5 KTT Iklim PBB yang Hanya Menghasilkan Retorika Tanpa Aksi Nyata

DUBAI - Para pemimpin dan pakar dunia bertemu untuk membahas peningkatan emisi gas rumah kaca dan dampaknya terhadap iklim, saat konferensi tahunan perubahan iklim PBB dimulai pada hari Kamis di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).

Cara-cara untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan pendanaan internasional untuk membantu adaptasi iklim akan menjadi agenda utama dalam pertemuan puncak yang secara resmi dikenal sebagai Konferensi Para Pihak PBB (COP28).

COP28 akan mewajibkan negara-negara untuk menyesuaikan rencana iklim mereka berdasarkan tinjauan antisipasi kemajuan mereka menuju Perjanjian Paris 2015 – sebuah perjanjian internasional yang mengikat untuk membatasi kenaikan suhu global pada tahun 2030 hingga 1,5 derajat Celsius (34,7 derajat Fahrenheit) dibandingkan dengan tingkat pra-industri.

Namun KTT tersebut telah terlibat dalam kontroversi mengenai tuduhan “greenwashing” oleh UEA – tuduhan yang dibantah oleh UEA. Greenwashing adalah proses mempromosikan informasi yang menyesatkan atau salah tentang manfaat lingkungan dari suatu praktik.

Melansir Al Jazeera, para pemerhati lingkungan dan pakar mempertanyakan keputusan untuk menyelenggarakan pertemuan puncak iklim terbesar di dunia di negara yang produksi minyak dan gasnya merupakan andalan perekonomiannya. Keputusan pemerintah UEA untuk menunjuk Sultan al-Jaber, CEO Perusahaan Minyak Nasional Abu Dhabi, juga tidak mendapat tanggapan baik dari para kritikus.

KTT terbaru ini dimulai dengan latar belakang ingkar janji ketika upaya untuk mengatasi darurat iklim terhenti di tengah perpecahan. Negara-negara di belahan bumi selatan menuntut negara-negara industri untuk berbuat lebih banyak dalam memerangi perubahan iklim.

Berikut hal-hal yang perlu diketahui tentang apa yang terjadi pada lima KTT perubahan iklim terakhir dan dampaknya:

1. COP27 2022

Foto/Reuters

Dimana: Sharm el-Sheikh, Mesir

Kepresidenan: Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry

Hasil utama: Dana kerugian dan kerusakan

Melansir Al Jazeera, pendanaan perubahan iklim menjadi isu utama dalam COP27, dimana dana kerugian dan kerusakan, yang dimaksudkan untuk mendukung negara-negara berkembang yang terkena dampak iklim, dibentuk.

Tahun ini gelombang banjir, kebakaran hutan, dan kekeringan yang mencapai rekor tertinggi di seluruh dunia telah menimbulkan kerugian miliaran dolar. Hanya tiga peristiwa cuaca global yang besar – angin topan dan kekeringan di AS dan Eropa – yang menyebabkan kerugian lebih dari USD150 miliar pada tahun lalu, menurut Yale Climate Connections. Tahun lalu, Pakistan dilanda bencana banjir paling mematikan, dengan kerugian yang diperkirakan mencapai USD15 miliar.

Namun, banyak negara yang gagal mencapai konsensus mengenai siapa saja yang akan memasukkan uang tunai ke dalam dana kerugian dan kerusakan dan berapa jumlahnya. Diharapkan dapat dioperasionalkan pada COP28.

Pada bulan September, sebuah koalisi negara-negara berkembang mengusulkan agar negara-negara industri harus menjanjikan setidaknya USD100 miliar untuk dana kerugian dan kerusakan pada tahun 2030. Mereka mengatakan bahwa karena negara-negara maju telah menyumbang sebagian besar emisi karbon, mereka harus memimpin dalam mengatasi perubahan iklim. krisis.

“KTT COP adalah satu-satunya tempat di mana pemerintah negara-negara selatan dapat melihat negara-negara maju dan diperlakukan setara. Perjanjian tentang Kerugian dan Kerusakan tahun lalu adalah contoh yang sangat baik mengenai hal tersebut,” kata Deborah Ramalope, kepala analisis kebijakan iklim di Climate Analytics.

Namun, di luar ruang perundingan KTT perubahan iklim, banyak hal yang belum berjalan seperti yang dijanjikan.

2. COP26 2021

Foto/Reuters

Dimana: Glasgow, Skotlandia

Kepresidenan: Anggota Parlemen Inggris Alok Sharma

Hasil utama: Pakta Glasgow, persetujuan Buku Aturan Kesepakatan Paris

Pakta Glasgow pada COP26 bertujuan untuk melanjutkan Perjanjian Paris dengan menjelaskan cara mengatasi perubahan iklim. Mereka menyepakati kerangka waktu yang sama untuk target pengurangan emisi dan standar pasar karbon global.

Pasar karbon pada dasarnya memberi harga pada emisi, sehingga memungkinkan para penghasil emisi untuk mengimbanginya. Mereka dapat mengganti emisi yang tidak dapat dihindari dengan mendanai proyek-proyek yang menghilangkan gas rumah kaca dari atmosfer.

Analisis tahun 2022 yang dilakukan oleh Climate Action Tracker dari Climate Analytics menemukan bahwa meskipun pemanasan global telah menurun sejak Perjanjian Paris diadopsi pada tahun 2015, kemajuannya terhenti pada tahun lalu.

Konferensi ini juga menyaksikan pembentukan Glasgow Financial Alliance for Net Nol. Melalui perjanjian ini, 450 perusahaan dengan modal swasta lebih dari USD130 triliun setuju untuk mempercepat transisi menuju perekonomian net-zero.

Meskipun perusahaan menggembar-gemborkan kemajuan net-zero, hal ini terkadang tidak mencakup emisi karbon dari seluruh siklus hidup operasi mereka, seperti pemasok pihak ketiga. Menghadapi celah tersebut, para pendukung perubahan iklim telah mendorong tindakan yang lebih kuat terhadap apa yang mereka sebut sebagai “greenwashing”.

3. COP25 2019

Foto/Reuters

Dimana: Madrid, Spanyol

Kepresidenan: Menteri Lingkungan Hidup Chili Carolina Schmidt

Hasil utama: Menyelesaikan unsur-unsur Buku Aturan Perjanjian Paris

Tidak ada perjanjian besar baru yang diumumkan pada COP25. Namun, negara-negara menyempurnakan komitmen mereka terhadap Perjanjian Paris mengenai emisi.

Menjelang KTT tersebut, jutaan orang di seluruh dunia melakukan protes dan menuntut tindakan segera untuk mengatasi krisis iklim global. Aktivis iklim Swedia Greta Thunberg, yang mengorganisir aksi mogok untuk menekan komunitas internasional agar berbuat lebih banyak, dinyatakan sebagai Person of the Year pada tahun 2019 oleh majalah Time.

Para pemimpin COP25 mencoba membentuk pasar karbon global resmi untuk pengurangan emisi namun gagal menyepakati serangkaian aturan yang kuat.

4. COP24 2018

Foto/Reuters

Dimana: Katowice, Polandia

Kepresidenan: Menteri Energi Polandia Michal Kurtyka

Hasil utama: Rencana Aksi Gender

Negara-negara sepakat bahwa mereka akan menilai kemajuan mereka dalam Perjanjian Paris setiap dua tahun mulai tahun 2024. “Inventarisasi global” ini sekarang sedang berlangsung pada COP28.

KTT ini menegaskan kembali janji yang dibuat pada COP15 tahun 2009 dan masih belum sepenuhnya terealisasi – bahwa setiap tahun hingga tahun 2020 negara-negara industri akan memberikan negara-negara berkembang sebesar $100 miliar per tahun untuk adaptasi perubahan iklim.

Negara-negara juga tidak dapat mencapai konsensus mengenai pasar karbon dan perdagangan emisi meskipun telah menyetujui langkah-langkah tersebut ketika mereka pertama kali menandatangani Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 1992.

Perdagangan emisi melibatkan penggunaan insentif ekonomi seperti pemotongan pajak untuk mengurangi emisi karbon perusahaan.

Namun, salah satu sumber emisi terbesar adalah industri bahan bakar fosil, yang menyumbang 89 persen emisi global pada tahun 2018, menurut ClientEarth. Para pendukung iklim mengatakan bahwa ketika para pemimpin minyak dan gas diikutsertakan dalam negosiasi seperti COP, kepentingan ekonomi mereka menghambat kemajuan besar dalam strategi perubahan iklim.

“Masalah yang dihadapi para pemimpin minyak dan gas dalam diskusi ini adalah berdasarkan pengalaman kami, banyak dari mereka tidak mau menerima kenyataan yang dituntut oleh ilmu pengetahuan,” kata Ramelope. “Untuk membatasi pemanasan hingga 1,5C, kita harus melakukan dekarbonisasi pada masyarakat kita dan itu berarti kita harus secara drastis mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil.”

Sebaliknya, penangkapan dan penyimpanan karbon justru dipromosikan sebagai solusi, meskipun tidak efektif, tambahnya.

Penangkapan dan penyimpanan karbon adalah metode untuk membatasi emisi dengan menyimpan karbon dioksida yang dilepaskan dari industri di bawah tanah atau dengan mengolahnya, sehingga mengurangi dampaknya terhadap lingkungan.

5. COP23 2017

Foto/Reuters

Dimana: Bonn, Jerman

Kepresidenan: Pemerintah Fiji

Hasil utama: Dana Adaptasi Perjanjian Paris, Rencana Aksi Gender

Melansir Al Jazeera, ketika aksi iklim bergerak menuju inklusivitas, konferensi ini menghadirkan konferensi pertama bagi negara-negara berkembang kepulauan kecil yang dipimpin oleh Fiji. Sebagai salah satu dari banyak negara yang menghadapi ancaman kenaikan permukaan air laut, Fiji menggunakan kesempatan ini untuk meluncurkan strategi Jalur Laut untuk mengatasi hubungan antara lautan dan perubahan iklim.

Untuk pertama kalinya di COP, seluruh anggota PBB telah meratifikasi Perjanjian Paris. Namun hal ini disertai dengan beberapa kemunduran, karena lima bulan sebelum KTT, Presiden AS Donald Trump mengumumkan negaranya akan menarik diri dari Perjanjian Paris.

UNFCC juga mengadopsi Rencana Aksi Gender yang pertama untuk memfasilitasi pemantauan, kebijakan, dan aksi iklim yang lebih inklusif.

Para peserta COP23 memutuskan bahwa Perjanjian Paris akan dilaksanakan oleh Dana Adaptasi – yang dibentuk oleh COP7 pada tahun 2001 untuk mendukung negara-negara berkembang dalam beradaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim.