jabatannya masing-masing untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono. Yudhoyono beralih dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menjadi presiden keenam Indonesia yang menjabat dari Oktober 2004 hingga Oktober 2014.

Setelah kalah dari Jokowi untuk kedua kalinya, Prabowo bergabung dengan kabinet mantan saingannya pada tahun 2019 sebagai menteri pertahanan.

Ketika Prabowo mengambil alih jabatan publik, sebuah partai politik yang mendukung pencalonan sang menteri untuk menjadi presiden-Partai Gerindra--mengajukan petisi kepada Mahkamah Konstitusi untuk mencabut persyaratan bagi pejabat senior untuk mengundurkan diri sebelum berpartisipasi dalam pemilihan presiden.

Pada 31 Oktober 2022, pengadilan yang saat itu dipimpin oleh saudara ipar presiden, Profesor Anwar Usman, membatalkan persyaratan tersebut.

Setahun kemudian, pengadilan yang sama juga mencabut persyaratan bagi seorang capres atau cawapres untuk berusia minimal 40 tahun, sehingga membuka jalan bagi Prabowo untuk memilih putra Jokowi yang berusia 36 tahun, Gibran, sebagai cawapres pendampingnya.

Gugatan ini antara lain diajukan oleh dua partai pendukung Prabowo: Partai Gerindra dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Adik Gibran, Kaesang Pangarep, adalah Ketua Umum PSI.

Dua menteri mendapat manfaat dari keputusan tersebut: Prabowo dan Mahfud MD.

Namun, keduanya tetap harus mengajukan cuti kepada Presiden Jokowi setiap kali mereka pergi berkampanye.

Pada bulan November tahun lalu, peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh Jokowi mengizinkan para menteri dan kepala daerah yang aktif mencalonkan diri pada pemilu 14 Februari untuk mengambil cuti satu hari dalam seminggu.

Persyaratan untuk mundur masih berlaku bagi personel polisi dan militer aktif serta pejabat perusahaan milik negara.