43 Tokoh Zionis Desak Netanyahu Digulingkan, Dianggap Ancaman Eksistensi Israel

TEL AVIV - Sebanyak 43 tokoh terkemuka dari komunitas Zionis telah mendesak supaya Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu segera digulingkan. Menurut mereka, Netanyahu adalah ancaman bagi negara.

PM yang sudah lama menjabat tersebut telah memimpin kemerosotan perekonomian dan citra internasional Israel di tengah kritik luas terhadap perangnya di Gaza.

“Sebagai kontributor utama bagi pertahanan negara dan salah satu negara dengan perekonomian terkuat di dunia selama beberapa dekade terakhir, kami sangat yakin bahwa Netanyahu merupakan ancaman yang nyata dan berkelanjutan terhadap rakyat dan Negara Israel,” bunyi surat para tokoh tersebut, termasuk di antaranya enam mantan kepala militer dan keamanan Israel, tiga pemenang Hadiah Nobel, sejumlah CEO, ilmuwan, dan mantan diplomat.



Surat mereka dilayangkan kepada Parlemen dan Presiden Israel Isaac Herzog.

"Netanyahu adalah bahaya yang jelas dan nyata bagi negara ini," lanjut surat mereka, yang dikutip Sputnik, Minggu (28/1/2024).

"Israel memiliki pemimpin yang mampu segera menggantikannya.”

Salinan surat mereka juga dikirimkankan ke Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken dan Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan, yang menggarisbawahi pentingnya negara dermawan terbesar Israel dalam pemerintahan negara Yahudi tersebut.

Tindakan pembangkangan yang luar biasa ini terjadi ketika Israel mengalami kerusakan ekonomi akibat perang yang telah berlangsung selama hampir empat bulan.

Sekitar 360.000 tentara cadangan, atau sekitar empat persen dari populasi Israel, dipanggil ke dinas militer pada hari-hari setelah operasi Hamas pada 7 Oktober 2023.

Hampir setengah juta orang telah meninggalkan negara itu.

Pergolakan sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebabkan kekurangan tenaga kerja bahkan sebelum blokade efektif kelompok Houthi terhadap Laut Merah dalam beberapa pekan terakhir semakin merusak perekonomian Israel.

Ketika Israel menarik ribuan tentara dari Gaza awal bulan ini, juru bicara militer Israel Laksamana Daniel Hagari mengakui bahwa pemerintah berharap untuk “meringankan beban perekonomian.”

Namun masyarakat Israel menghadapi kekacauan politik sebelum tanggal 7 Oktober ketika para demonstran membanjiri jalan-jalan untuk memprotes rencana paket reformasi peradilan Netanyahu.

Mahkamah Agung Israel baru-baru ini membatalkan undang-undang tersebut, dan memutuskan dalam keputusan 8-7 bahwa usulan perdana menteri akan merugikan karakter inti Negara Israel sebagai negara demokratis.

Para penandatangan surat tersebut menyatakan bahwa kerusakan yang dilakukan Netanyahu terhadap masyarakat Israel memungkinkan terjadinya serangan Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya.

“Para pemimpin Iran, Hizbullah, dan Hamas secara terbuka memuji apa yang mereka anggap sebagai proses destabilisasi dan erosi terhadap stabilitas Israel, yang dipimpin oleh Netanyahu, dan mengambil kesempatan untuk merugikan dan merusak keamanan Israel,” imbuh surat mereka.

Sementara itu, mantan perdana menteri Ehud Olmert menyebut Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir sebagai "musuh negara".

Ben Gvir menanggapi pernyataan tersebut dengan sebuah posting-an di X yang menyebut Olmert sebagai perdana menteri yang gagal, dan sekarang menjadi warga negara yang gagal.

Olmert, yang memimpin pemerintahan Israel dari tahun 2006 hingga 2009, merupakan seorang kritikus vokal terhadap PM Netanyahu, para menteri di pemerintahannya, serta cara Netanyahu dan kabinet perangnya menangani pertempuran di Gaza.