Ukraina Merana, Gedung Putih Ogah Berikan Jaminan Soal Bantuan

WASHINGTON - Pemerintah Ukraina tidak dapat mengharapkan tambahan dana dari Amerika Serikat (AS) sampai dana tersebut disetujui di Kongres. Hal itu ditegaskan juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby pada konferensi pers di Gedung Putih.

Sebelumnya, Senat gagal mengajukan rancangan undang-undang pengeluaran sebesar USD111 miliar yang akan mengalokasikan lebih dari USD60 miliar bantuan ke Kiev, bahkan setelah Presiden Joe Biden berpendapat bahwa hal ini akan melemahkan kepemimpinan dan prestise AS.

“Kami tidak dalam posisi untuk membuat janji itu kepada Ukraina, mengingat situasi yang ada di sana,” kata Kirby, menjawab seorang wartawan yang bertanya apakah Gedung Putih dapat memberikan jaminan bahwa dana tambahan akan disalurkan ke Kiev seperti dikutip dari RT, Jumat (8/12/2023).



Kongres AS telah menyetujui bantuan senilai lebih dari USD120 miliar ke Kiev sejak konflik dengan Rusia meningkat pada Februari 2022. Bantuan ini termasuk pembayaran tunai untuk menjaga kelangsungan pemerintahan Ukraina, serta senjata, amunisi, dan perlengkapan militer Kiev senilai lebih dari USD44 miliar dari cadangan simpanan Pentagon.

Biden meminta dana tambahan lebih dari USD60 miliar pada pertengahan Oktober, ketika Partai Republik di DPR berjuang untuk memilih ketua baru. Gedung Putih memilih untuk menggabungkan permintaan itu dengan bantuan ke Israel, Taiwan, dan perbatasan AS-Meksiko. Namun hal itu tampaknya merupakan sebuah kesalahan, karena Partai Republik bersikeras untuk mengatasi fakta bahwa lebih dari enam juta orang telah menyeberang ke AS secara ilegal sejak Biden menjabat pada tahun 2021.

Partai Demokrat menyebut kubu Partai Republik sebagai kelompok “kanan keras” dan “ekstrim,” sementara Biden pada Rabu menyampaikan permohonan yang berapi-api untuk tidak “menekan lutut” Ukraina di tengah konflik yang sedang berlangsung.

Biden bahkan memperingatkan bahwa pasukan AS mungkin akan melawan pasukan Rusia di wilayah NATO jika Kiev menyerah, sehingga memicu teguran keras dari Kremlin.



Selain perselisihan partisan di antara para legislator mengenai alokasi dana, Departemen Pertahanan AS juga berpendapat bahwa mereka kehabisan persenjataan untuk meneruskannya.