Tak Seperti Filipina, Vietnam Kecam Manuver Bomber H-6K China

HANOI - Pemerintah Vietnam mengecam pendaratan beberapa pesawat pembom (bomber) China termasuk H-6K di Kepulauan Paracel Laut China Selatan. Sikap Hanoi ini beda dengan Filipina yang enggan mengecam Beijing dan memilih mengambil tindakan diplomatik secara halus.

Kementerian Luar Negeri Vietnam mengatakan, manuver pesawat-pesawat pembom Beijing telah melanggar kedaulatan Hanoi atas wilayah yang disengketakan. Kawasan Laut China Selatan itu jadi sengketa antara China, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei dan Taiwan.

Angkatan Udara China sebelumnya mengakui bahwa beberapa pesawat pembom seperti H-6K telah mendarat dan lepas landas dari pulau-pulau dan terumbu karang di Laut China Selatan minggu lalu sebagai bagian dari latihan. Beijing mengklaim, manuver pesawat-pesawat tersebut sah karena berlangsung di wilayahnya.

"Penerbangan (pesawat pembom China) meningkatkan ketegangan, menyebabkan ketidakstabilan regional dan tidak baik untuk menjaga lingkungan yang damai, stabil dan kooperatif di Laut Timur," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam Le Thi Thu Hang dalam sebuah pernyataan, yang menggunakan nama Vietnam untuk Laut China Selatan.

"Vietnam menuntut agar China menghentikan kegiatan-kegiatan ini, menghentikan militerisasi di wilayah itu, dan secara ketat menghormati kedaulatan Vietnam atas pulau-pulau Hoang Sa," kata Hang, mengacu pada Kepulauan Paracel, seperti dikutip Japan Times, Selasa (22/5/2018).

Hang mengatakan kehadiran beberapa pesawat pembom di kawasan itu berdampak buruk pada negosiasi yang sedang berlangsung antara China dan Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tentang Kode Etik di Laut China Selatan.Baca Juga: Duterte: Bomber China Capai Filipina 7 Menit, Jika Perang Besar....
Sebelumnya, pemerintah Filipina yang dipimpin Presiden Rodrigo Duterte, menuai kemarahan para senator oposisi karena dianggap "tunduk" pada China dalam sengketa kawasan Laut China Selatan. Tudingan itu merujuk pada keengganan Manila untuk mengecam Beijing atas manuver pesawat bomber-nya.

Sikap "tunduk" pemerintah Duterte atas manuver militer China itu memicu kemarahan para anggota parlemen kubu oposisi di Filipina. Para senator mengecam militerisasi China dan menyalahkan kelambanan pemerintah Duterte.

Senator Risa Hontiveros menilai pemerintah Filipina telah "bersikap tunduk" pada Beijing. Politisi oposisi lainnya, Gary Alejano, mengatakan masalah militerisasi China di Laut China Selatan adalah keprihatinan global.

"Dengan menempatkan negara kita dalam jarak mencolok dari pembom berkemampuan nuklir, China telah hampir mengancam kami dengan perang nuklir di Laut Filipina Barat,” kata Hontiveros dalam sebuah pernyataan yang menggunakan nama lokal untuk Laut China Selatan.

"Dengan keheningan dan kepatuhan pemerintah Filipina ke China, kami menempatkan bahaya besar bukan hanya negara kami, tetapi juga negara tetangga kami," kata Alejano.Baca Juga: Bomber China Mendarat di Laut China Selatan, Filipina Tempuh Aksi Diplomatik
Terkait manuver beberapa bomber Beijing, Presiden Duterte justru meratapi nasib Filipina jika perang besar pecah, karena pesawat pembom China tersebut dapat menjangkau Manila dalam tujuh menit.

“Dan dengan (pembom) hipersonik mereka, mereka dapat mencapai Manila dalam 7 hingga 10 menit. Jika kita akan pergi ke perang besar, kemana Filipina akan berakhir?," kata Duterte.

Presiden Filipina ini menegaskan sikap pemerintahannya yang tidak ingin konfrontasi dengan China. Dia membuka tawaran untuk eksplorasi dan pengembangan bersama di perairan sengketa di Laut China Selatan yang diyakini kaya akan minyak dan gas alam.

"Anda tahu mereka memiliki pesawat, tidak ditempatkan di Spratly tapi dekat provinsi China yang menghadap Spratly," ujar Duterte, dalam sebuah pidato akhir pekan lalu.