Pejabat Muslim China Serukan Perlawanan Islamisasi yang Merayap

BEIJING - Pejabat senior Muslim China menyerukan perlawanan terhadap Islamisasi yang merayap di negara tersebut, termasuk yang meniru budaya Muslim asing. Pejabat itu membanggakan identitas Muslim khas di negara itu yang dipandu nilai-nilai sosialis dan menentang radikalisasi.

Yang Faming, Kepala Asosiasi Islam China menyerukan hal itu saat berbicara di forum parlemen pada hari Sabtu. Menurutnya, umat Islam China semestinya berusaha mempraktekkan keimanan mereka dengan cara yang “lebih China”.

Negara besar di Asia ini menjadi rumah rumah bagi sekitar 20 juta Muslim. Pemerintah Beijing secara resmi menjamin kebebasan beragama, namun dalam beberapa tahun terakhir memperketat kontrol di daerah-daerah komunitas Muslim karena cemas dengan radikalisasi dan kekerasan.

Yang mengatakan, Islam memiliki sejarah panjang dan mulia di negaranya. Namun, dia mengingatkan ada masalah dalam beberapa tahun terakhir yang tidak dapat diabaikan.

”Misalnya, beberapa gaya konstruksi masjid membabi buta meniru model asing. Di beberapa daerah, konsep halal telah menjadi hal yang biasa, dan agama mengganggu kehidupan sekuler,” katanya, seperti dikutip Reuters, Minggu (11/3/2018).

”Beberapa orang menaruh perhatian besar pada peraturan agama, yang hanya mengetahui apa itu menjadi orang beriman dan bukan untuk menjadi warga negara,” imbuh Yang. ”Kami pasti tetap siaga tinggi.”

Menurutnya, Islam di negaranya harus menjunjung tinggi pengalaman sukses menjadi “lebih China”, yakni yang dipandu oleh nilai-nilai sosialis dan menentang radikalisasi.

Praktik keagamaan, budaya dan arsitektur bangunan keagamaan, ujar dia, harus bersifat dan berhaya China.

Pemerintah Beijing menyalahkan serangkaian serangan dalam beberapa tahun terakhir di Xinjiang pada militan Islam. Namun, kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa kerusuhan tersebut merupakan reaksi terhadap kontrol pemerintah terhadap hak-hak agama dan budaya orang-orang Uighur yang tinggal di daerah tersebut.

Pemerintah Beijing membantah tudingan melakukan penindasan di Xinjiang.