Bangladesh Gelar Pemilu Tanpa Partai Oposisi

DHAKA - Warga Bangladesh melakukan pemungutan suara pada Minggu (7/1/2024) dalam pemilu yang dijamin akan memberikan masa jabatan kelima kepada Perdana Menteri Sheikh Hasina, setelah boikot yang dipimpin oleh partai oposisi yang dicapnya sebagai "organisasi teroris".

Hasina telah memimpin pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat di negara yang pernah dilanda kemiskinan parah, namun pemerintahannya dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang merajalela dan tindakan keras oposisi yang kejam.

Partainya hampir tidak menghadapi saingan yang efektif dalam perolehan kursi yang diperebutkan, namun menghindari mengajukan kandidat di beberapa daerah pemilihan, sebuah upaya nyata untuk menghindari badan legislatif dicap sebagai lembaga satu partai.

Partai Nasionalis Bangladesh, yang barisannya telah hancur akibat penangkapan massal, menyerukan pemogokan umum pada akhir pekan dan mendesak masyarakat untuk tidak berpartisipasi dalam apa yang mereka sebut pemilu “palsu”.

Namun Hasina, 76 tahun, menyerukan agar masyarakat memberikan suara mereka dan menunjukkan kepercayaan mereka pada proses demokrasi.

“BNP adalah organisasi teroris,” katanya kepada wartawan yang menunggu setelah memberikan suaranya di Dhaka City College, dilansir CNA.

“Saya berusaha sebaik mungkin untuk memastikan demokrasi terus berlanjut di negara ini,” tambahnya.



Tanda-tanda awal menunjukkan bahwa jumlah pemilih yang berpartisipasi akan rendah, meskipun terdapat banyak laporan mengenai insentif yang bertujuan untuk memperkuat legitimasi pemilu.

"Dua jam setelah pemungutan suara dimulai, hanya 111 orang yang telah memberikan suara dari hampir 4.200 orang yang terdaftar di salah satu TPS di barat Dhaka," kata ketua umum Prashun Goswami kepada AFP.