Turki Sebut AS Kini Dikucilkan dalam Masalah Gaza setelah Veto Resolusi DK PBB

ANKARA - Amerika Serikat (AS) kini dibiarkan sendirian dalam masalah Gaza setelah negara itu memblokir pengesahan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang menuntut gencatan senjata di Jalur Gaza.

Menteri Luar Negeri Turki Fidan menjelaskan hal itu pada Jumat (8/12/2023).

“Teman-teman kami sekali lagi menyatakan Amerika kini sendirian dalam masalah ini, terutama dalam pemungutan suara yang diadakan di PBB hari ini,” tegas Fidan kepada Anadolu dan stasiun televisi nasional Turki TRT dalam wawancara eksklusif di AS.

Fidan berada di ibu kota AS, Washington DC, bersama para menlu negara sahabat setelah mereka ditugaskan dalam pertemuan puncak luar biasa gabungan Arab-Islam bulan lalu untuk mendesak gencatan senjata di Gaza, yang telah diserang Israel selama lebih dari dua bulan.

KTT tersebut mengamanatkan para menteri luar negeri Turki, Palestina, Arab Saudi, Indonesia, Mesir, Yordania, Qatar dan Nigeria untuk mengambil tindakan internasional guna menghentikan perang di Gaza dan mencapai perdamaian abadi.

Komite tersebut bertemu secara terpisah dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, serta lembaga think tank, organisasi media, dan politisi.

Dalam pertemuannya dengan Blinken, Fidan mengatakan kelompok tersebut, yang “hampir menjadi juru bicara dan penafsir” opini publik dunia, “terus terang” mengungkapkan tragedi di Gaza dan dampaknya.

Amerika Tak Berdaya Hadapi Isu Israel

Beralih ke veto AS terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Gaza, Fidan mengatakan, "Seperti yang kami ungkapkan dalam pertemuan kami hari ini, sistem politik Amerika sekarang tidak berdaya dalam isu-isu yang berkaitan dengan Israel. Oleh karena itu, Israel bertindak ceroboh dalam isu ini dan melanjutkan tindakan penindasannya."

AS pada Jumat memveto resolusi tersebut, yang diajukan Uni Emirat Arab (UEA) dan didukung oleh lebih dari 90 negara anggota. Ada 13 suara yang mendukung dan Inggris abstain.

Mengingat kelompok kontak tersebut akan melanjutkan pekerjaannya di Gaza "tanpa gangguan", Fidan mengatakan kelompok tersebut akan terus menjadi juru bicara opini publik dunia mengenai masalah ini.

Dia menambahkan kelompok kontak tersebut mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly pada Sabtu.

Setelah Kanada, dia mengatakan kelompok kontak tersebut akan mengadakan pertemuan di Norwegia pekan depan dan kemudian di Jenewa.

Pembicaraan Bilateral dengan Blinken

Berbicara tentang pertemuan bilateralnya dengan Blinken, Fidan mengatakan Turki menyampaikan posisinya mengenai situasi di Gaza dengan sangat jelas kepada AS.

“Kami menyatakan dengan sangat jelas kepada mereka betapa seriusnya situasi di sini, bahwa tidak ada lagi toleransi, dan sikap kami mengenai langkah apa yang perlu diambil dalam hal ini,” ujar dia.

Fidan mengatakan dia juga membahas keanggotaan Swedia di NATO dengan Blinken, dan menambahkan, "Tentu saja, posisi kami mengenai masalah ini jelas."

Finlandia dan Swedia mengajukan keanggotaan NATO tak lama setelah Rusia melancarkan perangnya terhadap Ukraina pada Februari 2022.

Meskipun Turki menyetujui keanggotaan Finlandia di NATO, mereka menunggu Swedia memenuhi komitmennya untuk tidak memberikan perlindungan kepada teroris atau pendukung teroris dan tidak memfasilitasi tindakan mereka.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menandatangani protokol aksesi NATO Swedia dan menyerahkannya ke parlemen pada Oktober untuk pemungutan suara ratifikasi.

“Mulai sekarang, itu adalah kebijaksanaan parlemen, dan ini sudah kami sampaikan kepada rekan-rekan kami,” ujar Fidan.

Fidan mengatakan proses normalisasi antara Azerbaijan dan Armenia juga menjadi agenda pertemuannya dengan Blinken.

“Kami, sebagai warga Turki, menyatakan kami mendukung perjanjian perdamaian antara kedua negara dan kami melakukan yang terbaik untuk mewujudkannya. Mereka juga sepakat mengenai masalah ini. Kami menilai normalisasi di kawasan akan menjadi kepentingan kawasan,” imbuh dia.

Pada Kamis, Azerbaijan dan Armenia mengeluarkan pernyataan bersama yang mengumumkan kesepakatan mereka untuk saling membebaskan tahanan sebagai langkah menuju perdamaian.

Turki percaya perdamaian abadi di Kaukasus Selatan hanya dapat dicapai melalui perjanjian perdamaian yang komprehensif dan permanen antara Armenia dan Azerbaijan.