Berkunjung ke Swiss, Presiden Israel Dijerat Laporan Pidana

GAZA - Presiden Israel Isaac Herzog menjadi sasaran tuntutan pidana selama kunjungannya ke Forum Ekonomi Dunia di Davos. Jaksa penuntut Swiss telah mengkonfirmasi tuntutan pidana itu karena Israel dituduh melakukan kejahatan perang di Gaza.

“Pengaduan pidana akan diperiksa sesuai dengan prosedur biasa,” kata Kantor Kejaksaan Agung Swiss pada Jumat (19/1/2023). Mereka menambahkan bahwa pihaknya akan menghubungi Kementerian Luar Negeri Swiss untuk memeriksa pertanyaan tentang kekebalan individu yang bersangkutan.

Secara teori, negara ketiga tidak memiliki yurisdiksi pidana terhadap kepala negara, kepala pemerintahan, dan menteri luar negeri negara lain saat ini.

Alasan di balik pengaduan dan siapa yang mengajukannya tidak disebutkan secara spesifik.

Juru bicara kantor Herzog tidak mengomentari pernyataan jaksa Swiss, hanya mengatakan bahwa Herzog berkunjung ke Davos untuk menyampaikan posisi Israel mengenai situasi di Gaza.

Kantor berita AFP memperoleh pernyataan yang diduga dikeluarkan oleh orang-orang di balik pengaduan tersebut, berjudul “Tindakan Hukum Melawan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan”. Dikatakan bahwa beberapa orang yang tidak disebutkan namanya telah mengajukan tuntutan kepada jaksa federal dan otoritas kewilayahan di Basel, Bern dan Zurich.

Pernyataan tersebut mengatakan bahwa penggugat sedang mencari tuntutan pidana sejalan dengan kasus yang diajukan ke Mahkamah Internasional PBB (ICJ) oleh Afrika Selatan, yang menuduh Israel melakukan genosida dalam serangannya di Gaza.

Meskipun ICJ membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menghasilkan keputusan akhir, Afrika Selatan meminta pengadilan untuk menginstruksikan “tindakan sementara” – sebuah perintah sementara bagi Israel untuk menghentikan perang – sementara kasus ini masih dalam proses.

"Alasan di balik pengaduan yang diajukan ke jaksa Swiss tidak jelas," kata editor diplomatik Al Jazeera, James Bays. Hal ini bisa berhubungan dengan sesuatu yang terjadi di Swiss ketika Herzog menghadiri KTT Davos, jelasnya, atau bisa juga berhubungan dengan pernyataan-pernyataan Herzog sebelumnya mengenai warga Palestina, yang juga dikutip oleh tim hukum Afrika Selatan di Den Haag ketika menyampaikan kasus mereka.

Beberapa hari setelah tanggal 7 Oktober – ketika para pejuang Hamas melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ke Israel selatan yang menewaskan hampir 1.200 orang – presiden Israel mengatakan bahwa bukan hanya para pejuang Hamas tetapi “seluruh bangsa” yang bertanggung jawab atas kekerasan tersebut dan bahwa Israel akan berperang “sampai kita mematahkan tulang punggung mereka”.

Setelah serangan Hamas, Israel melancarkan pemboman ganas di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 24.500 orang, 70 persen di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.



"Jika dituntut, kasus seperti itu yang diajukan ke pengadilan Swiss akan ditangani berdasarkan yurisdiksi universal," ungkap William Shabas, seorang profesor hukum pidana internasional dan hak asasi manusia di Universitas Middlesex di Inggris, kepada Al Jazeera.

Berdasarkan hukum internasional, yurisdiksi universal didasarkan pada prinsip bahwa kejahatan tertentu sangat serius sehingga pelakunya harus diadili melampaui batas negara. Artinya, negara atau organisasi internasional dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap orang-orang tanpa memandang kewarganegaraan mereka atau di mana dugaan kejahatan tersebut dilakukan. Kasus-kasus seperti ini biasanya berkaitan dengan kejahatan internasional.

“Dulu hal ini sangat jarang terjadi, namun semakin banyak, khususnya di negara-negara Eropa, ada upaya untuk mengadili kejahatan seperti itu – kejahatan genosida, kejahatan perang, dan sebagainya, dengan menggunakan yurisdiksi universal,” kata Shabas.

“Hambatannya adalah dugaan kekebalan yang dimiliki presiden suatu negara – dan itu akan menjadi masalah nyata,” tambahnya.

Menyikapi masalah kekebalan, pernyataan yang dilihat oleh AFP menyarankan bahwa hal tersebut dapat dicabut “dalam kondisi tertentu”, termasuk dalam kasus dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan menambahkan bahwa “kondisi ini terpenuhi dalam kasus ini”.

Hambatan lain bagi jaksa penuntut untuk melanjutkan proses hukum, kata Shabas, adalah mendapatkan “persetujuan politik pada tingkat tertentu”.