AS Bantah Berencana Menarik Diri dari Suriah dan Akhiri Pendudukan
Kamis, 25 Januari 2024 - 18:01 WIB
loading...
Konvoi kendaraan militer AS di dekat Qamishli, Suriah, Februari 2020. Foto/SANA/REUTERS
A
A
A
WASHINGTON - Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) membantah laporan media yang menyatakan Washington mungkin akan mengakhiri pendudukannya di sebagian wilayah Suriah. AS menyebut laporan itu sebagai hal yang “keliru.”
Menanggapi pertanyaan dari RIA Novosti Rusia pada Rabu (24/1/2024), juru bicara Pentagon membantah laporan pekan ini oleh majalah Foreign Policy dan portal berita Timur Tengah Al-Monitor.
Foreign Policy mengklaim pada Rabu bahwa para pejabat pemerintah AS sedang melakukan “diskusi internal yang aktif” mengenai bagaimana dan kapan harus menarik pasukan dari Suriah.
Adapun Al-Monitor melaporkan pada Senin bahwa Pentagon mengusulkan rencana bagi sekutu Kurdi di Suriah untuk bermitra dengan pemerintah Suriah dalam konfliknya dengan kelompok teroris Negara Islam (ISIS).
Para pejabat AS telah berulang kali membenarkan penempatan sekitar 900 tentara mereka di wilayah kaya minyak di timur laut Suriah, yang merupakan pelanggaran kedaulatan Damaskus, karena diperlukan untuk memastikan “kekalahan abadi” ISIS.
Anggota parlemen AS tahun lalu menolak rancangan undang-undang yang menyerukan diakhirinya kehadiran ilegal AS, yang telah berlangsung selama hampir satu dekade.
Menanggapi pertanyaan dari RIA Novosti Rusia pada Rabu (24/1/2024), juru bicara Pentagon membantah laporan pekan ini oleh majalah Foreign Policy dan portal berita Timur Tengah Al-Monitor.
Foreign Policy mengklaim pada Rabu bahwa para pejabat pemerintah AS sedang melakukan “diskusi internal yang aktif” mengenai bagaimana dan kapan harus menarik pasukan dari Suriah.
Adapun Al-Monitor melaporkan pada Senin bahwa Pentagon mengusulkan rencana bagi sekutu Kurdi di Suriah untuk bermitra dengan pemerintah Suriah dalam konfliknya dengan kelompok teroris Negara Islam (ISIS).
Para pejabat AS telah berulang kali membenarkan penempatan sekitar 900 tentara mereka di wilayah kaya minyak di timur laut Suriah, yang merupakan pelanggaran kedaulatan Damaskus, karena diperlukan untuk memastikan “kekalahan abadi” ISIS.
Anggota parlemen AS tahun lalu menolak rancangan undang-undang yang menyerukan diakhirinya kehadiran ilegal AS, yang telah berlangsung selama hampir satu dekade.
Lihat Juga :
