Israel Disebut Bakal Biarkan Panglima Militer Hamas Mohammed Deif Pergi ke Arab Saudi
Kamis, 01 Februari 2024 - 07:33 WIB
loading...
Israel disebut akan membiarkan panglima militer Hamas Mohammed Deif pergi ke pengasingan di Arab Saudi. Foto/REUTERS
A
A
A
TEL AVIV - Pemerintahan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan telah melontarkan gagasan untuk mengasingkan para petinggi Hamas, termasuk Mohammed Deif, ke negara-negara Timur Tengah lainnya termasuk Arab Saudi.
Laporan tersebut, yang diterbitkan Semafor pada Rabu (31/1/2024), mengatakan opsi itu akan diambil untuk membantu mengakhiri perang di Gaza dan membuka jalan bagi otoritas pemerintahan baru di wilayah kantong Palestina.
Laporan itu mengutip sumber-sumber yang mengetahui diskusi antara pejabat Amerika Serikat (AS) dan Israel.
Selain Arab Saudi, negara lain yang menjadi opsi untuk mengasingkan para petinggi Hamas adalah Aljazair dan Qatar.
Baca Juga: Pangeran Arab Saudi: Serangan Hamas 7 Oktober Hancurkan Citra Israel Sebagai Kekuatan Tak Terkalahkan
Proposal tersebut, menurut laporan Semafor, menyerukan untuk membiarkan para pejabat tinggi Hamas di Gaza—termasuk pemimpin politik Yahya Sinwar dan panglima militer Mohammed Deif—pergi dari Gaza.
Deif, panglima militer sayap militer Hamas Brigade al-Qassam, menjadi salah satu tokoh yang paling diburu militer dan intelijen Israel setelah serangan 7 Oktober.
Menurut laporan tersebut, beberapa pejabat Israel melihat rencana itu sebagai cara untuk membantu membujuk Hamas agar membebaskan para sandera yang tersisa di Gaza, meletakkan senjata dan menyerahkan pemerintahan wilayah kantong Palestina kepada kepemimpinan baru.
Perjanjian damai seperti itu mungkin akan mempercepat kesepakatan yang ditengahi AS bagi Arab Saudi untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.
John Hannah, mantan staf Gedung Putih di pemerintahan Presiden George W Bush, mengatakan kepada Semafor bahwa mengakhiri perang dengan cepat akan membuka pintu bagi normalisasi hubungan antara Riyadh dan Tel Aviv, sehingga melawan pengaruh Iran di wilayah tersebut.
Dia menyebut kesepakatan Israel-Saudi sebagai “tujuan utama AS” dan mengatakan dia telah membahas rencana pengasingan Hamas dengan pejabat senior Washington dan Israel dalam beberapa pekan terakhir.
Strategi membiarkan para pemimpin Hamas mengasingkan diri mungkin mirip dengan inisiatif tahun 1982 di mana Organisasi Pembebasan Palestina, yang dipimpin oleh Yasser Arafat, memindahkan markas besarnya ke Tunisia setelah dikepung oleh pasukan Israel di Lebanon.
Namun, bahkan jika ada negara yang bersedia menyediakan tempat berlindung yang aman, laporan Semafor mengatakan kecil kemungkinannya bahwa para pemimpin Hamas akan menerima tawaran tersebut.
“Orang-orang Hamas di Gaza tidak akan pergi, karena mereka mungkin lebih memilih mati sebagai martir," kata seorang pejabat senior Arab kepada media tersebut.
Selain itu, para pemimpin Hamas tahu bahwa Israel pada akhirnya bisa memburu dan membunuh mereka di mana pun mereka berlindung.
Kepala Mossad—badan intelijen Israel—David Barnea berjanji awal bulan ini untuk membalas dendam pada semua orang yang terlibat dalam serangan 7 Oktober. “Di mana pun mereka berada," katanya.
Hampir 27.000 warga Gaza telah terbunuh sejak perang Israel-Hamas pecah di Gaza.
Perang itu dimulai setelah serangan Hamas pada 7 Oktober menewaskan lebih dari 1.100 orang di Israel, dan ratusan lainnya dibawa ke Gaza sebagai sandera. Sebagian besar korban di kedua belah pihak adalah warga sipil.
Laporan tersebut, yang diterbitkan Semafor pada Rabu (31/1/2024), mengatakan opsi itu akan diambil untuk membantu mengakhiri perang di Gaza dan membuka jalan bagi otoritas pemerintahan baru di wilayah kantong Palestina.
Laporan itu mengutip sumber-sumber yang mengetahui diskusi antara pejabat Amerika Serikat (AS) dan Israel.
Selain Arab Saudi, negara lain yang menjadi opsi untuk mengasingkan para petinggi Hamas adalah Aljazair dan Qatar.
Baca Juga: Pangeran Arab Saudi: Serangan Hamas 7 Oktober Hancurkan Citra Israel Sebagai Kekuatan Tak Terkalahkan
Proposal tersebut, menurut laporan Semafor, menyerukan untuk membiarkan para pejabat tinggi Hamas di Gaza—termasuk pemimpin politik Yahya Sinwar dan panglima militer Mohammed Deif—pergi dari Gaza.
Deif, panglima militer sayap militer Hamas Brigade al-Qassam, menjadi salah satu tokoh yang paling diburu militer dan intelijen Israel setelah serangan 7 Oktober.
Menurut laporan tersebut, beberapa pejabat Israel melihat rencana itu sebagai cara untuk membantu membujuk Hamas agar membebaskan para sandera yang tersisa di Gaza, meletakkan senjata dan menyerahkan pemerintahan wilayah kantong Palestina kepada kepemimpinan baru.
Perjanjian damai seperti itu mungkin akan mempercepat kesepakatan yang ditengahi AS bagi Arab Saudi untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.
John Hannah, mantan staf Gedung Putih di pemerintahan Presiden George W Bush, mengatakan kepada Semafor bahwa mengakhiri perang dengan cepat akan membuka pintu bagi normalisasi hubungan antara Riyadh dan Tel Aviv, sehingga melawan pengaruh Iran di wilayah tersebut.
Dia menyebut kesepakatan Israel-Saudi sebagai “tujuan utama AS” dan mengatakan dia telah membahas rencana pengasingan Hamas dengan pejabat senior Washington dan Israel dalam beberapa pekan terakhir.
Strategi membiarkan para pemimpin Hamas mengasingkan diri mungkin mirip dengan inisiatif tahun 1982 di mana Organisasi Pembebasan Palestina, yang dipimpin oleh Yasser Arafat, memindahkan markas besarnya ke Tunisia setelah dikepung oleh pasukan Israel di Lebanon.
Namun, bahkan jika ada negara yang bersedia menyediakan tempat berlindung yang aman, laporan Semafor mengatakan kecil kemungkinannya bahwa para pemimpin Hamas akan menerima tawaran tersebut.
“Orang-orang Hamas di Gaza tidak akan pergi, karena mereka mungkin lebih memilih mati sebagai martir," kata seorang pejabat senior Arab kepada media tersebut.
Selain itu, para pemimpin Hamas tahu bahwa Israel pada akhirnya bisa memburu dan membunuh mereka di mana pun mereka berlindung.
Kepala Mossad—badan intelijen Israel—David Barnea berjanji awal bulan ini untuk membalas dendam pada semua orang yang terlibat dalam serangan 7 Oktober. “Di mana pun mereka berada," katanya.
Hampir 27.000 warga Gaza telah terbunuh sejak perang Israel-Hamas pecah di Gaza.
Perang itu dimulai setelah serangan Hamas pada 7 Oktober menewaskan lebih dari 1.100 orang di Israel, dan ratusan lainnya dibawa ke Gaza sebagai sandera. Sebagian besar korban di kedua belah pihak adalah warga sipil.
(mas)
Lihat Juga :
