Marriott Sebut Hong Kong, Taiwan dan Tibet Negara, China Marah

SHANGHAI - Pemerintah China marah dan meluncurkan penyelidikan terhadap jaringan hotel Marriott di Shanghai menyebut Hong Kong, Taiwan dan Tibet sebagai negara. Penyebutan itu muncul dalam kuesioner hotel untuk para pelanggan.

Kepolisian Shanghai mengatakan, penyelidikan terhadap kuesioner berbahasa Mandarin dari Marriott Shanghai Huangpu Hotel dilakukan untuk memastikan apakah ada pelanggaran Undang-Undang tentang Adverting dan Keamanan Siber Nasional atau tidak.

“Regulator pada urusan dunia maya dan biro pengawasan di Huangpu (distrik Shanghai) telah memperhatikan insiden Marriott International yang mencantumkan Daerah Otonomi Tibet, China, sebagai sebuah negara dan mengadakan pertemuan dengan pemimpin pada hari Selasa dan Rabu,” kata Kepolisian Shanghai dalam sebuah pernyataan.

Kehebohan itu bermula dari para pelanggan hotel Marriott yang mengaku telah menerima email. Isinya berupa undangan untuk berpartisipasi dalam sebuah survei. Ketika menyetujui, para pelanggan itu mulai mengisi informasi tentang distrik tempat tinggal mereka. Mereka menemukan berbagai pilihan termasuk Hong Kong, Macau, Taiwan dan Tibet dengan status negara.

Survei itu memicu kemarahan dari netizen atau warganet China. Mereka menyerukan agar jaringan hotel internasional itu diboikot.

Sementara itu, pihak Marriott mengaku sangat menyesal atas kesalahan dalam kuesioner tersebut. ”Manajemen menyadari bahwa kesalahan tersebut akan sangat mengecewakan pelanggan China kami,” kata pihak Marriott dalam sebuah pernyataan yang diunggah di Weibo.

“Untuk saat ini, kami telah menangguhkan kuesioner dan (akan) memperbaiki pilihannya sekaligus,” lanjut pihak hotel tersebut, yang dikutip dari Global Times, Jumat (12/1/2018).

Tiga dari empat wilayah yang disebutkan dalam survei tersebut adalah daerah otonom China, yakni Hong Kong, Macau dan Tibet. Sedangkan Taiwan menganggap dirinya sebagai negara yang berdaulat.

Namun, Beijing tidak pernah mengakui Taiwan sebagai negara dan menganggapnya sebagai provinsinya yang membangkang.